Denpasar (Metrobali.com)-

Dalam rangka membuka keran komunikasi Gubernur Bali Made Mangku Pastika menggelar dialog coffee morning dengan tokoh-tokoh masyarakat di Jayasabha, Sabtu (18/2) pagi. Acara yang dimoderatori oleh Kepala Biro Humas Provinsi Bali Ketut Teneng ini dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta, Sekretaris DPD Golkar Bali I Komang Purnama, Deputi Pemimpin Bank Indonesia Denpasar I Gde Made Sadguna, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali A.A Gede Oka Wisnumurti, Ketua KPID Bali Komang Suarsana, beberapa perwakilan ormas dan awak media baik cetak maupun elektronik.

Menurut Gubernur Bali Made Mangku Pastika sebenarnya banyak lagi tokoh yang diundang seperti Ketua Wilayah Nasional Demokrat Bali IGK-Manila, Ketua DPD Golkar Bali Ketut Sudikerta dan pimpinan partai serta pengamat lainnya. “Karena sebelumnya mereka ini yang memberi komentar tentang kemerdekaan pers dan komentar tentang pertanian, kami ingin mendengar apa sebenarnya, saya khawatir beliau tidak mengatakan hal itu tapi dipelintir,” ujarnya. Dirinya mengaku ingin mendengar langsung aspirasi dari para tokoh tanpa terdistorsi oleh media. Ia berharap ketidakhadiran beberapa tokoh tersebut memang karena ada kegiatan sosial lain yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam pertemuan yang berlangsung mulai pukul 10.00 pagi tersebut para audiens diberikan kesempatan untuk menyampaikan langsung komentarnya mengenai kemerdekaan pers, kemiskinan dan pertanian di Bali. Ketua KPID Bali Komang Suarsana yang mengawali urun pendapat mengatakan bahwa Gubernur dan jajarannya tidak perlu pusing dengan pemberitaan salah satu media karena sudah keluar dari rel. “Kalau tujuannya mediasi mestinya ada upaya-upaya yang lebih damai, tetapi sampai detik ini dibangun opini kesana kemari,” tambahnya.

Sementara itu Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta mengakui kalau judul artikel dan isi yang memuat pendapatnya tersebut sama sekali berbeda. “Perjuangan bapak Gubernur kami dukung, hukum harus ditegakkan, namun yang pertama tentu kami harap jalan damai, upaya hukum sebagai langkah terakhir,” ujarnya mengutip apa yang ia katakan saat diwawancara. ]

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Bali I Komang Purnama sendiri tidak dapat berkomentar banyak karena baru menjabat dua minggu lalu namun ia mengapresiasi langkah dialog yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Bali khususnya Gubernur ditengah kesibukan melaksanakan tugas-tugas yang lain. Ia berharap media tidak hanya seperti sekarang ini namun ikut pula mensosialisasikan bagaimana masyarakat dapat mengakses fasilitas dan program bagus yang telah dibuat pemerintah.

Deputi Pemimpin BI I Gde Made Sadguna dan Pengamat Politik dari Universitas Warmadewa Nyoman Wiratmaja sepakat bahwa media pun tidak lepas dari motif politik, ekonomi dan bisnis. “Saya setuju Bali Shanti itu baik, tetapi bukan berarti hukum itu buruk,” ujar Wiratmaja. Bahkan Ketut Ngastawa yang juga kuasa hukum Gubernur mengatakan kalau dirinya sudah berpikir lama dan keras sebelum mengajukan gugatan. “Dalam somasi pun kami sampaikan bahwa somasi tersebut juga sebagai hak jawab dan koreksi,” tambahnya.

Dari kalangan media pun mengajukan keberatan terhadap jargon Kemerdekaan Pers yang digaungkan. “Saya sebagai pelaku media terganggu ketika kebebasan pers dikatakan terganggu. Kebebasan pers aman-aman saja, tidak ada yang perlu diributkan.” ujar Pemimpin Redaksi Harian Fajar Bali Emanuel Dewata Oja. Pria yang akrab disapa Edo tersebut mengganggap tidak ada masalah antara media dengan Gubernur. Bahkan wartawan Radar Bali Ari Teja mengaku Gubernur saat ini merupakan Gubernur yang paling mudah diminta klarifikasi dan wawancara. SUT-MB