Denpasar, (Metrobali.com)

Usai pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyepakati tanggal pencoblosan pada Pemilu 2024 mendatang. KPU dan pemerintah sepakat Pemilu dihelat tanggal 14 Februari 2024.Menanggapi hal tersebut, Made Arjaya pengamat politik asal Bali berpendapat, seharusnya pemerintah langsung menetapkan tanggal Pemilu 2024, bukan hanya ‘sepakat’ dengan KPU.

“Ini baru kesepakatan, belum putusan. Kami sebagai masyarakat, menginginkan Pemilu berjalan sesuai dengan waktunya, sehingga demokrasi berjalan dengan sehat,” ucap Made Arjaya dikutip dari podcast Metro Bali, Jumat (28/1/2022).

Hal itu ia ucapkan lantaran banyak faktor yang dapat memicu perubahan kondisi politik saat ini, mengingat waktu Pemilu masih dua tahun lagi. “Dua hal yg bisa mengubah situasi politik saat ini, sangat nyaman betul dengan pemimpin saat ini atau ada chaos (kekacauan), pasti berubah,” tuturnya.

Ia mencontohkan, setelah pemerintah dan KPU menyepakati tanggal Pemilu dan ada suatu peristiwa yang menyebabkan berubahnya waktu pemilihan. Maka, akan timbul kegaduhan yang dapat dimanfaatkan oleh oknum atau elit tertentu.

“Kemarin ada isu 3 periode, lalu ada perpanjangan masa jabatan. Nah isu-isu inilah yang sengaja dilontarkan untuk melihat reaksi masyarakat sebetulnya,” tuturnya.

Meski demikian, ia berharap Pemilu 2024 bisa terselenggara dengan baik tanpa ada isi yang memecah belah. “Jika kita melihat postur politik saat ini, porsi oposisi sangat kecil. Jadi penguasa saat ini sangat leluasa menentukan kebijakan,” pungkasnya. (RED-MB)

 

 

Baca Juga :
Terpilih Jadi Gubernur, Koster Ingin Kerja Cepat