Denpasar (Metrobali.com)-

 

Polemik kebijakan pemerintah Provinsi Bali menghapus sistem pendidikan SMA Negeri Bali mendapat respon DPRD Bali. Legislatif berjanji akan mengkaji kembali serta mencarikan jalan tengah antara kebijakan pemerintah dengan desakan publik agar mendapatkan solusi terbaik.

“Program gubernur tidak harus seluruhnya dilaksanakan, keinginan adik-adik alumni juga tidak harus seluruhnya. Harus semua terpenuhi. Karena itu beri kami waktu untuk mendiskusikan kajian ini. Kami akan laporkan kepada gubernur. Mudah-mudahan ada jalan tengah. Negosiasi di sana,” kata Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry saat menerima perwakilan FKPP (Forum Komunikasi Peduli Pendidilan) Bali dan Alumni SMA Bali Mandara di DPRD Bali, Senin (20/6).

Sugawa Korry bersama Ketua Komisi IV Gusti Putu Budiarta bersama sejumlah anggota menerima perwakilan FKPP dan alumni. Hadir juga anggota DPRD yaitu I Kadek Setiawan, I Komang Nova Sewi Putra, dan Gede Kusuma Putra.

Sebanyak 50 orang anggota FKPP dan alumni menyampaikan aspirasi dan kajian berbasis data SMA Bali Mandara kepada DPRD Bali. Mereka meminta agar sistem pendidikan sekolah ini untuk anak miskin dilanjutkan.

Sugawa Korry mengatakan kajian FKPP dan alumni akan dibahas kembali di tingkat DPRD dengan pemerintah.

“Aspirasi ini akan kami jadikan bahan untuk segera berkoordinasi dengan gubernur,” ujarnya.

Ia berasalan bahwa pemerintah telah melakukan kajian sebelum mengambil kebijakan pendidikan. “Kajian provinsi bahwa penduduk miskin yang memerlukan bantuan cukup banyak. Sementara daya tampung di SMA/SMK Bali Mandara terbatas. Sehingga tidak semua siswa miskin tidak tertampung. Maka dibuat kebijakan berasazakan keadilan. Namun yang dirugikan adalah teman-teman SMA Bali Mandara yang sangat-sangat miskin bersekolah di sana,” katanya.

“Kita mengenal harmonisasi. Apapun kebijakan itu kita diskusikan dengan sebaik-baiknya dengan tidak memaksakan kehendak. Mohon bersabar. Masih ada waktu untuk berdiskusi,” imbuhnya.

Baca Juga :
Sasar Sajam, Narkoba & Handak, Penumpang & Bus AKAP Dirazia

Koordinator FKPP Ketut Sae Tanju mengatakan membawa kajian akademis tentang SMAN Bali Mandara untuk disampaikan kepada pemerintah. Ia mendesak DPRD dan pemerintah tetap melanjutkan sekolah untuk anak-anak miskin di Bali.

“Kami harapkan, pemerintah tetap melanjutkan sistem pendidikan sekolah SMA Bali Mandara. Apapun namanya tidak masalah. Yang penting tetap dilanjutkan,” ujarnya di sambut yel-yel oleh para alumni. (SUT-MB)