Denpasar (Metrobali.com)-

Sinyalemen sebagian masyarakat Bali bahwa Pemprov Bali tidak memberikan perhatian terhadap pembangunan bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota mendapat respon langsung Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Orang nomor satu dijajaran Pemprov Bali ini mengatakan, perhatian sesungguhnya telah diberikan setiap tahun melalui APBD Provinsi Bali. Jika masyarakat belum merasakan, semata-mata karena mekanisme penyaluran bantuan tidak langsung menyasar objek penerima bantuan.

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali, Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si mengatakan selama ini bantuan pembangunan bidang pendidikan yang ditujukan kepada sekolah-sekolah di seluruh Bali masuk rekening sekolah terlebih dahulu. Setelah itu bantuan itu dikelola oleh kepala sekolah dan komite sekolah. Dengan mekanisme seperti itu, ada kemungkinan perhatian Pemprov Bali itu kurang tersosialisasi kepada siswa dan orang tua siswa, termasuk masyarakat luas.

Agar pendapat miring masyarakat tidak berlanjut, kata Teneng, Gubernur Made Mangku Pastika telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan evaluasi sehingga ke depan ada pola dan mekanisme baru yang memudahkan penyaluran bantuan Pemprov kepada sekolah-sekolah dapat langsung kepada para siswa dan pihak-pihak sasaran bantuan. Evaluasi dilakukan karena pada hakikatnya anggaran bantuan pembangunan bidang pendidikan itu adalah untuk seluruh masyarakat Bali yang memerlukan serta demi peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan Bali yang menjadi prioritas utama program Bali Mandara.

Dikatakan bahwa, Gubernur Made Mangku Pastika, mengakui saat ini anggaran pembangunan bidang pendidikan yang dialokasikan dalam APBD 2012 belum tersalurkan secara efektif sesuai peruntukannya. Akibatnya sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa Pemprov telah berupaya keras meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan Bali melalui berbagai program dan kegiatan. Di samping disebabkan oleh sistem penyaluran anggaran yang masih berbelit (masuk rekening sekolah dulu), juga belum adanya database yang valid mengenai penerima bantuan, khususnya anak-anak penerima beasiswa. “Itulah sebabnya Bapak Gubernur melakukan evaluasi,” terang Teneng.

Ke depan, pola penyaluran bantuan dan anggaran pendidikan Pemprov harus benar-benar dapat diterima masyarakat yang memerlukan sehingga masyarakat memahami bahwa bantuan itu datangnya dari APBD Provinsi Bali. Komitmen dan upaya sungguh-sungguh Pemprov Bali mencerdaskan krama Bali sebagai bekal meningkatkan kesejahteraannya, harus diketahui seluruh krama. Jadi, pendapat yang mengatakan tidak ada perhatian Gubernur itu harus diluruskan. “Harus diluruskan itu,” kata Teneng.

Dalam APBD Provinsi Bali Tahun 2012, bantuan penyelenggaraan pendidikan yang dialokasikan bagi sekolah-sekolah di seluruh Bali adalah Rp 508.761.039.879,-. dibagi dalam bentuk Bansos Rp 16.090.000.000,- , Hibah Rp 426.798.360.879,- , dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rp 65.872.679.000,-.

Anggaran tersebut dialokasikan dalam tiga program dan beberapa kegiatan. Program pertama, penyediaan layanan pendidikan berupa kegiatan peningkatan sarana/prasarana PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, pembangunan SMAN Bali Mandara, penguatan kelembagaan PAUD, dan pengembangan RSBI. Program Kedua, pemenuhan keterjangkauan layanan pendidikan yang meliputi beasiswa miskin jenjang SD untuk 2.000 masing-masing Rp 600.000,- sehingga total berjumlah Rp 1.200.000.000,-. Beasiswa miskin jenjang SMP untuk 2.000 siswa, masing-masing Rp 900.000,-, (total Rp 1.800.000.000,-). Beasiswa miskin jenjang SMA untuk 2.000 siswa, masing-masing Rp 1.200.000,- (total Rp 2.400.000.000,-). Beasiswa miskin jenjang SMK untuk 2.000 siswa, masing-masing Rp 1.200.000,- (total Rp 2.400.000.000,-). Beasiswa miskin tamatan SMP ke SMKN 1 Denpasar untuk 100 siswa, masing-masing Rp22.000.000, (total Rp 2.200.000.000,-).

Kegiatan lainnya adalah beasiswa miskin pada fakultas langka peminat untuk 500 mahasiswa, masing-masing Rp 2.000.000, (total Rp 1.000.000.000,-). Pendidikan siswa miskin dan berprestasi (Bidikmisi) pada Fakultas Kedokteran Unud bagi 10 orang, masing-masing Rp 34.000.000,- (total Rp 340.000.000,-). Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup bagi masyarakat miskin untuk 91 kelompok, masing-masing Rp 25.000.000,- (total Rp 2.275.000.000,-). Uji kompetensi keahlian siswa SMK untuk 20.430 siswa masing-masing Rp 268.414,- (total Rp 5.483.700.000,-).

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) siswa SMA Negeri untuk 54.889 siswa, masing-masing Rp.400.000,- (total Rp 21.955.500.000,-). BOP siswa SMA swasta sebanyak 25.830 siswa masing-masing Rp 400.000,- (total Rp 10.332.000.000,-). BOP siswa SMK Negeri sebanyak 31.894 siswa masing-masing Rp 500.000,- (total Rp 15.946.875.000,-). Sementara BOP untuk siswa SMK swasta sebanyak 38.981 siswa masing-masing Rp 500.000,- (total Rp  19.490.500.000,-).

Pemprov Bali juga menyediakan anggaran pendampingan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pendampingan BOS SD Negeri untuk 415.266 siswa, masing-masing Rp 25.000,- (total Rp 10.381.648.000,-). Pendampingan BOS SD Swasta untuk 36.110 siswa masing-masing Rp 25.000,- (total Rp  902.750.000,-). Pendampingan BOS SMP Negeri untuk 132.099  siswa masing-masing Rp 50.000,- (total Rp 6.604.956.000,-). Pendampingan BOS SMP Swasta 51.372 siswa masing-masing Rp 50.000,- (total Rp 2.568.600.000,-). Sementara bantuan dana BOS untuk SD dan SMP dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 368.902.030.000,-.

Program ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan, meliputi kegiatan antara lain pembinaan olimpiade, pengadaan alat lab computer, ujian pemantapan SD/MI, SMP/MTS/ dan SMA/MA/SMK, peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4, pendidikan peningkatan kompetensi guru SLB, penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga dan seni, dan kegiatan-kegiatan lainnya.