KPU Denpasar Gelar Bimtek Penyusunan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Metro Bali
single-image

 

Denpasar (Metrobali.com) 

Tahapan Pemilihan serentak tahun 2020 terus bergulir, salah satunya adalah tentang Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye oleh pasangan calon yang mengikuti pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Terkait pelaksanaan tahapan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar tahun 2020, yang dilaksanakan di hotel Inna Grand Bali Beach Sanur.

Saat dihubungi, Ketua KPU Kota Denpasar, I Wayan Arsa Jaya mengatakan, kegiatan ini merupakan bimbingan teknis bagi pasangan calon, terkait penyusunan Laporan Penerimaan Dana Sumbangan Kampanye.

“Jadi sesuai dengan prosedur ada tiga tahapan yang harus dipenuhi oleh peserta Pemilu, yakni Laporan Awal Dana Kampanye yang sudah dilaksanakan, ada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada bulan Desember nanti,” kata Arsa Jaya, di Denpasar, Rabu (21/10/20).

Ia menambahkan, seluruh pengeluaran dan sumbangan yang sudah diterima peserta Pemilu, harus tercatat dalam Laporan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 31 Oktober. “Kemudian akan diakumulasi pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada periode terakhir,” lanjutnya.

“LPSDK merupakan kelanjutan LADK. Maka bimtek ini menjadi penting bagi tim masing-masing pasangan calon yang menjelang batas waktu penyerahannya bukan tidak mungkin bakal lembur agar semua pasangan calon dapat melaksanakan LPSDK dengan baik, dan tim Helpdesk dana kampanye mulai besok bisa digunakan oleh tim penghubung untuk konsultasi di KPU Denpasar,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Komisioner KPU Bali Luh Putu Sri Widiastini yang memberi arahan dalam bimtek LPSDK. Didampingi semua Komisioner KPU Denpasar, Luh Putu Sri Widiastini menegaskan bahwa KPU Denpasar, berkewajiban memantau seluruh kesiapan proses laporan dana kampanye, yakni LADK, LPSDK dan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye) saat memberikan materi bimtek dana kampanye.

Baca Juga :
Erupsi Gunung Anak Krakatau berlangsung sampai Sabtu pagi

Semua tim keuangan kampanye, harus cermat dalam menyusunnya. Terlebih menjelang LPPDK, ujarnya, masing-masing tim harus menyiapkan dan memastikan laporan penerimaan dan laporan pengeluaran selama 71 hari masa tugas sebagai tim keuangan kampanye masing-masing pasangan calon.

“Bila berkas dan bukti-bukti pendukungnya tidak valid, maka sudah dipastikan bakal ada permasalahan dalam laporan dana kampanye yang kemudian akan menjadi temuan oleh akuntan publik,” tuturnya.

Untuk itu, KPU berkewajiban untuk memastikan hal tersebut terantisipasi. “Urusan kualitas adalah urusan masing-masing tim keuangan kampanye. Tapi kewajiban kami adalah mengingatkan dan membimbing,” kata Luh Putu Sri Widiastini.

Maka KPU berupaya memfasilitasi forum untuk memberikan informasi dan forum untuk mengasistensi terkait proses input data. Karena bersifat aplikasi, dan bakal banyak persoalan dalam penggunaan aplikasi.

“Kalau kami luput dalam mengingatkan dan membimbing maka kami yang salah. Sehingga, di awal kami mengingatkan agar masing-masing tim jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan,” ujarnya.

Menjelang batas waktu penyerahan laporan, bukan hanya KPU Denpasar, KPU Bali juga berupaya memastikan tahapan telah dilaksanakan oleh masing-masing tim keuangan kampanye masing-masing pasangan calon.

“Jadi upaya kami untuk memastikan saja. Jadi harap maklum bila kami rewel dan bawel, demi kesuksesan kita semua. Karena pemilihan sukses bagi kita semua juga,” tutup Luh Putu Sri Widiastini.

Untuk diketahui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang diundangkan pada 12 Juni 2020, antara lain menentukan jadwal tahapan Laporan dan Audit Dana Kampanye.

Baca Juga :
Indonesia Power Harus Bertanggung Jawab Matinya Mangrove Bali

Tahapan tersebut meliputi Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada 25 September 2020, Pengumuman penerimaan LADK pada 26 September 2020, Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) pada 31 Oktober 2020, Pengumuman penerimaan LPSDK pada 1 November 2020, dan Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada 7 Desember 2020. (hd)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.