Haoliang Xu

Jakarta (Metrobali.com)-

Negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Republik Indonesia, perlu mendorong lebih banyak inovasi dan teknologi guna mendukung pembangunan berkelanjutan guna mendukung pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.

“Teknologi telah menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dan pengembangan manusia di kawasan Asia Pasifik,” kata Direktur Biro Regional Asia Program Pembangunan PBB Haoliang Xu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (30/5).

Menurut dia, untuk mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks secara lebih efektif serta guna mencapai Sasaran Pembangunan Berkelanjutan, negara-negara di kawasan Asia Pasifik juga perlu fokus kepada teknologi dan inovasi.

Hal tersebut, lanjutnya, karena data teknologi dan inovasi dinilai dapat membantu guna mendapatkan dampak transformasional pada kehidupan masyarakat miskin dan terkucilkan di tengah-tenga masyarakat.

Kawasan Asia-Pasifik dinilai merupakan pendorong utama pencapaian Sasaran Pembangunan Milenium (MDG), dengan proporsi populasi yang hidup dengan penghasilan kurang dari 1,25 dolar AS per hari diperkirakan menurun dari 53 persen pada 1990, menjadi 12 persen pada akhir 2015.

Namun meski pencapaian itu berhasil diperoleh, tetapi Laporan PBB juga menyebutkan bahwa jutaan orang masih hidup dalam garis kemiskinan.

Sementara itu, Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia (ADB) Stephen Groff juga menginginkan adanya perubahan dari pendekatan bantuan keuangan pembangunan menuju pendekatan pembiayaan yang lebih luas bagi pembangunan di masing-masing negara.

“Pemerintah, mitra pembangunan, pemerintah daerah, pebisnis, dan kelompok masyarakat sipil perlu lebih menelusuri semua sumber pembiayaan publik dan swasta, baik domestik maupun internasional,” kata Stephen Groff.

Dalam bidang teknologi dan inovasi, Indonesia sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Finlandia dalam mempromosikan dan mendorong kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan pendidikan tinggi kedua negara.

Penandatanganan kesepahaman kerja sama berupa Memorandum of Understanding (MoU) itu dilakukan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Prof Muhammad Nasir, dengan Menteri Pendidikan dan Komunikasi Finlandia, Krista Kiuru, di Helsinki, April 2015.

Dalam MoU disebutkan kerja sama iptek, inovasi, dan dikti antara lembaga pendidikan tinggi Indonesia dan Finlandia, lembaga ilmiah dan penelitian dan lembaga terkait lainnya dari kedua negara, dilakukan antara lain dalam bentuk proyek dan program ilmu pengetahuan, penelitian dan inovasi, peningkatan kapasitas melalui pertukaran mahasiswa, dosen, peneliti, profesional dan ahli, konferensi ilmiah, seminar dan acara bersama lainnya.

Selain itu, kerja sama akan dikembangkan dalam bentuk pengembangan dan penilaian kurikulum dan kualifikasi, pertukaran informasi mengenai program gelar di kedua negara, serta penelitian inovatif dan berbagai praktik terbaik di bidang yang menjadi kepentingan bersama sebagai kemitraan publik-swasta-akademik.

Penandatanganan MoU di bidang iptek, inovasi, dan dikti ini akan memperkuat kerja sama bilateral Indonesia dan Finlandia yang telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. AN-MB