Mau Jadi Tenaga Honorer? Bayar Dulu Rp 40 Juta

Metro Bali
single-image

 

Denpasar (Metrobali.com)-

Belanja gaji pegawai negeri
sipil (PNS) di beberapa daerah
dinilai sangat memberatkan sebab
mencapai sekitar separuh Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
termasuk di antaranya untuk
membayar gaji tenaga honorer.
Akibatnya, pemerintah daerah selalu
kekurangan dana untuk membiayai
pembangunan.
MENGGELEMBUNGNYA tenaga honorer
baru yang diangkat di beberapa provinsi, kabupaten/
kota, dirasakan sangat membebani
APBD. Bahkan, informasi yang diperoleh Metro
Bali (MB) menyebutkan, ada oknum pejabat
tinggi di salah satu kabupaten di Bali yang
“membisniskan” pengadaan tenaga honorer
asal yang bersangkutan bersedia memberikan
imbalan sejumlah uang yang diminta.
“Kalau dulu untuk jadi tenaga honorer
cuma diminta imbalan Rp 20 sampai Rp 25
juta per orang. Tapi, sekarang sudah naik,
kisarannya antara Rp 30 sampai
Rp 40 juta,” aku seorang oknum
tenaga honorer yang menolak
ditulis jati dirinya.
Menurut sumber itu, dirinya
bisa menjadi tenaga honorer
setelah bersedia membayar sejumlah
uang yang diminta melalui
jasa seorang calo PNS yang mengaku
bisa mengupayakan lewat
rekomendasi seorang oknum
pejabat tinggi di kabupaten.
Menanggapi hal ini Karo Humas
dan Protokol Pemprov Bali, I
Ketut Teneng yang dikonfirmasi
Metro Bali, Senin (8/8) menegaskan, khusus
untuk di lingkungan Pemprov Bali saat ini
hampir tidak ada lagi tenaga honorer. “Kalaupun
masih ada, itu tenaga honorer yang
lama,” tandasnya, seraya menyatakan untuk
saat ini jumlah PNS yang ada di Pemprov Bali
tercatat sekitar 7 ribu orang .
Diakuinya, pengadaan tenaga honorer
maupun pengangkatan PNS yang
tidak proporsional tentu akan
memberatkan APBD, karena
akan berimbas pada belanja
gaji mereka. Untuk itu, Teneng
menyambut positif rencana
pemerintah pusat melakukan
moratorium penerimaan PNS di
daerah termasuk pengangkatan
tenaga honorer, kecuali pada
bidang-bidang tertentu yang
mengalami kekurangan PNS.
Terkait adanya isu jual beli
pengadaan tenaga honorer, pria
murah senyum yang akrab dengan
wartawan ini menyatakan,
khusus di lingkungan Pemprov Bali, isu jual
beli pengadaan tenaga honorer itu tidak ada.
“Kalau di daerah lain (kabupaten, red) saya
tidak tahu. Tapi di provinsi, tidak ada seperti
yang diisukan itu,” tegasnya.
Bagaimana kalau isu itu (jual beli pengadaan
tenaga honorer, red) benar terjadi
di pemerintah kabupaten? “Sungguh sangat
disesalkan,” demikian Teneng. l SAS-MB
PEM

Bagikan :
Baca Juga :
Polri Siapkan 22.000 Personel Amankan MK

Leave a Comment

Your email address will not be published.

xnxxhd xxx18 hdxxxx xnxx hd