Denpasar (Metrobali.com)

 

Periode semester 1 tahun 2022 telah dilewati. Pemerintah Pusat terus menerapkan kebijakan-kebijakan yang integratif dalam upaya untuk penanganan COVID-19 dan sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), salah satunya melalui komponen Belanja Negara (Government Spending). Dengan dorongan pada komponen tersebut, diharapkan perekonomian tetap mampu berjalan dengan baik dan dapat segera pulih.

Total Penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali sampai dengan 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar Rp 5,14 T dari target sebesar Rp 8,03 T atau 63,98%, dengan rincian realisasi penerimaan pajak sebesar Rp4,74 T penerimaan bea cukai sebesar Rp376,68 M dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp25,4 M.

Dari sisi perpajakan, target penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp7,20 T telah terealisasi sebesar 65,78%. Sedangkan kepatuhan SPT Tahunan PPh sampai dengan 25 Juli 2022 total SPT diterima sebanyak 315,66 ribu Wajib Pajak dengan rincian 26,82 ribu SPT WP Badan dan 288,84 ribu WP Orang Pribadi. Sedangkan untuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sampai dengan 30 Juni 2022 untuk Kebijakan I dan II telah mencapai 3,93 ribu WP dengan total jumlah PPh sebesar Rp542,98 M, nilai harta bersih Rp4,77 T, dan Deklarasi DN dan Repatriasi sebesar Rp 4,34 T dan Rp37,91 M.

Dari sisi bea dan cukai, target penerimaan bea cukai tahun 2022 sebesar Rp789,667 M yang telah terealisasi sebesar 47,7%. Sedangkan untuk realisasi eksport Provinsi Bali sampai dengan 30 Juni 2022 sebesar 69,216 Juta USD didominasi oleh barang konsumsi, sedangkan realisasi impor sebesar 30,292 USD didominasi olehbahan baku penolong dan barang konsumsi. Devisa ekspor sepanjang Jan-Juni 2022 naik sebesar 49,59% (Y-o-Y) dengan kontributor terbesar dari sektor non migas khususnya barang-barang konsumsi, sementara devisa Impor naik sebesar 21,14%, (Y-0-Y).

Dari sisi PNBP, target PNBP tahun 2022 sebesar Rp41,68 M yang telah terealisasi sebesar 61%.

Sedangkan untuk realisasi pokok lelang sampai dengan 30 Juni 2022 sudah mencapai 48,7% dari target sebesar Rp728 M atau sebesar Rp 354,8 M. Kemudian untuk sertifikasi tanah BMN per 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar 192 sertifikat atau 29,7% dari target 647 sertifikat.

Baca Juga :
Tekan Angka Kemiskinan, Bupati  Suwirta Apresiasi BUMDes Paksebali

Dari sisi Belanja, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bansos, dan Belanja TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) yang sampai dengan 30 Juni 2022 telah terealisasi Belanja Negara mencapai 43,44% dari pagu Provinsi Bali tahun 2022 atau sebesar Rp10,19 Triliun yang didominasi oleh Belanja TKDD sebesar Rp5,78 T. Sebagai tambahan, untuk 18 proyek strategis yang ada di Bali, semuanya berjalan dengan baik dengan rata-rata penyerapan anggaran secara keseluruhan sampai dengan 30 Juni 2022 mencapai 47,26% dari pagu Rp1,087 T. Proyek-proyek tersebut di antaranya Pembangunan Pelabuhan Sanur, Pembangunan Jembatan Shortcut Denpasar-Gilimanuk, Peningkatan Jaringan Irigasi Das Tukad Saba di Kabupaten Buleleng, Pembangunan Bendungan Tamblang di Kabupaten Buleleng, Penataan Kawasan Destinasi Wisata Pura Besakih, Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Nusa Penida, Pembangunan Embung Sanur di Kota Denpasar, serta beberapa Preservasi Jalan/Jembatan.

Di sisi lain, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Semester 1 Tahun 2022 dibandingkan dengan periode yang sama dalam 2 tahun terakhir, secara keseluruhan realisasi TKDD telah berhasil direalisasikan sebesar Rp5,7 T atau 51,9% dari pagu total Rp11 T, capaian ini apabila TKDD mencapai 54,75%. Sebagal tambahan informasi, sehubungan dengan Keputusan Menteri per Juni 2022 tercatat lebih rendah dibandingkan per Juni 2021, dimana pada saat itu total realisasi Keuangan (KMK) nomor 22/KM.7/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan Dokumen Persyaratan Penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan serta Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana TA 2022, diatur bahwa penerimaan dokumen syarat penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan serta Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana TA 2022 dari Pemda kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2022. Untuk penyaluran Dana Desa lingkup Provinsi Bali, secara total dari pagu Dana Desa sebesar Rp600 Milyar telah tersalur sebesar Rp 423,8 Milyar dengan rincian Rp298 Milyar untuk Dana Desa Non BLT dan Rp126 Milyar untuk BLT Desa dengan realisasi tertinggi pada Kabupaten Tabanan sebesar 76,75%.

Baca Juga :
PSR Roadshow di Karangasem dan Sembahyang di Pura Besakih: UMKM Kecipratan Modal Usaha, Jasa Fotografer Dapat Rejeki Nomplok

Selanjutnya, masih sampai dengan periode semester I tahun 2022, untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi, penyalurannya sampai dengan 30 Juni 2022 di Provinsi Bali adalah sebesar Rp4.6 T.

Penyaluran KUR masih didominasi oleh KUR skema Mikro yang mencapai Rp2,7 Triliun untuk 66 ribu debitur. Sedangkan menurut Kab/Kota, penyaluran tertinggi dicapai oleh Kota Denpasar dengan total Rp772 Miliar. Sedangkan dari sektor produksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi dengan besaran 44% diikuti dengan Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan dengan 22%. Secara total, penyaluran pada Sektor Produksi mencapai 56% sedangkan Non-Produksi yang sebesar 44%.

Dalam rangka mendukung kebangkitan perekonomian sebagai akibat dari pandemi COVID-19, Pemerintah pada tahun 2022 ini masih mengarahkan Kebijakan PEN untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mendorong konsumsi Pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik. Realisasi Program PEN di Provinsi Bali sampai dengan 30 Juni 2022 pada berbagai program dapat disampaikan sebagai berikut: total penyaluran untuk Cluster Kesehatan sebesar Rp739M dengan rincian Intensif Nakes sebesar Rp38,6 M untuk 90 Fasker atau 7,6 ribu pasien dan untuk Klaim Pasien sebesar Rp700 M untuk 62 RS dan 12 ribu pasien. Sedangkan untuk cluster PUPR untuk program Padat Karya PUPR realisasi sebesar Rp 61 M untuk 2,6 ribu tenaga kerja, untuk program pariwisata PUPR sebesar Rp 39 M untuk 3,6 tenaga kerja, serta program Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp102 M. Kemudian untuk cluster Perlinsos dengan rincian program sembako sebesar Rp168 M, Program Keluarga Harapan sebesar Rp174M, BLT Migor Kemensos Rp51 M, dan untuk BLT Desa Bali Nusra sebesar Rp 862 M.

Baca Juga :
PGRI Denpasar Serahkan Bantuan Sembako Kepada Komunitas Pendidikan

Selanjutnya terkait perkembangan ekonomi Bali terkini, perekonomian Bali pada Triwulan I tahun 2022 sebesar 5,01 atau tumbuh 1,46% secara y-o-y, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan telah menunjukkan fase pemulihan.

Meski demikian, level pertumbuhan masih lebih rendah dibandingkan mayoritas provinsi lain. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali Triwulan I tahun 2022 terutama ditopang oleh meningkatnya Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi.

Sementara itu, lapangan usaha terkait pariwisata (akomodasi, makanan, minuman dan transportasi) telah tumbuh positif seiring dengan peningkatan wisatawan ke Bali. Hal ini terkait kebijakan pembebasan karantina, perluasan cakupan Visa-on-Arrival menjadi 72 negara, pelonggaran PPKM, dan penyelenggaraan event strategis sehingga mendorong peningkatan wisatawan ke Bali danberdampak pada kenaikan hunian kamar hotel dan perbaikan kondisi keuangan pelaku usaha Sedangkan terkait perkembangan COVID-19, penambahan jumlah kasus baru positif COVID-19 di Provinsi Bali dalam tren meningkat di tengah pelonggaran level PPKM dan peningkatan mobilitas masyarakat, namun demikian, seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali sejak Maret 2022 masih termasuk dalam risiko rendah. Herd Immunity di Provinsi Bali diprakirakan semakin meningkat seiring dengan tingginya vaksinasi tahap I dan II serta pemberian vaksin booster yang telah mencapai 67%. Tingginya pencapaian vaksinasi mencerminkan kesiapan masyarakat Bali untuk menyambut kedatangan wisatawan asing dan wisatawan nusantara.

Sebagai penutup, Kementerian Keuangan Regional Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran. Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money.

Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali tetap berjalan dengan baik dan mampu bangkit dari pelemahan akibat pandemi Covid-19 ini. (rls/hd)