Kemenko Marves Dukung Penerapan Ekonomi Sirkular Sebagai Salah Satu Kunci Pemulihan Ekonomi Bangsa di Tengah Pandemi

metrobali
single-image

Jakarta, (Metrobali.com)

Dalam rangka mendukung pergerakan ekonomi sirkular di Indonesia dengan maksimal, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi turut berpartisipasi dalam the 4th Indonesia Circular Economic Forum 2021 yang diselenggarakan secara daring pada Senin-Rabu, 21-23 Juli 2021. Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti mewakili Menko Marves Luhut B. Pandjaitan untuk menekankan pentingnya peran ekonomi sirkular berkelanjutan khususnya di masa pandemi Covid-19 yang tengah melanda.

“Pandemi ini tidak hanya berdampak pada Kesehatan dan ekonomi masyarakat, tetapi juga memberikan masalah baru khususnya dalam konteks sampah medis, ini perlu menjadi concern kita bersama,” buka Deputi Nani. Ia pun menjelaskan berbagai inovasi yang terus dilakukan oleh Pemerintah demi menangani pandemi melalui penerapan ekonomi sirkular di antara masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah mempercepat pembangunan pusat pengolahan sampah medis di beberapa daerah. “Sesuai dengan RPJMN yang ada, kami telah menargetkan pembangunan di enam provinsi pada tahun ini. Kami juga menargetkan 32 tempat pembakaran sampah khusus sampah medis yang diperkirakan akan selesai pada 2024,” imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah harus bekerja ekstra dan berinovasi dengan cepat di tengah pandemi yang melanda walaupun dengan anggaran yang terbatas, “tidak bisa lagi bekerja dengan sistem business as usual, kita harus berinovasi dan bersama-sama berkolaborasi menyelesaikan pandemi dari segala sektor, salah satunya terkait pencemaran lingkungan,” tegasnya.

Meningkatnya jumlah sampah plastik di laut menimbulkan berbagai dampak buruk bagi ekosistem laut, khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Untuk mencegah dan menanganinya, Pemerintah telah memiliki regulasi terkait penanganan sampah di laut dengan tujuan utama mengurangi hingga 70% sampah di laut hingga tahun 2025, “Peraturan Presiden No.83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah di Laut memberikan arahan strategis bagi seluruh lintas kementerian yang ada untuk ikut berkontribusi dan melakukan aksi nyata dalam mengurangi sampah plastik di laut,” tambah Deputi Nani. Berbagai metode mulai dari perubahan sikap, penggunaan teknologi dan yang lainnya terus digencarkan oleh tiap-tiap Kementerian Lembaga demi mewujudkan regulasi ini.

Baca Juga :
KORAMIL 01/MENTENG SELENGGARAKAN PEMBINAAN JARING TERITORIAL

Setelah dua tahun implementasi, Indonesia mampu mengurangi sampah plastik di laut hingga 15.3 persen, dimana penerapan prinsip ekonomi sirkular memberikan peran penting dalam penanganan polusi sampah jangka panjang. “Kami telah berkolaborasi dengan NPAP (National Plastic Action Partnership) dan mengestimasikan besaran investasi hingga 5.1 miliar US Dollar, termasuk biaya operasional tahunan hingga 1.1 miliar US Dollar. Ini menjadi salah satu bentuk strategis pemerintah untuk mengurangi sampah plastik yang ada,” jelas Deputi Nani.

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia membuka peluang kolaborasi dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional untuk mendukung gerakan daur ulang sampah di Indonesia. Isu ini juga akan dibawa oleh Indonesia ke berbagai forum internasional, seperti G20, COP 26, dan lainnya.

Tidak sampai disana, penerapan teknologi sebagai bagian dari ekonomi sirkular juga terus digencarkan oleh Pemerintah untuk menangani polusi sampah. Mengubah sampah plastik menjadi bahan dasar jalan raya, dan implementasi penggunaan teknologi RDF menjadi salah satu pengimplementasian tersebut. Surabaya menjadi salah satu kota besar yang juga telah mengolah sampah plastik menjadi sumber listrik hingga 11 Megawatt.

Menambahkan, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Rofi Alhanif sebagai pembicara dalam sesi panel Covid-19 resilience through circular economy juga menerangkan bahwa pandemi ini tidak hanya memberikan dampak pada kesehatan masyarakat. Kebiasaan baru seperti belanja online, penggunaan masker, dan yang lainnya juga menimbulkan masalah baru khususnya meningkatkan jumlah penggunaan plastik, “Untuk itu Pemerintah perlu menciptakan solusi, seperti investasi hijau dan infrastruktur hijau yang berpegang teguh pada ekonomi sirkular,” imbuhnya.

Tidak hanya akan memberikan dampak positif selama pandemi, berbagai solusi hijau dalam penanganan sampah menurutnya mampu menghidupkan perekonomian bangsa dan menjaga lingkungan secara bersamaan.

Baca Juga :
Erick: Imunisasi Massal Awal 2021 Setelah Vaksin COVID-19 Ditemukan

“Upaya pemulihan ekonomi bangsa ini terdiri dari berbagai cara, membuka kesempatan kerja, menciptakan kesempatan investasi, merupakan bagian dari penerapan ekonomi sirkular yang secara nyata dapat diimplementasikan,” tutup Deputi Nani. Ia berharap, forum ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi semua pihak, kesempatan kolaborasi baru, dan menciptakan diskusi yang kedepannya dapat berguna bagi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui konsep ekonomi sirkular khususnya dalam situasi pandemi. (RED-MB)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.