Indeks Demokrasi di Pulau Dewata Melorot Tajam, Lewat Webinar Ini Golkar Bali Dorong Peningkatan IDI Bali

single-image

Foto: Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry S.E.,M.M.,Ak.,CA., bersama para narasumber webinar dengan tema “Meningkatkan Indeks Demokrasi di Bali” pada Minggu (28/11/2021) di Sekretariat Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Denpasar (Metrobali.com)-

Di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, indeks demokrasi di Bali terus mengalami penurunan peringkat. Di tahun 2018, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali berada di peringkat kedua di Indonesia, namun turun ke peringkat empat di tahun 2019 dan melorot drastis lagi di peringkat delapan di tahun 2020.

Kondisi menurunnya indeks demokrasi di Bali mendapat perhatian serius Partai Golkar Bali dengan harapan terciptanya demokrasi yang sehat dan tidak ada mayoritas tunggal di Bali. Menyikapi hal itu DPD Partai Golkar Provinsi Bali menggelar webinar dengan tema “Meningkatkan Indeks Demokrasi di Bali” pada Minggu (28/11/2021) di Sekretariat Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Webinar menghadirkan narasumber Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry S.E.,M.M.,Ak.,CA. Kedua, Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi. Ketiga, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Hanif Yahya, S.Si.,M.Si.

Keempat, Dosen Undiknas Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.S.i. Kelima, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP.,M.P. Terakhir, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ir. I Ketut Sunadra, M.Si.

Webinar dipandu moderator Drs. Dewa Made Suamba Negara M.Si.  Webinar via Zoom ini diikuti belasan ribu peserta dan hadir juga secara virtual Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau yang lebih akrab disapa Cok Ace.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan statistik yang mengukur tingkat kemajuan demokrasi Indonesia, yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia. IDI bukan hanya membahas demokrasi politik, akan tetapi IDI membahas demokrasi secara luas dalam suatu daerah.

Baca Juga :
Medis : Korban Tewas Gaza Lampaui 850 Saat Konflik Terus Berlangsung

“Di Bali ada penurunan indeks demokrasi. Kita harus cegah agar tidak terus menurun. Sekarang peringkat IDI Bali rangking 8 nasional, jauh turun dari sebelumnya di peringkat 4 di tahun 2019, sebelumnya peringkat 2 di tahun 2018. Untuk itu Golkar terpanggil merumuskan pokok-pokok pikiran tingkatkan lagi indeks demokrasi di Bali,” kata Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali Dr. Nyoman Sugawa Korry S.E.,M.M.,Ak.,CA.

Menurut Sugawa Korry yang juga Wakil Ketua DPRD Bali ini demokrasi dapat dibedakan menjadi dua yakni demokrasi prosedural (seperti penyelenggaran pemilu dan jalannya pemerintahan) dan demokrasi subtansial yang intinya mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Dalam proses berdemokrasi ini kami juga ingin sadarkan masyarakat di Bali agar tumbuh keseimbangan sosial politik, sebab sekarang ini tumbuh mayoritas tunggal baru yang tidak sehat bagi demokrasi dan jalannya pemerintahannya,” tegas politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ini.

Dikutip dari laporan BPS Bali, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Bali 2019 tercatat sebesar 81,38 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan 0,99 poin dibandingkan dengan angka IDI Bali 2018 yang tercatat sebesar 82,38. Capaian kinerja demokrasi Bali tahun 2019 masih berada pada kategori “baik”.

Sementara itu IDI Bali tahun 2019 kembali mengalami penurunan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Hanif Yahya, S.Si.,M.Si., mengungkapkan capaian IDI Bali turun dari 81,38 di tahun 2019 menjadi 77,59 di tahun 2020 yang juga diikuti dengan penurunan kategori menjadi SEDANG. “Tingkat Demokrasi lndonesia Wilayah Bali sejak tahun 2018 berada pada kategori BAIK, namun pada tahun 2020 turun menjadi kategori SEDANG,” ungkap Hanif dalam webinar ini.

Penurunan terjadi pada Aspek Lembaga Demokrasi yang dipengaruhi adanya penurunan pada Variabel Peran DPRD sebesar -16,30 poin, Peran Birokrasi Pemerintah Daerah sebesar -39,47 poin, dan peradilan yang independen yang juga mengalami poenurunan sebesar -50,00 poin.

Baca Juga :
ASUS Republic of Gamers Memperkenalkan Maximus VIII Z170 Series

IDI Bali tahun 2020 masih menyisakan empat variable IDI yang berkategori buruk, ini merupakan PR bagi Pokja IDI Provinsi Bali. “Penguatan Pokja IDI Provinsi Bali akan mampu mengawal capaian IDI di Provinsi Bali” ujar Hanif.

Beberapa indikator pendongkrak IDI akan dapat menaikan nilai IDI jika masing-masing unsur mampu bergerak sesuai ketentuan, sehingga nilai IDI dapat tertahan dan tidak terdegradasi ke posisi yang lebih rendah. Indikator tersebut yakni alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, jumlah rekomendasi DPRD kepada Eksekutif, persentase perempuan pengurus partai, Perda yang merupakan inisiatif DPRD, kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu dan upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

Akademisi Undiknas Dr. Drs. I Nyoman Subanda, M.S.i., menyampaikan kiat dan strategi meningkatkan Indeks Demokrasi di Bali. Pertama dengan membangun good governance. Kedua, membangun trust atau kepercayaan masyarakat. “Bahaya kalau law trust society (masyarakat yang saling tidak percaya).  Jadi kepercayaan ini harus dibangun,” kata Kaprodi Magister Adiministrasi Publik (MAP) Pascasarjana Undiknas ini.

Ketiga, menguatkan toleransi dan ikatan multikulturalisme. Keempat, melalui penguatan peran infrastruktur dan suprastruktur politik. Kelima, meningkatkan kualitas politisi dan pejabat publik melalui partai politik. Keenam, optimalisasi fungsi partai politik (political education, recruitment politic, dan political articulation).

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengakui ada sejumlah permasalahan IDI Bali. Pertama, belum maksimalnya pemanfaatan IT. Kedua, optimalisasi DPRD sebagai penampung aspirasi.

Ketiga, kriteria pengukuran penentuan aspek, variabel dan indikator kurang peka terhadap dinamika demokrasi. Keempat, belum optimalnya pendidikan politik disamping pola pendidikan masih konvensional juga dukungan penganggaran yang masih minim. Kelima, belum optimalnya kinerja Pokja IDI.

“Untuk meningkatkan IDI di Bali, Pokja IDI perlu dikuatkan dengan dukungan anggaran yang memadai. Pokja IDI segera menyusun rencana aksi peningkatan demokrasi,” kata Dewa Rai Dharmadi.

Baca Juga :
Gedung Putih AS Akan Pertimbangkan Sanksi Untuk Yanukovych

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP.,M.P., mengungkapkan KPU sudah memberikan kontribusi positif dalam hal indeks demokrasi dan mengawal jalannya pesta demokrasi di Bali dalam berbagai hajatan pemilu.

“Pilkada Serentak 2020 tidak ada masalah, tidak ada gugatan ke MK. Partisipasi pemilih saat Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi masih cukup bagus,” katanya lantas juga berharap kerja-kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu jangan diganggu, anggaran pemilu jangan dipreteli di tengah jalan.

Selanjutnya Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali Ir. I Ketut Sunadra, M.Si.,mengingatkan tentang “ekstrem gender” atau 30 persen keterwakilan perempuan perempuan di legislatif. Diharapkan ruang perempuan ikut dalam mengawal dan menjaga demokrasi diberikan lebih luas.

Di sisi lain sebagai pengawas pemilu, Bawaslu juga punya peran vital menjaga proses demokrasi yang bermartabat dan berintegritas bersama dengan penyelenggara pemilu yakni KPU serta peserta pemilu seperti partai politik. (wid)

Bagikan :
style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-1781044259527275" data-ad-slot="9355733890">

Leave a Comment

Your email address will not be published.

style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-1781044259527275" data-ad-slot="9355733890">
style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-1781044259527275" data-ad-slot="9355733890">