Mangupura, (Metrobali.com)

Ketua DPRD Badung Dr.Drs. Putu Parwata mengapresiasi jawaban eksekutif atas saran dan aspirasi yang masing masing fraksi di DPRD badung. Saran saran dari masing masing fraksi di DPRD Badung sudah diakomodir oleh eksekutif.

Hal itu dikatakan Putu Parwata menanggapi jawaban eksekutif terhadap KUA-PPAS 2022, Selasa (10/8) pada sidang paripurna DPRD Badung. Sidang yang berlangsung secara virtual dihadiri ketua ketua fraksi dan sejumlah anggota dan pejabat terkait berlangsung lancar.

Parwata mengatakan, mekanisme dalam sebuah proses penganggaran, ini sangat penting. Jadi jawaban pemerintah terhadap KUA PPAS 2022 adalah jawaban yang sangat penting yang kita tunggu.

Karena seperti apa yang kita ketahui bahwa pemerintahan Kabupaten Badung itu eksekutif dan legislatif yaitu DPRD, jadi semua program-program yang akan dilaksanakan sebelun ditetapkan dalam KUA PPAS yang terakhir nanti finalnya di APBD, maka kita harus memiliki satu kesepakatan bersama, antara dewan dan eksekutif,” kata sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu.

Oleh karena itu, apa yang sudah disampaikan oleh bapak bupati, saran-saran dari dewan, melalui fraksi-fraksi, itu sudah diakomodir. Termasuk juga buah pokok pikiran dewan, semoga semuanya ini akan menjadi sebuah program yang nanti kita tetapkan dalam KUA PPAS, dan menjadi acuan dalam penetapan program pemerintahan Kabupaten Badung di tahun 2022.

Jadi sekali lagi, kata Parwata muara daripada APBD itu adalah bagaimana penanganan Covid-19 dan membangkitkan ekonomi kerakyatannya. Itu yang menjadi prioritas, di samping program mandatori, dan beberapa kewajiban yang mengikat.

Dikatakan, jawaban fraksi Golkar; sistem SIPD ini yang terpenting, bahwa sistem ini harus baku sifatnya, sehingga harus masuk dari pra dan lain sebagainya. Kami mengusulkan apapun itu tentang hak-hak dan pokok-pokok pikiran dewan karena sistemnya harus baku di sistem informasi pemerintah daerah, sehingga harapan kami dan sudah disetujui dan disepakati sepanjang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah karena situasi sekarang kami juga tidak mempermasalahkan.

Putu Parwata mengatakan, DPRD Badung sangat mengapresiasi eksekutif utamnya di dalam penanganan kesehatan masyarakat terutama dalam pandemi Covid-19. Ini harus memberikan suatu perhatian kepada masyarakat dengan skala prioritas.

Soal PAD 1,9  triliun, katanya kita bicara tahun 2022 karena dasarnya ini kan 2021 dan perubahan, karena realitas situasi Covid-19 ini menyebabkan pendapatan asli daerah yang sudah kita lihat. Dan realita dari BAPENDA kurang lebih 124 miliyar per bulan. Sehingga kalau dikumpulkan rata-rata setahun, kurang lebih 1,5 triliyun

Dikatakan, dengan adanya dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, kurang lebih 1 triliyun, yang diperkirakan akan bisa tercapai dari 2,5 triliun APBD dan sampai mencapai 2,9 triliun saya kira bisa untuk tahun 2022, itu yang realistis. “Itu yang bisa pakai dasar kita untuk berbuat bagaimana kenyataan untuk bisa memperhatikan skala prioritas dengan dana yang realita, itu yang terpenting.

Bupati Apresiasi Saran Dewan

Pemerintah Kabupaten Badung bersama DPRD Badung kembali menggelar Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung atas Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Badung tahun anggaran 2022, di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor DPRD Badung, Selasa (10/8). Dimasa PPKM Darurat, rapat paripurna dilaksanakan secara virtual yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata bersama Wakil Ketua DPRD I Wayan Suyasa. Sidang diikuti oleh Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Forkopimda Badung, anggota DPRD Badung, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa serta Pimpinan Perangkat Daerah.

Dalam Japemnya, Bupati menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pencermatan Dewan terhadap dua dokumen rancangan KUA dan PPAS tahun 2022 yang mencerminkan kesungguhan dalam melakukan analisis sehingga dapat memberikan masukan bersifat konstruktif dalam rangka menyempurnakan dokumen penganggaran dimaksud sebelum disepakati bersama sebagai rujukan dalam penyusunan APBD.

“Kami sepakat dengan Dewan, dalam kondisi wabah pandemi Covid-19, kita mesti cermat dan hati-hati dalam mengkalkulasi kapasitas keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan minimal belanja yang bersifat prioritas, mandatori, wajib dan mengikat, sehingga betul-betul bermanfaat bagi pelayanan dasar masyarakat,” terangnya.

Bupati menerangkan bahwa wajah struktur APBD 2022 sangat berpihak kepada masyarakat. Dimana format APBD masuk pada angka 3,2 triliun. Dari 3,2 T ini, 2,9 T adalah murni dari pendapatan transfer maupun PAD, dan sisanya 308 M itu adalah defisit.

Ditanya kenapa bisa defisit, Giri Prasta menyampaikan defisit dikarenakan adanya pengembalian dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang kemarin di pariwisata sebesar 204 M. Dana ini tidak dapat terserap karena tidak cukupnya waktu dan dana ini wajib dikembalikan. Ada pula Silpa dari PAD yang dikeluarkan bendahara umum daerah sebesar 44 M lebih. “APBD kita murni sebenarnya adalah 2,9 T yang bersumber dari PAD dan pendapatan transfer,” imbuhnya. (SUT-MB)

.