Foto: Anggota Badan Sosialisasi MPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang akrab juga disapa Gus Adhi menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dilakukan di Hotel Jimbarwana, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali melibatkan ratusan peserta perwakilan dari 52 Desa se-Kabupaten Jembrana pada Senin (30/5/2022).

Jembrana (Metrobali.com)

Anggota Badan Sosialisasi MPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang akrab juga disapa Gus Adhi telur membumikan Empat Pilar MPR RI untuk menguatkan nilai-nilai kebangsaan di semua lapisan masyarakat.

Kali Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dilakukan di Hotel Jimbarwana, Kabupaten Jembrana Provinsi Bali melibatkan ratusan peserta perwakilan dari 52 Desa se-Kabupaten Jembrana pada Senin (30/5/2022). Sosialisasi Empat Pilar ini juga serangkaian menyambut Hari Lahir Pancasila 1 Juni dengan harapan segenap eleman anak bangsa kembali mengingat dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Kami hadir memberikan sosialisasi Empat Pilar untuk perwakilan dari 52 Desa di Jembrana. Kita harapkan para sosialisasi Empat Pilar ini bisa kembali menegaskan dan mengingatkan anak-anak kita yang merupakan generasi muda ke depan agar tidak lepas dari nilai-nilai kebangsaan itu,” kata Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali itu di hadapan peserta.

 

Empat pilar yang disosialisasikan yaitu, Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara, UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhinneka tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Penting sekali Empat Pilar kita gaungkan agar nilai-nilai kebangsaan makin kuat dan anak-anak kita tahu Pancasila. Mudah-mudahan dengan semakin gencar kita melakukan sosialisasi Empat Pilar kita semua segera ingat dan mengaktualisasikan diri kita pada sisi-sisi kehidupan dan berlandaskan Pancasila itu sendiri,” ujar Amatra.

Baca Juga :
Pengamat : Kondisi Politik Membuat Pergerakan IHSG Bervariasi

Amatra menambahkan situasi saat ini Pancasila ibarat diserahkan ke mekanisme “pasar bebas”. Karenanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) khawatir akan dampak negatifnya jika negara tidak hadir membumikan Pancasila dan menjadikan Empat Pilar sebagai tiang kokoh penyangga bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Amatra melihat bahwa MPR mempunyai peran penting sekali sehingga harus hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Hal inilah yang juga menjadi dasar bagi Ketua MPR periode 2009-2014 Taufik Kiemas bahwa MPR harus mengisi kekosongan  dengan sosialisasi empat pilar.

“Pancasila penting hadir kembali di bangku sekolah untuk menguatkan karakter anak bangsa. Begitu pelajaran Pancasila tidak hadir lagi di bangku sekolah, terjadi degradasi moral, etika anak-anak kita berkurang. Maka disinilah pentingnya kembali Pancasila dihadirkan di sekolah,” ungkap Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini.

Amatra yang juga Ketua Harian Depinas SOKSI dan Ketua Depidar SOKSI Provinsi Bali ini mengingatkan bahwa bangsa yang tidak menjaga ideologinya akan hancur. Beberapa negara yang tidak memegang teguh nilai kebangsaan seperti Irak, Libya, Yaman, dan Syiria. “Mereka dulu adalah negara yang maju. Tatkala mereka tidak mampu memegang kekuatan atau potensi bangsanya, dia hancur seperti sekarang,” kata Amatra.

Di sisi lain, ada pula negara maju yang bisa memegang kekuatan bangsanya, seperti Amerika Serikat dengan liberalisme, China dengan komunisme dan konfusiusme. Selain itu ada Jepang, Perancis, kemudian ada Arab Saudi dengan islamnya.

“Bangsa-bangsa besar itu adalah bangsa yang berpijak apda falfsafah bangsanya sendiri. Jadi pegang teguh Pancasila perkuat jati diri bangsa Indonesia,” tegas politisi Golkar asak Kerobokan Badung ini lantas menegaskan ndonesia tanpa Pancasila tidak akan pernah bersatu sehingga keberadaannya harus dipertahankan sebagai harga mati.

Baca Juga :
Maling Ayam Beraksi di 13 TKP

Amatra mengingatkan masih ada upaya merongrong Pancasila dan ada kondisi-kondisi kebangsaan yang patut diwaspadai. Sebab beberapa penelitian menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Penelitian dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarief Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa 63 persen guru memiliki opini intoleran terhadap agama lain.

Tak hanya itu, Ryamizard Ryacudu saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan menyebutkan bahwa sebanyak 3 persen anggota TNI juga terpapar ekstrimisme. Kemudian survei Alfara pada 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 14,9 persen PNS tidak setuju Pancasila.

Berdasarkan Pusat Studi Islam dan Tranformasi Sosial (CISFrom) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, 36,5 persen mahasiswa Islam setuju dengan khilafah. Terakhir,  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2018 mengemukakan bahwa tujuh kampus di Indonesia juga terpapar ekstrimisme agama.

“Banyak sekali hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita. Bangsa kita sudah mengalami disorientasi, krisis ideologi, krisis idealisme. Jadi mari kita bumikan, pegang teguh dan laksanakan nilai-nilai Pancasila dan Empat Pilar secara utuh,” pungkas sosok wakil rakyat berhati mulia, gemar berbagi dan dikenal dengan spirit perjuangan “Amanah, Merakyat, Peduli” (AMP) dan “Kita Tidak Sedarah Tapi Kita Searah” ini. (wid)