Bangli (Metrobali.com)-
Bagi suatu daerah peringatan hari ulang tahun merupakan momentum refleksi diri. Selain itu, perayaan HUT juga  untuk mensyukuri keberhasilan yang telah diraih sekaligus mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang sudah ataupun yang belum terealisasi. Sehingga peringatan hari ulang tahun pada hakekatnya merupakan momentum untuk menilai tingkat kemajuan yang telah dicapai, sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah-daerah lainya.
Demikian disampaikan Bupati Bangli I Made Gianyar, SH. M.Hum, saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri  Gamawan Fauzi saat pelaksanaan apel upacara peringatan HUT Provinsi Bali ke – 53 di Kabupaten Bangli, Minggu (14/8). Acara yang dipusatkan di Lapangan Kapten Muditha Bangli juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kab. Bangli, Pimpinan SKPD Kab. Bangli, unsur pegawai, Polri, TNI, siswa dan tokoh masyarakat di lingkungan Kabupaten Bangli.
Dikatakan juga, dengan tema “ Melalui HUT ke- 53 Provinsi Bali, Kita Perkokoh Nilai-Nilai Budaya Sebagai Landasan Dalam Mewujudkan Bali Mandara “, memiliki makna strateegis dan mengandung sebuah spirit untuk senantiasa memperkokoh nilai-nilai budaya daerah dan budaya bangsa sebagai pijakan dalam melaksanakan pembangunan.
Secara substansial, tema tersebut mengandung makna bahwa dalam mewujudkan Bali yang maju, aman damai dan sejahtera tetap harus berlandaskan pada filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai kearifan local lainya. Terlebih lagi derasnya arus globalisasi yang tidak bisa terbendung lagi, turut membawa dampak bagi perkembangan masyarakat Bali. Sehingga untuk menghadapi tantangan tersebut, komitmen dan program Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan harus mendapat dukungan optimal dari seluruh lapisan masyarakat.
Globalisasi menghadapkan pula jajaran biroksasi di daerah akan adanya tuntutan transparasi, akuntabilitas dan profesionalisme. Paradigma Good Governance tetap harus menjadi landasan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Sinergitas pemerintah, swasta dan masyarakat menjadi persyaratan terwujudnya pelayanan prima dan mendorong percepatan tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara internal, reformasi birokrasi harus terus dimantapkan sebagai upaya membangun budaya birokrasi yang modern dan professional dengan berorientasi pada pelayanan publik.
Dalam manajemen pembangunan, pengawasan internal oleh pemerintah harus diimbangi oleh pengawasan eksternal masyarakat, melalui lembaga kemasyarakatan, LSM, maupun lembaga lainya. Social control itu sangat diperlukan sebagai wujud partisipasi masyarakat dan optimal dalam pembangunan, mulaidari tahap perencanaan sampai evaluasi, merupakan langkah awal mewujudkan civil society. ”Melalui momentum ini, diharapkan Pemerintah Provinsi Bali tetap konsisten mengaktualisasikan program-program dan kegiatan nyata sebagai penjabaran Bali Mandara. Sehingga arah pembangunan Pemerintah Kabupaten Bali dalam membangun masa depan daerah dan masyarakatnya melalui program pembangunan yang difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ekonomi kreatif, dan keamanan bisa berjalan dengan baik,” katanya.
“Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran Pemprov. Bali dan seluruh masyarakat Bali atas kerja keras, kerjas sama dan partisipasinya dalam mensukseskan pembangunan daerah yang sejalan dengan program pembangunan nasional. Program-program prioritas seperti Bedah Rumah, Sistem Pertanian Terintegras (Simantri), Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), Penuntasan Buta Aksara, sampai pada penerapan Sistem Keamanan Berstandar Internasional, agar dikawal pelaksanaanya sehingga dapat terlaksana secara berkesinambungan dan bermanfaat bagi masyarakat”. Sehingga dengan semangat kebersamaan dan sinergitas program antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota, dan seluruh elemen masyarakat Bali , akan dapat mendorong terwujudnya masyarakat Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera.