Pelaksanaan APBN di Bali 2021, Realisasi PEN Capai Rp2,48 triliun, Kinerja Penyaluran Dana Desa di Bali Tercepat dan Terbaik

single-image

Foto: Tri Budhianto Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, dalam keterangan pers Progress Pelaksanaan APBN Wilayah Bali Tahun 2021 pada Jumat (25/6/2021).

Denpasar (Metrobali.com)-

Tahun 2021 telah memasuki akhir semester pertama dengan pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan utama dalam perekonomian, bahkan menunjukkan tren peningkatan kasus positif di beberapa wilayah di Indonesia.

Namun demikian, Pemerintah Pusat terus menerapkan kebijakan-kebijakan yang integratif dalam upaya untuk penanganan Covid-19 dan sekaligus Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), salah satunya melalui komponen Belanja Negara (Government Spending). Dengan dorongan pada komponen tersebut, diharapkan perekonomian tetap mampu berjalan dengan baik dan dapat segera pulih.

Khusus untuk wilayah Provinsi Bali, berbagai upaya dan sinergi telah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendorong Belanja, baik Belanja Pemerintah Pusat maupun Belanja Pemerintah Daerah.

Tri Budhianto Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI dalam keterangan pers Progress Pelaksanaan APBN Wilayah Bali Tahun 2021 pada Jumat (25/6/2021) mengungkapkan dari sisi Pendapatan, total Penerimaan Pemerintah Pusat di Provinsi Bali telah terealisasi sebesar Rp3,83 triliun dari target sebesar Rp11,92 triliun atau 32,1%.

“Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan pada tahun 2020 dan 2019 yang mashing-masing sebesar 43,39% dan 39,32%. Penurunan tersebut terjadi pada semua elemen Pendapatan Negara, kecuali pada komponen Pajak Lainnya yang mengalami peningkatan,” papar Tri Budhianto.

Dari sisi Belanja, Tri Budhianto menjelaskan, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada di Provinsi Bali mengalami peningkatan. Total Belanja K/L adalah sebesar Rp4,98 triliun atau 34,30% dari pagu yang tersedia sebesar Rp14,53 triliun. Kinerja tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang mencapai 32,27% dan tahun 2019 yang mencapai 32,30% untuk periode yang sama (sampai dengan 31 Mei).

Sebagai tambahan, untuk proyek-proyek prioritas Nasional yang ada di Bali, semuanya berjalan dengan baik dengan capaian rata-rata sekitar 48,78% bahkan beberapa telah mencapai 100%. Proyek-proyek tersebut diantaranya pembangunan tiga pelabuhan besar yaitu Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan. Selain itu juga pembangunan Bendungan Sidan, Bendungan Tamblang, Embung Sanda, Embung Sanur, serta beberapa Preservasi Jalan/Jembatan.

Baca Juga :
Setya Novanto hadiri sidang perdananya dalam kasus KTP-e

Di sisi lain, untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) telah berhasil direalisasikan sebesar Rp5,13 triliun atau 44,2% dari alokasi yang disediakan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, terutama dikarenakan belum adanya realisasi pada Dana Insentif Daerah (DID) dan masih rendahnya realisasi pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang baru mencapai 4,4%. Rendahnya belanja-belanja tersebut diantaranya dikarenakan masih adanya proses refocusing pada tingkat pusat, masih dalam proses pelelangan, serta proses reviu oleh Inspektorat masing-masing Pemda.

Untuk penyaluran Dana Desa, penyaluran di Provinsi Bali telah berjalan dengan baik dan merupakan Provinsi dengan penyaluran tercepat dan paling baik kinerjanya dibandingkan dengan provinsi lainnya. Dana Desa di Provinsi Bali telah tersalurkan sebesar 412 miliar rupiah atau 60,7% dari total alokasi sebesar Rp679 miliar.

Selain itu, untuk penyaluran BLT Desa penyaluran s.d. Mei 2021 di Provinsi Bali juga menunjukkan kinerja yang baik Penyalurannya telah mencapai Rp 93 26 miliar hingga bulan ke-5 ini atau sebesar 13,73% dibandingkan dengan total pagu Dana Desa di Provinsi Bali.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan proyeksi penyaluran BLT Desa di Provinsi Bali yang sebesar Rp227 miliar maka penyalurannya telah mencapai 41,1%. Sedangkan untuk penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler sebagai bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik di Provinsi Bali telah mencapai Rp671,95 miliar rupiah dari pagu tersedia sebesar Rp871,9 miliar.

Selanjutnya, untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat untuk mendorong pemulihan ekonomi, penyalurannya telah mencapai Rp2,70 triliun pada 57.360 debitur. Penyaluran KUR ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan penyaluran KUR pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp2,23 triliun pada 43.816 debitur.

Menurut skemanya, penyaluran KUR di Provinsi Bali didominasi oleh KUR Mikro (s.d. 50 juta) yang mencapai Rp1,57 triliun, disusul KUR Kecil (s.d. 500 juta) dan Super Mikro (s.d. 10 Juta) yang masing-masing mencapai Rp1,06 triliun dan Rp65,3 miliar. Sedangkan menurut Pemdanya masih didominasi oleh Kota Denpasar dengan penyaluran KUR sebesar Rp464,5 miliar disusul Kabupaten Buleleng dengan capaian Rp379,8 miliar.

Baca Juga :
Bandara Blimbingsari Banyuwangi Kembali Ditutup Akibat Raung

Dari sisi sektor usahanya, penyaluran tetap didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan besaran 42%, disusul oleh sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan sebesar 21% dan sektor Industri Pengolahan sebesar 15%. Menurut Bank/Penyalurnya, penyaluran masih didominasi oleh BRI dengan besaran Rp1,71 triliun atau 63,1% dari total pangsa penyaluran KUR di Provinsi Bali, sedangkan BPD Bali menempati urutan kedua dengan pangsa 13,8% atau Rp371,9 miliar.

Dari aspek fiskal daerah, realisasi APBD hingga 31 Mei 2021 Tahun 2021 ini berjalan cukup lambat mengingat kondisi yang belum menguntungkan akibat pandemi Covid-19. Realisasi APBD se-Provinsi Bali baru mencapai Rp5,40 triliun atau 20,59% dari pagu yang tersedia. Capaian ini bahkan hanya sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah transfer dari Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemda-Pemda di Provinsi Bali yang telah mencapai Rp5,13 triliun.

Oleh karena itu, diharapkan Pemda-Pemda mampu mendorong belanja dengan lebih baik lagi agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dengan lebih luas dan lebih cepat, sehingga pemulihan ekonomi juga dapat terus didorong.

Dalam rangka mendukung kebangkitan perekonomian sebagai akibat dari pandemi Covid-19, Pemerintah pada tahun 2021 ini mengarahkan Kebijakan PEN untuk memperkuat konsumsi rumah tangga, mendorong konsumsi Pemerintah, serta mendorong investasi sektor publik. U

ntuk itu, terdapat tiga game changer atau kunci keberhasilan yang harus dilaksanakan, yaitu: (1) Intervensi Kesehatan dengan keberhasilan dalam penanganan Covid-19 melalui vaksinasi gratis dan program 3M/3T; (2) Program Perlindungan Sosial dan Dukungan UMKM; (3) Reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja.

Selain itu, jumlah Anggaran PEN yang disediakan pada tahun 2021 juga ditingkatkan menjadi sebesar Rp699,43 triliun atau naik 21% dibandingkan dengan realisasi PEN tahun 2020 sebesar Rp579,78 triliun. Anggaran PEN tersebut digunakan untuk Kesehatan Rp176,30 triliun, Perlindungan Sosial Rp157,41 triliun, Dukungan UMKM dan Korporasi Rp184,83 triliun, Insentif Usaha Rp58,46 triliun, dan Program Prioritas Rp122,44 triliun.

Baca Juga :
Wilayah Tokyo Diguncang Gempa 5,5 SR

Untuk realisasi Program PEN Nasional di Provinsi Bali sampai dengan 31 Mei 2021 telah terealisasi sebesar Rp2,48 triliun yang terdiri dari Perlindungan Sosial sebesar Rp1,13 triliun. Termasuk dalam kelompok ini adalah Bantuan Sosial Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, BLT Desa, Kartu Prakerja, serta Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Selain itu, pada kelompok Insentif Nakes dan Klaim Rumah Sakit, telah terealisasi sebesar Rp479,2 miliar bagi 7.040 pasien pada 125 Rumah Sakit.

Program Prioritas yang diwujudkan dalam bentuk Program Padat Karya Tunai (PKT) telah terealisasi sebesar Rp168,42 miliar dengan jumlah tenaga kerja terserap sebesar 9.465 tenaga kerja. Program PKT tersebut dilaksanakan pada tiga Kementerian, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, terdapat pula Program Penempatan Uang Negara (PUN) di Bank Umum, yang untuk Provinsi Bali ditempatkan pada Bank BPD Bali dengan besaran Rp700 miliar. Sampai dengan 31 Mei 2021, PUN di BPD Bali ini merupakan penempatan periode kedua di mana periode pertama berlangsung pada bulan Agustus 2020 s.d. Februari 2021, sedangkan untuk periode kedua berlangsung pada bulan Maret s.d. Agustus 2021, dengan jumlah dana yang ditempatkan adalah sama (Rp700 miliar). PUN ini ditujukan sebagai upaya untuk membantu pelaku usaha, khususnya di sektor riil, yang tidak dapat memanfaatkan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi.

Sebagai penutup, Kanwil DJPb Provinsi Bali akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengawal dan mendorong agar pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali terus berjalan dengan baik hingga akhir tahun anggaran.

Untuk itu, diperlukan perhatian seluruh pihak terkait agar dapat bersinergi dengan lebih baik lagi dan mendorong realisasi belanja Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan tetap mengedepankan integritas, akuntabilitas, dan prinsip value for money. Dengan demikian, diharapkan perekonomian khususnya di Provinsi Bali tetap berjalan dengan baik dan mampu bangkit dari pelemahan akibat pandemi Covid-19 ini.  (dan)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.

xnxxhd xxx18 hdxxxx xnxx hd