blok mahakam

Pontianak (Metrobali.com)-

Direktur Puskepi Sofyano Zakaria menyatakan pemerintah dan PT Pertamina (Persero) harus merebut kembali Blok Mahakam yang kini dikuasai oleh “penjajah” yakni Total Prancis dan Inpex Jepang sejak tahun 1967 dan akan berakhir pada 2017.

“Penyerahan wilayah Blok Mahakam kepada Prancis dan Jepang sejak tahun 1967 dan berakhir 2017 itu terjadi atas persetujuan pemerintah dan atas nama UU, sehingga harus direbut kembali dan sudah selayaknya dikelola 100 persen oleh Pertamina sebagai BUMN,” katanya di Jakarta, Sabtu (21/3).

Sofyano menjelaskan Blok Mahakam memberikan keuntungan yang luar biasa terhadap Total dan Inpex. Secara bisnis, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan “bendera” mereka di bumi Blok Mahakam tersebut.

“Karena itu, bangsa ini harus bersatu mewaspadai segala gerakan yang dilakukan antek-antek asing untuk terus menguasai Blok Mahakam dengan cara apapun, seperti yang terjadi pada Freeport,” ungkapnya.

Menurut dia, menyerahkan Blok Mahakam kepada Pertamina pada hakekatnya adalah mengembalikan “wilayah jajahan” pihak asing ke pangkuan putra pertiwi.

“Ini berarti harus diperjuangkan dengan semangat dan tekad yang sama ketika bangsa ini merebut negeri ini dari tangan penjajah yaitu dengan semangat merdeka atau mati,” katanya.

Menurut dia, penguasaan atas Blok Mahakam oleh Total dan Inpex dapat dianggap publik sebagai penyerahan kedaulatan bangsa ini ke tangan asing karena penguasaan dan pengelolaan Blok Mahakam selama ini ternyata tidak menyertakan secara hukum, BUMN sebagai representasi keterwakilan negara.

“Artinya, penguasaan dan pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya berada ditangan pihak asing. Kita tidak anti asing, tetapi untuk dan atas nama kedaulatan bangsa, kedaulatan energi bangsa ini, untuk mengelola dan menguras ‘isi perut’ bumi negeri ini seharusnya asing ditempatkan sebagai mitra dari perusahaan milik pemerintah atau milik negara,” katanya.

Ibarat sebuah mobil, asing boleh menjadi sopir dari mobil itu, tetapi ia harus patuh terhadap segala perintah pemilik mobil, karena pemilik mobil adalah pihak yang paling sayang, cinta serta selalu memikirkan keselamatan dan keutuhan kelangsungan keberadaan mobil itu daripada sang sopir.

Setiap pemikiran dan upaya dari siapapun untuk mempertahankan Blok Mahakam agar tetap berada sebahagian atau sepenuhnya di tangan asing harus dinilai sebagai sikap pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat negeri ini.

“Pemimpin dan petinggi negeri ini harus berpikir dan berbuat nyata dengan ikhlas mengembalikan Blok Mahakam ke tangan putra pertiwi tanpa perlu beragumentasi dengan mengekspose sikap nasionalisme semu, seperti yang terjadi pada Freeport,” katanya.

Mengembalikan penguasaan asing terhadap Blok Mahakam dan juga blok-blok Migas lainnya ke tangan BUMN milik bangsa harus disikapi dengan semangat nasionalisme yang tidak mendua, yaitu langit dan bumi negeri ini adalah milik bangsa Indonesia yang harus dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh bangsa ini melalui BUMN.

“Rakyat perlu memperingatkan oknum-oknum pemimpin dan petinggi pemerintahan negeri ini agar mereka tidak memandang “sebelah mata” dan mengerdilkan kemampuan anak bangsa untuk mengelola Blok Mahakam,” katanya.

Jika BUMN Pertamina mereka nilai masih belum mampu maka itu merupakan kewajiban merekalah untuk membina dan menjadikan Pertamina mampu berbuat dan bukannya “mengecilkan” kemampuan itu sebagai alat untuk mempertahankan asing dalam “menjajah” Blok Mahakam untuk tetap dikuasai Prancis dan Jepang, kata Direktur Puskepi. AN-MB