Jakarta (Metrobali.com)-

Dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Rabu (10/6), menghasilkan salah satu keputusan, yaitu upaya pembenahan tata kelola persepakbolaan nasional.

Komisi X DPR mendesak Menpora melakukan pertemuan dengan pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) paling lambat pada hari Selasa (23/6).

Pertemuan tersebut diharapkan membahas rencana penyelenggaraan kompetisi dalam menghidupkan kembali persepakbolaan Indonesia dan langkah-langkah strategis untuk segera mengakhiri sanksi FIFA.

Namun, dalam rapat kerja tersebut tidak dijelaskan secara perinci pengurus-pengurus PSSI mana yang akan hadir dalam pertemuan dengan pihak Kemenpora.

Pada hari Selasa (23/6), mantan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin mendatangi Kantor Kemenpora untuk melakukan pertemuan dengan Menpora Imam Nahrawi membahas masalah persepakbolaan nasional.

“Saya hari ini diundang oleh Menpora sebagai Ketua Umum PSSI per 17 April (sebelum KLB Surabaya 18 April) karena saat itu saya masih ketua umum, tetapi apa materi pertemuannya saya belum tahu. Jadi, saya datang hanya untuk mendengarkan arahan dari Pak Menteri,” kata Djohar saat tiba di Kantor Kemenpora Jakarta, Selasa (23/6).

Djohar mengharapkan persepakbolaan Indonesia bisa normal kembali sehingga para pemain dan klub-klub bisa “hidup kembali”.

“Itu yang harus kita pikirkan, kita harus pikirkan mereka punya masa depan. Tujuan saya diundang yang paling utama adalah menyelamatkan orang yang hidup di sepak bola. Yang lain saya belum tahu. Saya tunggu arahan Pak Menteri,” kata Ketua Umum PSSI periode 2011–2015 itu.

Gulirkan Kompetisi Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Menpora, Djohar berharap kompetisi di Indonesia segera digulirkan kembali untuk menyelamatkan aset sepak bola nasional.

“Jadi, kegiatan tidak boleh berhenti sama sekali seperti pembinaan usia muda, kursus pelatih, dan kompetisi itu harus tetap dijalankan,” kata Djohar.

Menurut Djohar, apabila sampai saat ini tidak ada kompetisi yang bisa dijalankan akibat sanksi dari FIFA, bisa diselenggarakan turnamen-turnamen untuk menyelamatkan pemain dan klub-klub.

“Karena ini menyangkut ribuan orang yang hidupnya bergantung pada sepak bola, misalnya pemain, pelatih, wasit, dan pendukung sepak bola,” katanya.

Ia juga berharap turnamen-turnamen yang akan diselenggarakan Kemenpora dapat digulirkan secepatnya.

“Mudah-mudahan ini bisa terwujud, tentunya harus ada sponsor sehingga pemain dan klub yang akan ikut turnamen tersebut bisa terjamin,” ujarnya.

Selain itu, Djohar juga mengharapkan PT Liga Indonesia tetap menjadi operator untuk menggulirkan kompetisi sepak bola nasional di bawah arahan Tim Transisi bentukan Kemenpora.

“Hal tersebut dilakukan agar bisa menjaring banyak klub karena selama ini klub-klub tidak mau berkompetisi apabila bukan PT Liga Indonesia sebagai operatornya,” kata Djohar yang terpilih menjadi Ketua Umum PSSI melalui KLB di Solo pada tahun 2011.

Ia menyatakan sepakat dengan Menpora Imam Nahrawi untuk segera menyelenggarakan kompetisi sehingga bisa menyelamatkan semua orang yang hidupnya sangat bergantung pada sepak bola.

“Apabila memang belum bisa dijalankan (kompetisi), bisa diadakan turnamen-turnamen, misalnya dalam waktu dekat ada turnamen-turnamen di daerah ada Piala Kapolda, Piala Pangdam, dan Piala Gubernur. Ini juga momentum karena berdekatan dengan hari kemerdekaan (17 Agustus),” tuturnya.

Turnamen-turnamen yang akan digulirkan itu, kata dia, sebagai sebuah “road map” sebelum kompetisi sepak bola nasional benar-benar diselenggarakan.

Sementara itu, Menpora Imam Nahrawi mengatakan bahwa pihaknya akan melaporkan hasil pertemuan dengan mantan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI pada Rabu (24/6).

“Dalam pertemuan pada hari Rabu (24/6), yang pasti saya ingin mengajak DPR jangan semata-mata urusi PSSI saja masih banyak persoalan lain yang perlu dibedah,” kata Menpora dalam konferensi pers setelah melakukan pertemuan tertutup tersebut.

Sebagai contoh, kata Menpora, saat ini kasus pengaturan skor oleh mafia sepak bola sedang dibuka dan dilaporkan oleh beberapa kelompok masyarakat ke pihak kepolisian.

“Kenapa kita tidak dorong itu sehingga ke depannya sepak bola kita betul-betul bersih dan berintegritas tanpa adanya mafia tersebut,” kata mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Batalkan Pertemuan Komisi X DPR RI akhirnya memutuskan untuk membatalkan rapat kerja (raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu (24/6) pukul 12.00 WIB.

Dalam siaran pers Komisi X DPR pada hari Rabu (24/6) menyebutkan bahwa memperhatikan perkembangan dari tindak lanjut hasil rapat kerja pada tanggal 10 Juni 2015, Komisi X DPR RI memandang Menpora tidak memiliki niat baik dan mengabaikan hasil keputusan raker tersebut.

Hal ini dikarenakan Menpora sampai batas waktu, Selasa (23/6), belum melakukan pertemuan dengan PSSI hasil KLB Surabaya 2015 yang diakui FIFA dan berdasarkan hasil penetapan PTUN Jakarta Nomor 91/G/2015/PTUN.JKT tertanggal 25 Mei 2015 yang menunda keberlakuan SK Menpora No. 01307 Tahun 2015 yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

Selain itu, Komisi X DPR RI juga akan mempertimbangkan persetujuan terkait dengan pembahasan RAPBN TA 2016 yang diajukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi apabila hasil rapat kerja dengan Komisi X DPR, yaitu melakukan pertemuan dengan PSSI hasil KLB Surabaya 2015 tidak dilaksanakan.

“Terkait dengan permasalahan sepak bola nasional, Komisi X mendesak Menpora untuk melaksanakan hasil keputusan rapat kerja pada tanggal 5 Februari 2015, 6 April 2015, dan 10 Juni 2015. Apabila tidak, kami akan mempertimbangkan persetujuan anggaran untuk Kemenpora,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam.

Menurut Ridwan, hal tersebut juga diperkuat dengan hasil SEA Games 2015 di Singapura yang menempatkan Indonesia pada posisi kelima dalam perolehan medali.

Sementara itu, Komite Etik PSSI akan melakukan sidang dan mengundang mantan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin terkait dengan pertemuannya dengan Menpora Imam Nahrawi.

“Nantinya Komite Etik akan mengambil sikap yang hasilnya akan direkomendasikan ke Komisi Disiplin PSSI,” kata Ketua Komite Etik PSSI T.M. Nurlif di Jakarta, Rabu (24/6).

Ia menjelaskan bahwa Djohar telah melanggar ketentuan umum Pasal 3 Kode Etik PSSI, yaitu menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan PSSI sebagai federasi sepak bola Indonesia yang sah dan merupakan anggota dari federasi sepak bola dunia (FIFA).

“Yang dilakukan beliau dengan menghadiri pertemuan di Kemenpora pada tanggal 23 Juni yang menganggap dirinya sebagai Ketua Umum PSSI dengan sendirinya telah mencederai prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh sebagaimana diatur dalam Kode Etik PSSI,” katanya.

Hal tersebut, kata Nurlif, bahwa Djohar mengetahui secara persis bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada tanggal 18 April di Surabaya posisinya bukan lagi sebagai Ketua Umum PSSI dan telah terpilih ketua umum yang baru, bahkan Djohar menyaksikan secara langsung pemilihan tersebut. AN-MB