jk1

Jakarta (Metrobali.com)-

Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla segera menginstruksikan ahli-ahli pertanian turun ke lapangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

“Dulu saya pernah marah. Kantor Kementerian Pertanian Indonesia merupakan terbesar di dunia. Tapi kita juga sebagai pengimpor hasil pangan terbesar. Artinya kita bertani dalam bentuk birokrasi saja,” kata Jusuf Kalla dalam acara diskusi DPP Petani Nasdem “Di Bawah Pemerintah Jokowi-JK, Saatnya Membangun Kekuatan Pertanian Rakyat dan Keadilan Pangan Nasional” di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (25/9).

“Setelah 20 Oktober (pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih), insinyur-insinyur yang biasanya hanya berkantor, harus ke luar, ke lapangan. Jangan hanya urus surat-surat. Urus dong sawah, kebun,” kata Jusuf Kalla.

Menurut Jusuf Kalla (JK), saat ini Indonesia belum mencapai kedaulatan pangan. Untuk memenuhi pangan pokok saja seperti beras, kata JK, Indonesia masih impor sekitar 2 juta ton per tahun. Belum lagi jagung, ikan, dan daging yang harus impor serta buah-buahan seperti jeruk, anggur, apel dan kedelai.

“Jadi kita belum berdaulat, masih tergantung yang lain. Kita harus tingkatkan produksi pangan,” ujar JK.

JK mengatakan, keamanan pangan pokok harus dijamin oleh negara. Oleh karena itu, ia bersama presiden terpilih Joko Widodo memprioritaskan program kedaulatan pangan yang harus dipenuhi.

Menurutnya, persoalan pangan bukan hal yang mudah karena setiap tahun penduduk di Indonesia bertambah 1,5 persen. Seiring dengan itu, kebutuhan pangan pun terus naik dan di saat yang sama lahan pertanian semakin berkurang untuk kebutuhan rumah, pabrik dan lainnya.

Untuk mengembangkan lahan pertanian di Pulau Jawa, kata JK, sudah sulit karena lahan yang semakin sempit namun untuk memindahkan fokus pertanian di Kalimantan atau Papua kesulitan yang dihadapi adalah sumber daya manusia. Sementara itu melakukan transmigrasi saat ini menurut JK juga tidak mudah.

JK menilai untuk mengatasinya perlu peningkatan teknologi yang tentunya membutuhkan dana yang lebih tinggi.

Selain itu juga perlu penguatan investasi dalam bentuk bibit yang berkualitas, jalan, pengairan/irigasi, mesin penggilingan beras yang lebih modern dan lainnya.

“Selama ini dana ada tapi kenapa kurang karena salah pakai. Dana lebih banyak untuk subsidi BBM,” ujar JK.

JK menambahkan untuk meningkatkan produksi pangan maka perlu dilakukan perbaikan teknologi dan sistem. Apabila sudah terwujud, maka kedaulatan pangan akan tercapai dan otomatis terjadi pengurangan angka kemiskinan.

JK sempat menyebut apabila harga BBM dinaikkan Rp1.500.

“Saya yakin petani tidak bayak pakai subsidi BBM karena kalau untuk masak, sudah pakai LPG. Memang tentu harus mengurangi rokok sedikit. Karena kira-kira 1,5 Liter per hari kalau naik motor kan, itu hanya Rp1.500 kita naikan, hanya 1,5 batang rokok,” jelas JK. AN-MB