Gugah Kesadaran Aksi Peduli dan Sikap Kritis

 IB Rai Dharmawijaya Mantra 1

Mengonstruksi relasi kuasa politik birokrasi dalam tata kelola pemerintahan perkotaan bukanlah hal mudah seperti membalik telapak tangan. Namun, memerlukan sebuah pemikiran konsep cemerlang dengan langkah kebijakan yang cerdas, tegas, berani dan bernas secara holistik, masif dan terstruktur. Seperti apa dinamikanya?

PELAYANAN publik yang prima merupakan kekuatan paling mendasar dalam menerapkan beragam program kebijakan dari relasi kuasa politik birokrasi pemerintahan menuju kemaslahatan publik, kesejahteraan bermartabat, berbudaya dan berkeadaban secara berkelanjutan.

Selain itu, ketersediaan infrastruktur publik yang layak dan memadai tentunya bagian terpenting dan tak terpisahkan dari sukses tidaknya penerapan langkah strategis kebijakan politik birokrasi terhadap kinerja jajaran pemerintahan dalam memenuhi harapan publik atas kepuasan layanan prima tersebut.

Dalam menyikapi perubahan global dan mengaitkannya dengan keadaan masa kini setiap individu tentunya dituntut untuk dapat mengembangkan potensinya secara maksimal agar mampu menghadapi ketatnya persaingan dalam perkembangan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA.

Modal dasar inilah tantangan utama yang harus dikelola sebagai potensi besar dalam meningkatkan kinerja jajaran pemerintahan untuk menyukseskan beragam program politik birokrasi kebijakan menuju keharmonisan warga masyarakat yang heterogen demi kesejahteraan bermartabat, berbudaya dan berkeadaban.

Menurut Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra kekuatan untuk menerjang hal-hal yang konvensional diperlukan keberanian dalam melakukan terobosan kreatif inovatif menciptakan ataupun menemukan sesuatu yang belum ada atau baru dengan menyinergiskan kemampuan mendapatkan, mengumpulkan, dan memaknai informasi teknologi modern kekinian. Artinya, jadilah agen dari perubahan itu sendiri.

Dalam konteks ini, kesadaran pribadi terhadap aksi peduli dan sikap kritis merupakan proses pembelajaran terhadap keadaan masa kini dalam meningkatkan layanan publik yang prima menuju langkah strategis dalam aspek perekonomian, sosial dan lingkungan berbasis kearifan budaya lokal khas Bali.

Mewujudkan layanan publik berupa ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas ataupun sumber daya manusia adalah sebuah keharusan dalam mencapai tujuan bersama dari pembangunan bangsa menuju kehidupan warga masyarakat yang menyejahterakan secara berkesinambungan.

Di samping itu, pendekatan pelayanan publik yang prima diperlukan konsep cerdas mengelola ataupun memaksimalkan potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) untuk kesejahteraan dalam kemudahan berinteraksi dengan rasa aman, dan nyaman di tengah lingkungan yang bersih dan sehat.

Di tengah realitas politik kekinian, khalayak publik pun dituntut harus cerdas, cermat dalam menentukan sikap kritisnya agar aksi peduli yang hendak dilakukan tidak mengalami degradasi moral. Di mana, rasa kebanggaan dan penghargaan terhadap sosok pemimpin hendaknya bukan karena kepentingan materialisme atas dasar kekayaan untuk pencitraan sosial hingga kehilangan budaya malu.

Hal ini berarti jangan sampai proses demokrasi kehilangan sosok pemimpin pemerintahan bernyali baik dengan nilai keutamaan seperti kesederhanaan, kejujuran dan ketulusan hati karena sebuah sistem politik oligarki.

Maka itulah, khalayak publik harus mereformasi diri dengan nalar dan logika yang menjunjung tinggi kecerdasan intelektual dan profesionalisme, sehingga tidak mudah terjebak dan terkooptasi kepentingan sesaat agar misi berdemokrasi tidak mengalami kemunduran.

Dalam arti lain, segala wujud kebijakan dari kepemimpinan Wali Kota, IB Rai Dharmawijaya Mantra dalam program birokrasi pemerintahan hendaknya tidak dimaknai sebagai sebuah pencitraan publik semata, melainkan harus dikaji secara kritis dalam konteks sebuah panggilan jiwa untuk pengabdian sosial bagi warga masyarakat dalam mencapai kemaslahatan publik, yakni kesejahteraan bermartabat, berbudaya dan berkeadaban yang berkelanjutan sepanjang masa.WB-MB