Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menggelar rapat terbatas dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Bali di ruang rapat Pusdalops PB, Rabu (30/5). Dalam kesempatan itu hadir Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Leonard, Wakapolda Brigjen Pol Untung Yoga Ana, Wakajati Bali Suyadi, SH serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. Selain itu, rapat juga dihadiri Bupati Badung AA.Gde Agung dan Walikota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra.

Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah persoalan yang belakangan dihadapi pulau dewata. Persoalan tersebut diantaranya masalah penduduk pendatang, tapal batas yang belum terselasaikan serta penertiban kafe dan pemukiman liar khususnya di Kota Denpasar dan Badung.

Gubernur menguraikan, Bali mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dalam tiga tahun terakhir. “Tahun 2008, jumlah penduduk kita tercatat 3,6 juta jiwa dan tahun 2010 bertambah menjadi 3,9 juta,” imbuhnya. Menurut Gubernur, faktor migrasi memberi sumbangan paling besar terhadap pertumbuhan penduduk Bali. Sebagai bagian dari NKRI, Bali memang tidak bisa menolak kedatangan para pendatang. Lagipula, tenaga mereka memang dibutuhkan dalam proses pembangunan di daerah ini. Namun harus tetap ada upaya penertiban secara administrasi agar keberadaan mereka teregestrasi.

Masalah lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah belum tuntasnya masalah tapal batas Temacun yang menjadi wilayah Badung dan Gelogor Carik-Kota Denpasar. Berlarut-larutnya masalah tapal batas administratif ini menjadi catatan Irjen Depdagri dan harus segera dicarikan jalan keluarnya. “Saya berharap, tim yang telah terbentuk kembali mengadakan pendekatan dengan pihak-pihak terkait,” imbuhnya.

Keberadaan kafe liar tak berijin juga menjadi perhatian Gubernur. Menurutnya, kafe yang tak berijin banyak membawa dampak negatif seperti menjadi tempat peredaran narkoba hingga prostitusi terselubung. Untuk mengatasi sejumlah persoalan itu, Gubernur mengajak jajaran Forkominda untuk bersama-sama mengatasinya. “Berbagai persoalan tersebut menjadi tanggung jawab kita untuk mengatasinya,” tandasnya.

Bupati Badung dan Walikota Denpasar yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, pihaknya telah melakukan upaya maksimal dalam menertibkan penduduk pendatang dan juga pemukiman liar. Pun demikian, berbagai upaya tersebut masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.