saleh (2)

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan, salah satu perbedaan mendasar antara demokrasi Pancasila dengan liberal adalah pelaksanaan permusyawaratan dan perwakilan dalam menentukan masa depan bangsa.

“Bila semua hal dilakukan melalui voting, termasuk kepala daerah dipilih langsung, secara tidak sadar semangat permusyawaratan dan perwakilan itu akan sirna,” kata Saleh Partaonan Daulay melalui pesan elektronik di Jakarta,Kamis (25/9)

Saleh mengatakan, cara-cara voting dalam setiap pengambilan keputusan sebagaimana dilakukan demokrasi liberal, akan memunculkan kekuatan-kekuatan pemilik modal dalam proses demokratisasi.

Menurut Saleh, banyaknya analisis yang mendeskripsikan potret buram pemilihan kepala daerah langsung adalah fakta yang harus diakui bangsa Indonesia.

“Para pendukung pemilihan kepala daerah langsung beralasan pemilihan melalui DPRD memasung suara rakyat. Padahal yang mendukung pemilihan melalui kepala daerah sudah mengutarakan berbagai argumen,” tuturnya.

Saleh berpendapat tidak tepat bila ada yang berargumen bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD telah memasung suara rakyat. Suara rakyat sudah disalurkan melalui pemilu legislatif sehingga lembaga legislatif sah mewakili rakyat.

Karena itu, Saleh mengatakan apa pun keputusan mengenai RUU Pilkada sangat berpengaruh pada kepentingan elit dan pemilik modal, alih-alih berdampak sosial bagi masyarakat.

“RUU itu tidak berkenaan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Para elit dan pemilik modal lah yang berkepentingan banyak dengan RUU itu,” katanya.

Karena itu, kata Saleh, tak semestinya elit partai politik, para konsultan dan lembaga survei menggiring opini dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

“Kalau mau jujur, mereka lah yang berkepentingan langsung dengan RUU itu,” ujarnya.

DPR mengagendakan mengambil keputusan terkait RUU Pilkada pada Kamis. Bila keputusan tidak bisa diambil secara mufakat, maka keputusan akan diambil melalui suara terbanyak. AN-MB