Buleleng, (Metrobali.com)

Penjabat (Pj) Bupati Ketut Lihadnyana menekankan pentingnya kerja kolaboratif antar Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Buleleng. Menuju pembangunan Buleleng yang lebih maksimal.

Hal tersebut diungkapkannya saat memberikan arahan pada rapat koordinasi (rakor) antar SKPD di ruang rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Selasa (10/1/2023).

Lihadnyana menjelaskan SKPD saat ini harus bekerja menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat. Memasuki era digital, perubahan juga harus dilakukan pada setiap SKPD. Pola dan tata kerja harus berubah. Ini juga diatur dalam peraturan terkait dengan aparatur negara. Masing-masing SKPD tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi penting dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan. “Sesuai dengan isi Permenpan RB. Kenapa ada banyak SKPD? Karena satu dengan yang lainnya berkaitan dan harus bekerjasama,” jelas dia.

Seperti halnya penanganan rabies. Dinas Pertanian (distan) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) harus berkolaborasi. Distan juga harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan (Disbud) khususnya terkait desa adat yang turut serta menangani kasus rabies. Hal tersebut memiliki arti bahwa penanganan suatu masalah dalam pembangunan tidak cukup memperhatikan aspek teknis semata. “Perlu kita mempertimbangkan aspek sosial. Karena kekuatan sosial itu akan memberikan kecepatan dalam penyelesaian sebuah kasus,” ujar Lihadnyana.

Lebih lanjut, Lihadnyana mengatakan permasalahan yang dihadapi saat ini lebih kompleks. Sehingga memerlukan suatu inovasi untuk menanganinya. Kesadaran akan inovasi ini juga diperlukan di seluruh SKPD. Jika ingin mendapatkan hasil yang bagus, tidak melakukan cara-cara yang sama. Kebiasaan harus dirubah. Utamanya pola dan tata kerja. Pada era disrupsi ini, orang-orang tidak lagi berpikir proses, tapi sudah menuju langsung pada hasil. “Itulah era disrupsi. Menghancurkan sebuah tatanan-tatanan dari semua konsep konvensional dengan konsep digital,” katanya. (dra)