Jakarta (Metrobali.com)-

INILAH.COM, Mohamad Mahfud Mahmudin alias Mahfud MD terpilih kali kedua hingga 2014 mendatang sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) setelah melalui proses pemilihan internal meraih lima suara. Inikah isyarat jalan mulus menuju RI-1?

Kepemimpinan kedua Mahfud MD di MK bakal berlangsung hingga 2014 mendatang. Kiprah Mahfud MD selama tiga tahun di MK memang cenderung moncer. Kerap putusan MK di bawah kepemimpinan Mahfud MD menerobos aturan yang rigid. Akibatnya, putusan MK kerap mendapat apresiasi dari publik. Meski tak dimungkiri, putusan MK juga kerap memancing kontroversi.

Lebih dari itu, upaya bersih-bersih di tubuh MK juga gencar ia lakukan. Mulai membentuk tim investigasi merespon tulisan Refly Harun di sebuah harian cetak nasional. Mahfud juga responsif atas munculnya surat palsu di MK saat Pemilu 2009 lalu yang saat ini bergulir di parlemen melalui Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR. Mahfud selama memimpin MK menampilkan figur yang berani, apa adanya, serta menerobos aturan yang yang dianggap tidak menampilkan sisi keadilan.

Meski demikian, bukan berarti tanpa kritik terhadap pria asal Madura ini. Ia kerap dituding sebagai hakim yang banyak bicara di depan publik. Perilaku yang ‘haram’ dilakukan hakim dimanapun berada. Mahfud juga pernah dituding melakukan manuver saat mengungkap kasus Nazaruddin yang berusaha menyuap Sekjen MK Janedri M Gaffar. Ia dituding mencari popularitas saat mengungkap kasus tersebut.

Belakangan namanya digadang-gadang untuk maju dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang. Satu partai politik baru pimpinan Yenni Wahid yakni Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) secara terang-terangan menjagokan Mahfud MD sebagai Calon Presiden 2014.

Selain di partai politik, melalui jejaring dunia maya, nama Mahfud hangat dibincangkan untuk dinominasikan sebagai calon Presiden 2014 mendatang. Alasannya, Mahfud sosok yang berterus terang dan berani dalam menerobos kebuntuan hukum.

Jika mencermati sepak terjang Mahfud MD memang menampilkan sosok yang berbeda dengan pemimpin saat ini. Isu sentral dua tahun terakhir ini terkait penegakan hukum menjadi isu krusial yang semestinya dapat dijawab dengan cepat oleh Presiden SBY. Namun kenyataannya, dalam beberapa kasus yang menyedot perhatian publii, Presiden SBY tak menampilkan sosok yang tegas. Sebut saja dalam kasus Century, kasus Gayus Tabunan, hingga kasus Nazaruddin.

Tampilan yang berbeda yang dimiliki Mahfud MD bisa saja menjadi modal penting bagi dirinya untuk tampil dalam Pemilu mendatang. Terlebih, isu penegakan hukum, pemberantasan korupsi, keadilan hukum diprediksikan bakal menjadi isu yang hangat hingga tiga tahun ke depan. Mahfud MD melalui MK yang ia pimpin, dapat menjawab keputusasaan publik atas penegakan hukum yang nyaris tak berpihak pada orang kebanyakan.

Meski demikian, jalan menuju RI 1 atau RI 2 bagi Mahfud MD tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Syarat sistem pemilu presiden langsung yang meniscayakan dukungan partai politik atau gabungan partai politik jelas menjadi kendala utama Mahfud MD. Dukungan partai politik berbasis NU sebut saja PKB maupun PPP tidaklah cukup untuk bersaing dengan kandidat yang bakal diusung partai besar lainnya seperti Partai Golkar, PDI Perjuangan, termasuk Partai Demokrat.

Meski demikian, politik tiga tahun ke depan bakal dinamis. Prediksi hari ini bisa saja dapat berubah 180 derajat untuk tiga tahun ke depan. Begitu juga dengan figur Mahfud MD, bisa saja dirinya tak semoncer seperti saat ini. Atau bisa saja, Mahfud MD bakal mendaoat limpahan dukungan dari partai politik.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai peluang Ketua MK Mahfud Md terbuka lebar untuk maju dalam Pilpres 2014 mendatang. Menurut Ray, saat ini tidak banyak calon presiden yang benar-benar kredibel dan dipercaya secara merata oleh publik. “Karenanya, peluang Pak Mahfud sangat terbuka, lebih-lebih kalau yang bersangkutan kelak dipinang oleh parpol besar,” katanya kepada INILAH.COM melalui BlackBerry Messenger (BBM) di Jakarta, Kamis (18/8/2011).

Terkait nama Mahfud yang tak memiliki cantolan partai politik, kata Ray bukanlah menjadi soal. Karena menurut Ray, budaya politik di Indonesia, hal tersebut bukanlah halangan utama. [mdr]