Denpasar (Metrobali.com)-

Untuk pertama kalinya, Biro Humas Setda Provinsi Bali menggelar Sarasehan Program Pembangunan Bali Mandara dengan peserta dari awak media cetak, elektronik serta koresponden media nasional di Bali. Sarasehan yang dibuka dan diikuti langsung oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika tersebut
dilaksanakan di Gedung Kertha Sabha, Jumat (30/3).

Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng,SP,M.Si dalam leporannya mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi tentan arah kebijakan serta sasaran program pembangunan Bali Mandara. Menurutnya, pers merupakan ujung tombak yang diharapkan mampu menjadi media bagi Pemprov Bali untuk menyebarluaskan kebijakan pembangunan kepada
masyarakat luas.

Menurut Ketut Teneng, program Bali Mandara yang telah memasuki tahun keempat terus dievaluasi dalam pelaksanaanna. Untuk itu, pemerintah sangat mengharapkan peran pers untuk memberi masukan dan juga menjadi media kontrol terkait pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Gubernur Mangku Pastika menyambut positif pelaksanaan sarasehan ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemprov Bali mejadikan media/pers sebagai partner dalam melaksanakan pembangunan. “Saya berharap dari kegiatan ini akan tercipta sebuah kesamaan pandangan dan pemahaman tentang program pembangunan Daerah Bali,” paparnya. Walaupun tiap media melihat dari berbagai sudut pandang dan memberi gambaran yang beragam, media diharapkan tetap objektif terhadap kondisi yang ada.
Dalam kesempatan itu Gubernur kembali mengungkapkan pentingnya peran media. Kata Gubernur, pers adalah pilar keempat demokrasi setelah lembaga eksekutif, legislatig dan yudikatif. Keempat pilar tersebut harus bersinergi dalam mengawal proses reformasi pembangunan. “Insan pers harus
mampu memfungsikan diri secara strategis dalam sinergitas tersebut,” imbuhnya.

Gubernur juga mengingatkan agar iklim kebebasan pers jangan diterjemahkan sebagai ‘kebebasan tanpa batas. Untuk tetap eksis, media harus tampil menjadi sosok yang netral, independen dan profesional. “Untuk itulah para wartawan harus mampu memposisikan diri dan memerankan diri
sebagai insan pers yang profesional,” urainya.

Media juga semestinya bisa memanfaatkan kemerdekaannya ini secara bijaksana dan menempatkan diri sebagai pengayom masyarakat, dengan memelihara kinerjana yang positif dan konstruktif.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Mangku Pastika kembali menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi kebebasan pers. Opini publik yang berkembang melalui agenda setting media massa seharusnya bisa memberi pembelajaran bagi masyarakat dalam seluruh dimensi pembangunan. “Kita semua tentu tidak menginginkan opini yang berkembang tidak terarah dan menyesatkan,” tambahnya.

Mengingat pentingnya peran media, Gubernur berharap agar media ikut punya tanggung jawab moral dalam menjaga stabilitas Pulau Dewata. Selain itu, media juga diharapkan tampil menjadi agent of change dalam dinamika pembangunan yang sangat kompleks saat ini. “Melalui berbagai program, saya
memberikan ruang kebebasan kepada media untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Saya terbuka pada media dan keterbukaan itu saya harap lebih memudahkan terbangunnya sinergitas,” paparnya.

Sarasehan menampilkan empat pembicara yaitu dari Bapedda dengan materi ‘Arah Kebijakan Pembangunan Bali Tahun 2012’, BPMPD membawakan materi ‘Draft Petunjuk Teknis Program Gerbang Sadu. Sementara Biro Keuangan dan Inspektorat Wilayah masing-masing membawakan makalah ‘Tata Kelola Keuangan Daerah Menuju Opini WTP’ dan  ‘Kebijakan Pengawasan Pembangunan Daerah Bali Tahun 2012’. SUT-MB