Jembrana (Metrobali.com)-

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMP di Jembrana menjadi perhatian anggota DPRD Jembrana. Terlebih PPDB tahun ajaran 2020/2021 ditengah pandemi Covid-19.

Terkait PPDB ini, Dewan Jembrana melalui Komisi 1 DPRD Jembrana “memanggil” Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana.

Dalam rapat kerja tersebut Disdikpora didesak untuk memaksimalkan pelaksanaan PPDB. Namun tetap memperhatikan protokol kesehatan, termasuk dalam pengaturan daya tampung.

“Tadi sudah saya sampaikan PPDB tahun ini harus memperhatikan protokol kesehatan. Karena apa?. Karena PPDB tahun ini ditengah pandemi Covid-19” ujar Ketua Komisi I DPRD Jembrana, Ida Bagus Susrama, Kamis (4/6).

Pihaknya juga menekankan agar pelaksanaan PPDB melalui online atau daring (dalam jaringan) diberlakukan untuk semua sekolah. Tidak hanya beberapa sekolah seperti tahun-tahun sebelumnya.

Demikian juga dengan kuota PPDB yang menurutnya jangan terpaku pada kuota, yang mana dalam ketentuan disebutkan kuota zonasi 50 persen, kuota prestasi 30 persen, perpindahan orang tua 5 persen dan afirmasi (siswa kurang mampu) 15 persen.

“Meskipun melalui online, tapi tetap menyertakan jarak rumah ke sekolah walaupun mendaftar jalur prestasi” ujar Susrama.

Kenapa melapirkan jarak rumah kata dia, untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul akibat kelebihan persentase salah satu kuota. “Harapan saya semua kuota terisi. Jangan hanya gara-gara salah satu kelebihan kuota, penerimaan siswa menjadi tidak maksimal” tandasnya.

Susrama kembali menekankan agar output lulusan SD di Jembrana bisa tertampung di semua SMP di Jembrana, tanpa ada yang tercecer.

Ketika salah satu jalur di tahap satu yakni afirmasi, inklusi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi sudah penuh, siswa yang belum diterima bisa mengikuti jalur tahap kedua yaitu jalur zonasi dengan melampirkan jarak rumah ke sekolah.

“Sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu jalur mana kalau nanti mendaftar. Selama ini kan tida. Ada siswa yang tidak diterima hanya gara-gara jalur. Padahal masih ada jalur lain yang kuotanya beum terpenuhi” ungkap Susrama.

Selain masalah PPDB kata dia, pihaknya juga menekankan agar isian kelas sebagai tidaklanjut dalam proses belajar mengajar mematuhi protokol kesehatan.

“Tadi saya tekankan agar direncanakan sejak awal karena juga terkait dengan penganggaran” pungkasnya. (Komang Tole)