Indonesia Wajib Perangi Kepentingan Elit Dalam APBN

single-image
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Jimbaran, (Metrobali.com) –
Menteri Keuangan Sri Mulyani berkesempatan mengisi kuliah umum di Kampus Universitas Udayana. Kuliah umum tersebut mengambil tema mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia memaparkan, APBN merupakan cerminan kesehatan suatu Negara. “Setiap negara, kaya ataupun miskin, menghadapi tantangan pengelolaan APBN. Bahkan banyak negara pernah atau sedang mengalami krisis ekonomi dan krisis kepercayaan akibat kondisi APBN yang tidak kredibel dan tidak berkelanjutan,” papar Sri Mulyani, Jumat 20Januari 2017.
Ia melanjutkan, negara-negara Amerika Latin pada era 1980-an, negara Timur Tengah dan Rusia pada masa kejatuhan harga minyak, serta negara-negara Eropa, seperti Yunani, Portugal, Italia, Spanyol, dan Perancis mengalami tantangan pengelolaan fiskal. Bahkan, Jepang dan Amerika Serikat sekalipun menghadapi masalah anggaran belanja negaranya dengan jumlah utang yang tinggi.
“APBN atau kebijakan fiskal merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting untuk memenuhi janji Republik Indonesia kepada rakyatnya, yaitu mencapai masyarakat adil makmur melalui fungsi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, ataupun untuk manajemen naik turunnya ekonomi atau fungsi counter cyclical,” ujarnya.
Sebagai alat kebijakan, Sri Mulyani melanjutkan, efektivitas APBN dalam memengaruhi perekonomian sangat bergantung pada kredibilitas dan kekuatannya. Kredibilitas dan kekuatan APBN tecermin pada akurasi setiap angka dan kebijakan di belakang angka yang menggambarkan kualitas proses ekonomi, politik dan hukum dalam penetapannya, serta ketaatan penyelengaraannya.
“Pada negara dengan proses politik yang demokratis, akuntabel dan transparan, APBN akan ditetapkan konsisten dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat keseluruhan dan bukan hanya sebagai alat kepentingan kelompok elite,” jelas dia. Ia melanjutkan, banyak pengalaman negara-negara di dunia menunjukkan bahwa kegagalan untuk mencapai status negara maju serta berpendapatan tinggi adalah akibat terjadinya elite capture, di mana fungsi alokasi dan distribusi APBN didominasi hanya oleh kepentingan elite. “Indonesia harus memerangi kecenderungan ini dengan terus menjaga proses politik anggaran yang sehat dan baik,” tegasnya. JAK-MB
Bagikan :
Baca Juga :
PHBI Sepakat Tidak Lakukan Malam Takbiran Keliling

Leave a Comment

Your email address will not be published.

xnxxhd xxx18 hdxxxx xnxx hd