Amran Sulaiman

Jakarta (Metrobali.com)-

Pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahwa sebanyak 52 persen irigasi (atau berarti luas lahan sekitar 3,3 juta hektare) di seluruh Indonesia mengalami kerusakan membuat berbagai pihak terkesima.

Mereka terkesima karena irigasi atau sistem pengairan merupakan salah satu aspek paling penting guna meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Untuk itu, Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk merehabilitasi jaringan irigasi yang telah dinyatakan rusak hingga 52 persen di Tanah Air.

“Untuk rehabilitasi jaringan irigasi Kementan melakukan koordinasi bersama Kemenpupera agar alokasi anggaran menjadi maksimal,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (19/1).

Mentan juga memaparkan, total anggaran tambahan yang diajukan untuk APBN-P tahun 2015 adalah sebesar Rp16,92 triliun yang akan digunakan antara lain untuk rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, pengadaan traktor, penggilingan padi kecil, pompa organisme, serta pengawalan dan pendampingan oleh TNI dan mahasiswa.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam dialog dengan Kadin Indonesia di Jakarta, Jumat (9/1), mengatakan pihaknya telah mengalokasikan kurang lebih Rp2 triliun untuk memperbaiki kerusakan irigasi, demi mencapai swasembada pangan Indonesia.

Sebagai tahap awal, pada tahun 2015 ini ia berencana membangun irigasi di satu juta hektare lahan di 17 provinsi di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang merupakan kantong-kantong produksi padi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sulawesi Selatan.

Selain untuk perbaikan irigasi, pihaknya juga memberikan bantuan dana untuk memperlancar distribusi pupuk, penyediaan benih, dan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Tambahan anggaran Sementara itu, Plt Direktur Jenderal SDA Kemenpupera Mudjiadi mengungkapkan, sebagian besar dari alokasi tambahan anggaran sebesar Rp8,2 triliun yang diperoleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bakal difokuskan untuk pengembangan irigasi.

“Dari Rp8,2 trilun tersebut, program dibagi menjadi beberapa kriteria yaitu pertama, pengembangan dan pengelolaan irigasi sebesar Rp5,25 triliun,” kata Mudjiadi.

Dia memaparkan program tersebut terdiri atas pembangunan irigasi permukaan (50.720 hektare/ha), irigasi air tanah (2.261 ha), irigasi tambak (6.950 ha) dan irigasi tambak garam (1000 ha). Selanjutnya rehabilitasi irigasi permukaan (228.270 ha) irigasi air tanah (2.190 ha), irigasi rawa (38.506 ha) dan irigasi tambak (12.951 ha).

Sementara kriteria kedua adalah pembangunan, rehabilitasi waduk dan embung sebesar Rp 1,36 triliun, yang meliputi penambahan dua waduk baru (Rotiklot, Nusa Tenggara Timur dan Tapin di Kalimantan Selatan.

Masih terkait waduk adalah percepatan dan/atau penyelesaian tujuh waduk yang prosesnya masih dikerjakan (Kreuto, Rajui, Karian, Jatigede, Nipah, Bajulmati, Passeloreng, Karanglloe, Bintang Bano, Tanju Mila, Raknamo), serta revitalisasi waduk/danau (waduk Wonogiri dan Danau Limboto).

Kriteria ketiga adalah pengendalian banjir sebesar Rp1,22 triliun yang meliputi pembangunan pengendali banjir sepanjang 15,04 km, rehab pengendali banjir sepanjang 27,14 km, pembangunan pengamanan pantai sepanjang 6,66 km, pembangunan pengendali sedimen 1 buah dan rehabilitasi pengendali sedimen 1 buah.

Kriteria terakhir atau keempat, pengembangan air baku untuk mendukung penyediaan air bersih sebesar Rp620 miliar, yang meliputi pembangunan jaringan air baku 1,38 m3/detik, percepatan/penyelesaian pembangunan jaringan air baku Sulawesi Tenggara (Pasigala), Kalimantan Barat (Poton, Penepat), dan rehabilitasi jaringan air baku 0,02 m3/detik.

Garam Tidak hanya terkait lahan persawahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan jugatelah berkoordinasi untuk membangun irigasi tambak garam di sejumlah daerah di Tanah Air.

“Saat ini sudah dibuat ‘pilot project’ (proyek rintisan) di daerah Cirebon dan Indramayu, yang sudah dalam tahap penyelesaian,” kata Plt Dirjen Sumber Daya Air Kemenpupera Mudjiadi dan mengungkapkan, anggaran untuk pembangunan di kedua lokasi tersebut adalah sekitar Rp200 miliar dan dapat meningkat pada masa mendatang.

Saat ini, ujar dia, pihak Kemenpupera dengan pihak KKP juga telah membahas mengenai lokasi pengerjaan, sehingga jaringan irigasi itu benar-benar dapat menyalurkan air garam menuju tambak.

Selain itu, lanjutnya, hal itu juga dinilai bakal membantu proses produksi dan juga alur distribusi yang pada akhirnya juga bakal membantu pencapaian swasembada garam.

Sebelumnya, KKP juga telah membuat peta jalan untuk mencapai swasembada garam yang ditargetkan bakal tercapai pada akhir tahun 2015.

“Kami sudah buat ‘roadmap’ (peta jalan) sehingga swasembada garam tidak mustahil dengan beberapa catatan, seperti masalah tanah di Teluk Kupang, sertifikasi lahan rakyat dan rehabilitasi dan irigasi garam,” kata Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Sudirman Saad dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (21/1).

Menurut dia, sertifikasi tambak garam penting dilakukan agar terbebas dari kemungkinan konversi lahan. “Tambak garam agar masuk RT/RW kabupaten kota agar eksplisit untuk garam. Ini bisa jadi kunci kemungkinan kena konversi lahan garam. Saya sudah bertemu dengan Pak Menteri Agraria dan beliau komitmen untuk segera melakukan hal tersebut,” tuturnya.

Langkah terakhir, lanjut Sudirman, adalah meminta kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera melakukan rehabilitasi saluran irigasi tambak garam.

Tiga tahun Rehabilitasi saluran irigasi, meski terlambat tetapi memang dibutuhkan, terutama karena Presiden Joko Widodo telah berulang kali mengingatkan target pemerintah untuk bisa mencapai swasembada pangan dalam jangka waktu tiga tahun.

Presiden yang dalam kunjungannya ke Ngawi, Sabtu (31/1), menyerahkan 852 traktor dan 377 pompa kepada petani setempat mengatakan pemerintah tahun 2015 ini juga akan membagikan alat-alat pertanian ke 500 kabupaten dan kota se-Tanah Air untuk menaikkan produksi.

“Kita tidak mau lagi impor beras. Kalau sudah swasembada tidak ada lagi impor gula atau kedelai,” kata Presiden.

Presiden Jokowi juga menyampaikan pemerintah akan mempercepat proses distribusi pupuk dan benih kepada petani dengan meniadakan sistem lelang.

Sebagaimana diberitakan, Pemerintah bakal memfokuskan diri pada dua hal, yaitu pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan terkait dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan tahun 2015.

“Arahan saya pada 2015 fokus kita di infrastruktur, yang kedua kegiatan yang berkaitan dengan pangan,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/12).

Menurut Presiden, fokus dari pemerintah untuk sementara pada tahun 2015 akan berada pada dua hal tadi. Sedangkan untuk tahun-tahun berikutnya, ujar Joko Widodo, pemerintah akan ada fokus-fokus lainnya.

Presiden juga menginginkan agar berbagai hal yang dikerjakan pemerintah adalah pekerjaan yang benar-benar produktif dan bisa menghasilkan.

Dengan langkah awal pembenahan irigasi, maka diharapkan pula target swasembada pangan untuk beberapa komoditas penting di Tanah Air benar-benar dapat tercapai.AN-MB