Mangupura (Metrobali.com) –

Pasemetonan Maha Semaya Warga Pande (MSWP) Kabupaten Badung menggelar Loka Sabha ke-5 di Ruang Madya Gosana Gedung DPRD Kabupaten Badung, Sabtu, 8 April 2023.

Pembukaan Loka Sabha ke-5 Maha Semaya Warga Pande (MSWP) Kabupaten Badung ditandai dengan pemukulan gong oleh Ketua Maha Semaya Warga Pande (MSWP) Provinsi Bali I Nyoman Wahyu Suteja Neka yang didampingi Manggala Prawartaka Karya, I Gede Putu Sukarwo dan Penasehat Maha Semaya Warga Pande (MSWP) Kabupaten Badung Nyoman Satria serta dihadiri oleh Sira Mpu/Pandita dan para Pinandita/ Pemangku serta Pasemetonan Maha Semaya Warga Pande 9 Kabupaten/Kota se-Bali.

Dalam sambutannya, Manggala Prawartaka Karya, I Gede Putu Sukarwo menyampaikan, Loka Sabha Maha Semaya Warga Pande (MSWP) Kabupaten Badung ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali berdasarkan kesepakatan bersama Paiketan Maha Semaya Warga Pande (MSWP) Kabupaten Badung. Kemudian, para sesepuh, penglingsir dan tokoh Maha Semaya Warga Pande Kabupaten Badung bersama dengan Pinandita atau Pemangku dan Paiketan Istri serta para Yowana melaksanakan Rapat atau Paruman, sejak bulan Maret 2023.

Selanjutnya, disepakati untuk membentuk Panitia Pelaksana Loka Sabha V Maha Semaya Warga Pande Kabupaten Badung. Atas kesepakatan bersama itu, akhirnya hari ini dilaksanakan Loka Sabha ke-5 Maha Semaya Warga Pande Kabupaten Badung.

“Melalui Loka Sabha ini, semeton Warga Pande diharapkan mulat sarira, menyatukan pikiran dan mempererat pasemetonan berdasarkan prinsip Sagilik, Saguluk Paras Paros Sarpanaya Salunglung Sabyantaka, saling asah, asih dan asuh,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Maha Semaya Warga Pande (MSWP) Provinsi Bali I Nyoman Wahyu Suteja Neka memaparkan Maha Semaya Warga Pande (MSWP) itu berasal dari bawah, yang dimulai dari Dadia, kemudian naik ke Kecamatan, lalu Kabupaten hingga tingkat Provinsi. Sementara di daerah diluar Bali dimasukkan ke level seperti Kabupaten, karena jika ada perpindahan domisili, semeton Pande tidak hanya berada di Bali saja, namun tersebar di seluruh Nusantara, seperti Sulawesi, Sumatera dan beberapa pulau lainnya.

Bahkan, mereka semuanya semangat untuk ikut bersama-sama lantaran terbentuknya Maha Semaya Warga Pande tersebut bertujuan untuk mempererat pasemetonan Warga Pande. Selain organisasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama, melalui Loka Sabha ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh Semeton Pande dimanapun berada.

“Jadi, kegiatan kita hari ini yang menjadi salah satu agenda penting dari organisasi, itu adalah hal yang diadakan setiap 5 tahun. Kalau di Kabupaten disebut Loka Sabha, kalau di Provinsi disebut Pasamuan Agung,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Panitia Loka Sabha ke-5 yang sudah bekerja keras sehingga Loka Sabha dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Kita bisa berkumpul disini untuk bisa melanjutkan proses dari pelaksanaan Loka Sabha ini,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Penasehat Maha Semaya Warga Pande (MSWP) Kabupaten Badung Nyoman Satria didampingi Sekretaris MSWP Kabupaten Badung Ni Luh Kadek Suastiari memaparkan pelaksanaan Loka Sabha ini diadakan setiap 5 tahun sekali, yang seharusnya dua tahun lalu sudah digelar Loka Sabha, karena suatu hal dan lain hal, seperti Covid-19, sehingga semeton Warga Pande tidak bisa berkumpul seperti sekarang ini.

“Pada hari ini, baru bisa melaksanakan Loka Sabha. Mungkin ada istilahnya Musda atau Konfercab. Kalau kami di Pasemetonan Warga Pande disebut Loka Sabha yang ke-5,” kata Nyoman Satria.

Ditambahkan, Loka Sabha ke-5 ini akan memilih Pimpinan Pengurus Harian dari Loka Sabha tersebut yang selanjutnya akan membentuk Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Bidang.

Hal tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk melanjutkan program-program kerja dari Pengurus Maha Semaya Warga Pande (MSWP) Kabupaten Badung sebelumnya ditambah dengan petunjuk-petunjuk teknis dari Maha Semaya Warga Pande (MSWP) Provinsi Bali.

“Ada beberapa usulan dari kami akan dibawa juga ke Maha Sabha ataupun Rapat Kerja atau Samuan Agung di Provinsi Bali,” paparnya.

Hasil-hasil Rapat Program Kerja Loka Sabha nantinya, juga akan dilaporkan di Samuan Agung atau Rapat Kerja Maha Semaya Warga Pande (MSWP) Provinsi Bali. Bahkan, Nyoman Satria menyebutkan ada beberapa usulan, seperti pembentukan Pasikian Serati Banten.

“Itu tambahannya, karena dari beberapa usulan itu, di Provinsi Bali belum ada dan kami usulkan ke Provinsi nanti, salah satunya Pasikian Serati Banten,” sebutnya.

Selain itu, juga ada beberapa Pasikian, seperti Pasikian Jero Pemangku atau Pandita, Pasikian Ki Barak atau Pecalang, Pasikian Warga Istri dan Pasikian Yowana Paramanta, yang kemungkinan akan ditambah lagi dengan beberapa Pasikian lainnya.

“Itulah Loka Sabha yang ke-5 akan kami laksanakan sebisa mungkin, secepat mungkin dan setuntas mungkin. Jadi, kerja cepat, kerja ikhlas dan kerja tuntas, itu yang terus kami lakukan,” tegasnya.

Dalam Loka Sabha ini, disebutkan semua sifatnya ngayah yang tidak mendapatkan untung apapun, karena berorientasi sosial atau social oriented.

“Orientasi kami adalah ngayah kepada semua semeton Pande seluruh Kabupaten Badung, sejebag jagat Badung,” ungkapnya.

Untuk program kerja lainnya, Nyoman Satria sudah mengusulkan akan adanya Nyekah Massal, Mamukur Massal, Metatah atau Mesangih, Matelubulan dan Sapuh Leger Massal.

Direncanakan, Sapuh Leger Massal akan diadakan, pada 29 April 2023. Sedangkan, Nyekah Massal dan seterusnya itu akan diadakan bulan Juni 2023 yang Puncak Karya akan digelar pada 18 Juni 2023.

“Kami berharap adanya dukungan dari rekan-rekan media untuk mempublikasikan upacara Nyekah Massal dan seterusnya secara gratis tanpa dipungut biaya,” kata Nyoman Satria.

Lanjutnya, jika kegiatan orang per orang melakukan Upacara Metatah atah Mesangih itu, kemungkinan disebutkan akan menghabiskan puluhan juta rupiah, bahkan hingga ratusan juta rupiah.

“Maha Semaya Warga Pande Kabupaten Badung akan melaksanakan secara Massal dan Gratis, karena sudah dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Badung,” tandasnya.

Dalam program kerja Bidang Organisasi itu, dipaparkan adanya pendataan dan penataan kembali yang tercatat 53 Dadia, Paibon, Panti dan Kawitan.

“Kalau itu jumlah orang per orangnya belum sampai. Tapi, kalau dari Dadia, Paibon, Panti dan Kawitan ada 53 jumlahnya, lumayan itu. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, tugas pokok dari Pengurus Maha Semaya Warga Pande Provinsi Bali dan Kabupaten/ Kota wajib melakukan pendataan, berapa semeton Pande di wilayahnya,” ucapnya.

Selain itu, Pengurus MSWP Kabupaten Badung akan membuat standarisasi dari banten.

“Biar kabupaten lain seperti ini, Kabupaten Badung seperti ini. Dari semua pasemetonan Pande itu standarnya ada. tidak ada jomblang. Satu sisi bantennya besar dan banyak menghabiskan dana, namun disini simpel. Jadi, semua standar bantennya, sehingga Maha Semaya Warga Pande Provinsi dan Kabupaten akan membuat kesepakatan seperti itu,” pungkasnya. (hd)