Presiden Jokowidodo saat memberikan keterangan pers pada Selasa, 28 Maret 2023, di Istana Merdeka, Jakarta.

Denpasar, (Metrobali.com)-

Pembatalan Drawing Piala Dunia U20 di Bali, dari Perspektif Kepemimpinan. Koster melewati batas kewenangannya, karena kebijakan luar negeri adalah kewenangan Pemerintah Pusat, tidak didelegasikan ke daerah.

Hal itu dikatakan pengamat publik Jro Gde Sudibya, Rabu (29/3/23) menanggapi surat penolakan Gubernur Bali Wayan Koster terhadap Tim Sepal Bola U20 Israel di Bali.

Menurutnya, Gubernur Bali tidak punya kepekaan dalam mengelola isu-isu strategis yang berdampak luas. Mencampuradukkan isu olah raga dengan politik yang punya paragdima yang berbeda.

“Kurang punya sensitifitas politik, bagi masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, tetapi minoritas secara nasional, semestinya Bali “duduk manis” mengikuti kebijakan pemerintah pusat sesuai amanah konstitusi. Tidak kesannya ikut masuk di “medan laga” dalam konflik berkepanjangan yang tidak diketahui solusi finalnya,” kata Jro Gde Sudibya.

Jro Gde Sudibya mengatakan Gubernur Bali Wayan Koster tidak cermat menghitung risiko ekonomi dari keputusan yang diambil, karena Bali sebagai DTW dunia, bisa sangat dirugikan akibat keputusan kontroversial ini.

“Kemampuan komunikasi publik yang minim dan agaknya kurang cerdas, pasca pengambilan keputusan yang menarik perhatian dunia, dan dinilai kontroversial,” kata Jro Gde Sudibya kepada Metrobali.com.

Sebelumnya diberitakan, Indonesia terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2023. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keikutsertaan tim nasional (timnas) Israel dalam ajang olahraga tersebut tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina.

“Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat,” ujar Presiden dalam keterangannya pada Selasa, 28 Maret 2023, di Istana Merdeka, Jakarta.

Kepala Negara juga menyebut bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati. Oleh karena itu, Presiden menegaskan untuk tidak mencampuradukkan urusan olahraga dan politik.

“Dalam urusan Piala Dunia U-20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa saat ini pemerintah dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tengah berusaha untuk menemukan solusi terbaik mengenai keikutsertaan timnas Israel. Presiden bahkan telah mengutus Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bertemu dengan tim FIFA.

“Saat ini, FIFA juga telah mengetahui adanya penolakan-penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di Piala Dunia U-20. Tapi kita, baik pemerintah maupun PSSI masih terus berusaha agar ada solusi terbaik,” tutur Presiden Jokowi. (Adi Putra)