Jembrana (Metrobali.com)-

Acara Reses Anggota Komisi VI DPR RI berlangsung di Gedung Kesenian Bung Karno, Jembrana, Jum’at, 3 Agustus 2012, kemarin dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat antara lain, segenap Camat, Kepala Desa dinas dan adat, kelompok tani, kelompok ternak, kelompok nelayan, tokoh masyarakat, ibu-ibu penggerak PKK dan  tokoh pemuda, yang dihadiri tidak kurang dari 250 orang.
Di dalam sambutan tertulis Bupati Jembrana,  yang disampaikan Wakil Bupati, Made Kembang Hartawan, diawali dengan ucapan terima kasih kepada Nyoman Dhamantra dan segenap jajaran Dhamantra Centre Jembrana atas dukungan terhadap visi dan misi perbaikan memenangkan paket ABANG dalam Pilkada lalu.

“Dukungan Nyoman Dhamantra dan segenap anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Bali sangat nyata dalam mewujudkan visi misi perbaikan tersebut, seperti terwujudnya perbaikan 19 jalan desa di segenap kecamatan Jembrana, serta  realisasi dalam revitalisasi pasar negara, di bekas negara theater, yang realisasinya segera terlaksana di bulan Agustus tahun ini”, kata Kembang Hartawan, dalam sambutanya.

Tidak lupa berharap agar dukungan tersebut dapat berlanjut, khususnya dalam melakukan perbaikan atas ekonomi, sosial dan budaya Jembrana dimasa yang akan datang.

Dalam kesempatan tersebut, Nyoman Dhamantra menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada warga masyarakat Jembrana yang telah turut serta mengikuti pilkada bupati dan wakil bupati dengan kesadaran yang tinggi, dan segenap warga telah ikut memilih, menentukan dan mengantar pasangan Putu Artha dan Kembang Hartawan (ABANG) jadi bupati dan wakil bupati Jembrana.

Ditambahkan bahwa sudah sepatutnya warga Jembrana  ikut menentukan kemana arah Jembrana  ini kedepan yaitu dengan pro aktif mengawasi kebijakan- kebijakan yang ada di kabupaten ini. Warga Jembrana harus berdaulat menjadi tuan rumah dan tidak lagi terpinggirkan.

Sekaligus disampaikan bahwa, dia  bersama dengan Majelis Madya Se-Bali menggagas Forum Perjuangan Merebut Hak Bali yang pada intinya menuntut agar pemerintah pusat lebih memperhatikan dan memberdayakan warga Bali karna sebagian besar pajak dihasilkan oleh pariwisata yang ada di Bali, juga turut menjaga pelestarian budaya lokal.

“Proses keterpinggiran warga masyarakat Bali sudah di ambang batas.  Hal ini harus di cermati dan di cari jalan keluarnya, kalau tidak, konflik horizontal bisa terjadi. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan “pertumbuhan” saja tanpa di sertai dengan peningkatan kesejahteraan. Kedepan di harapkan biaya sosial (pepeson) bisa di tekan sehingga warga masyarakat Bali bisa lebih sejahtera”, kata Nyoman Dhamantra, seraya mengajak segenap hadirin untuk memberikan dukungan dengan menandatangani Deklarasi Forum Perjuangan Hak Bali (FPHB).
Tidak lupa  mengingatkan bahwa dengan akan di bangunnya jalan desa, pasar induk, kecamatan dan desa ini harus di cermati dengan teliti. Dengan di bangunnya infrastruktur ini maka Jembrana akan menjadi daya tarik bagi investor. Untuk itu kedepan harus di upayakan peraturan yang ketat tentang invesatasi yang berkeadilan. Investasi yang berpihak pada rakyat kecil, sehingga masyarakat Jembrana pada khususnya bisa sejahtera dan tidak dimiskinkan/dimarjinalkan.
Adapun dalam penyerapan aspirasi ini ada beberapa hal yang di sampaikan oleh warga, mulai dari masalah kesulitan air (subak),  penataan pantai Jembrana akibat  abrasi di sejumlah titik, serta upaya penguatan usaha kecil/menengah dan koperasi.
Aspirasi yang disampaikan oleh warga masyarakat Jemrana ini harus di harmonisasikan dengan kebijakan pemerintah disetiap tingkatan pengambilan keputusan. Dalam artian,  permasalahan–permasalahan mana saja yang bisa di selesaikan oleh anggota wakil rakyat dan pemerintah,  baik tingkat kabupaten, atau provinsi, dan bahkan di pusat. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, dan sudah tentu anggaran. NK-MB