Jembrana (Metrobali.com)-

Pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Jembrana yang berlangsung sejak hari Senin (1/7) lalu menuai protes. Pasalnya daftar yang dibagikan oleh pihak Kantor Pos Jembrana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai tidak tepat sasaran. Bahkan banyak warga yang masuk dalam buku merah tidak menerima BLSM lantaran tidak masuk data BPS.

Protes tersebut disampaikan sejumlah perbekel dan lurah serta camat saat sosialisasi kebijakan pengurangan subsidi BBM dan Program Percepatan dan perluasan perlindungan sosial (P4S) di Aula Jimbarwana Pemkab Jembrana, Kamis (4/7).

Pertemuan yang dipimpin Sekda Jembrana Gede Gunadnya itu juga dihadiri Kepala Kantor Pos Cabang Jembrana, Sugianto, Kadis Kesos, Ketut Wiaspada, Kepala PMD, Nengah Ledang dan  Kepala Ekbangsosbud, Made Gede Mangku Kusumayuda.

Perbekel dan lurah menyarankan agar pihak Kantor Pos menunda untuk sementara waktu pembagian BLSM hingga desa dan kelurahan menggelar rapat. “Kami berharap pihak kantor pos bisa menunda dulu. Sesuai Instruksi Mendagri No 541/3150/SJ terkait pelaksanaan pembagian BLSM, bahwa jika masyarakat mengadu, bisa dijadikan usulan. Dan sejatinya masih banyak warga yang berhak menerima tapi tidak terdaftar” Kata Lurah Baler Bale Agung, Putu Nova Novianto.

Hal sama juga dikatakan Camat Melaya, Putu Suarnama. Intinya sejumlah perbekel dan lurah serta camat meminta agar BLSM ditunda dahulu. Kepada pihak Pemkab Jembrana juga diharapkan turun tangan untuk mencarikan solusi.

Menanggapi permintaan perbekel dan lurah serta camat itu, Kepala Cabang Pos Jembrana, Sugianto mengatakan pihaknya hanya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. Menurutnya pihaknya tidak berani mengalihkan BLSM tersebut. “Kami hanya akan memberikan kepada pihak yang ada dalam daftar, namun jika diwakilkan harus ada surat kuasa. Kalau memang bapak-bapak perbekel dan lurah mau seperti itu, apa berani bertanggungjawab” Ujar Sugianto.

Dikatakannya pihaknya hanya mejalankan intruksi dari pusat dan berkewajiban untuk mengamankan pembagian BLSM. “Bagi warga yang tercecer atau belum menerima atau salah sasaran, kita carikan solusinya” Ujarnya.

Sementara itu, Kepala PMD Jembrana, Nengah Ledang mengakui data yang dimiliki Pemkab Jembrana dengan data BPS ada perbedaan. Sesuai data Pemkab Jembrana, KK miskin sebanyak 5.308  KK atau 16.885 jiwa, sementara data BPS, 13.154 atau 72.661 jiwa. Dan yang terdaftar menerima BLSM 10.953 KK. “Kami yakin kalau data pemkab yang dipakai tidak akan menimbulkan keributan, karena setiap awal tahun dilakukan pengecekan” Ujarnya. MT-MB