Badung, (Metrobali.com)

 

Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Badung menyampaikan aspirasinya dengan menemui Ketua DPRD Kabupaten Badung Putu Parwata di Gedung DPRD Badung, Jumat, 14 April 2023.

Menurutnya, beberapa pokok permasalahan disampaikan terkait kehadiran mereka sebagai sekolah swasta, yang dalam hal ini selalu mengalami kesulitan, dalam penerimaan siswa baru, setiap tahunnya.

“Ini masalah klasik yang setiap tahun mereka tidak mendapatkan murid yang optimal dan banyak yang lari ke sekolah negeri,” kata Putu Parwata.

Oleh karena itu, mereka menyampaikan bagaimana caranya supaya sekolah swasta juga mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Badung, dikarenakan sekolah swasta merupakan pioneer yang mendorong pendidikan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). “Jadi, mereka menyampaikan bagaimana cara Pemerintah untuk bisa masuk,” ungkapnya.

Ada beberapa catatan, lanjutnya, yang sudah disampaikan dan pada prinsipnya Pemerintah itu berkeadilan dalam memberikan bantuan, baik negeri dan swasta adalah sama. Bahkan, sekolah swasta ini bisa tetap didorong.

Oleh karena itu, Putu Parwata meminta kepada Pemerintah, dalam hal ini Bupati Badung beserta jajarannya agar memperhatikan dan membantu operasional, sarana dan prasarana sekolah swasta sesuai dengan kebutuhannya.

“Saya ingin mendapatkan data yang jelas, supaya gampang difasilitasi. Jadi, data itu adalah data klaster, baik itu klaster guru, klaster siswa dan klaster sarana prasarana yang lainnya,” paparnya.

Dengan demikian, rumah besarnya bisa dijadikan acuan untuk mendorong Pemerintah dalam memberikan fasilitas, dikarenakan pendidikan hal mandatori yang wajib memang menjadi perhatian Pemerintah, baik menggunakan APBD Kabupaten maupun bagaimana Desa ikut serta berperan aktif dalam hal ini.

Akhirnya, Putu Parwata berharap, semoga klaster ini segera dibuatkan untuk bisa difasilitasi dari sekolah swasta.

Terkait pendidikan gratis di swasta, Putu Parwata menyebut hal itu ada kemungkinan, sepanjang nanti pengklasternya jelas, sehingga minimal sama dengan sekolah negeri. Untuk target pengklasteran, Putu Parwata menyampaikan pada bulan April ini bisa diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dan dicoba untuk penyelarasan, pada APBD Badung tahun 2024.

“Apa yang menjadi kebutuhannya, kalau fisik dibantu, kemudian APBD pun digunakan untuk bantuan BOS, yakni BOS APBD ada. Kita untuk SD dan SMP,” pungkasnya. (hd)