Yerusalem, (Metrobali.com) –

Badan Pengungsi PBB (UNRWA) pada Ahad mendesak masyarakat internasional untuk menolak rencana Israel memindahkan secara paksa ribuan warga suku Badui Palestina dari pusat Tepi Barat.

“Jika rencana tersebut dilaksanakan, maka Israel akan melanggar Konvensi Keempat Jenewa mengenai ‘pemindahan paksa’,” kata Komisioner UNRWA Pierre Krahenbuhl merujuk pada konvensi yang melarang relokasi penduduk dengan cara paksa.

“Pemindahan itu juga memberi jalan bagi perluasan pemukiman Yahudi yang ilegal dan menghambat terciptanya solusi dua negara,” kata dia dalam pernyataan tertulis.

“Saya mendesak pemerintah Israel untuk membatalkan rencana pemindahan itu …dan saya juga mendesak lembaga donor dan negara-negara lain untuk bersikap keras terhadap rencana Israel,” kata Krahenbuhl.

UNRWA menambahkan bahwa sebagian besar dari mereka yang terdaftar untuk direlokasi ke Jericho–sebuah wilayah di bagian timur Palestina–adalah pengungsi.

Sementara itu pihak militer Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil di Tepi Barat mengatakan bahwa rencana pemindahan tersebut sudah dikonsultasikan dengan para tokoh warga.

“Sebagai bagian dari rencana yang akan menguntungkan Badui–yang tujuan utamanya adalah untuk membuar warga Badua hidup dalam lingkungan infrastruktur yang memadai–kami telah beberapa kali menemui para tokoh dari komunitas tersebut,” tulis pihak militer Israel kepada AFP.

“Sejumlah rencana untuk pembangunan tempat baru sudah direncanakan,” kata mereka.

Namun di sisi lain, koran Haaretz menulis bahwa rencana relokasi yang akan melibatkan 12.500 warga Badui dari Jahalin, Kaabneh, dan Rashaida itu telah dilakukan tanpa proses dialog sebagaimana direkomendasikan oleh Mahkamah Agung Israel.

“Rencana itu ditulis tanpa berkonsultasi dengan warga badua yang tinggal di sana,” tulis Haaretz.

Sementara itu UNRWA mengatakan bahwa suku Badui yang akan dipindah saat ini tinggal di area E1–sebuah area yang sebelumnya masuk dalam rencana pembangunan pemukiman baru Israel.

Pada Desember 2012 lalu, Israel berencana akan membangun 1.200 rumah baru di wilayah E1 namun gagal karena tekanan komunitas internasional.

Warga Palestina mengatakan bahwa pembangunan pemukiman Yahudi di area E1 akan membuat Tepi Barat terbelah menjadi dua sehingga pendirian negara Palestina merdeka semakin sulit diwujudkan.

(Ant) –