ALITA A Alit Wiraputra

Denpasar (Metrobali.com)-

Pesatnya pembangunan akomodasi hotel di daerah Badung Selatan rupanya juga jadi keprihatinan Ketua Kadin Bali A A Alit Wiraputra yang mengatakan jika pihaknya meminta “Moratorium” untuk Badung Selatan. “Saya telah membuat surat pada Gubernur untuk mengeluarkan moratorium pembangunan di Badung Selatan,” ujar Alit dalam keterangannya di Denpasar, Minggu (21/2).

Ia menyatakan dalam surat itu pihaknya mengarahkan pembangunan ke Timur (Klungkung,Karangasem), Utara (Singaraja, Bangli), Barat (Jemberana, Tabanan). “Moratorium itu isinya tentang akomodasi wisata,” tandasnya.

Pihaknya menurut Alit akan memaksa Gubernur agar pembangunan infrastruktur akomodasi semua diarahkan ke daerah daerah tersebut kecuali Badung Selatan. “Kita akan paksakan rekomendasi itu sama Gubernur, lagian kita cuma minta sepuluh tahun aja setelah pembangunan di daerah Timur, Barat, dan Utara terlaksana kita akan lihat lagi,” ucapnya dengan bersemangat.

Ia mengakui meski Moratorium di Selatan sudah pernah ada, tapi ia tidak menampik jika Moratorium itu tidak berjalan efektif. “Ingat kita cuma minta sepuluh tahun saja pemberlakuan moratorium di Selatan,” tegas Alit.

Ia mengemukakan alasan memaksa Gubernur Bali memberlakukan kembali moratorium itu antaranya, Bali ini sudah jenuh dengan akomodasi di Selatan, selain itu juga infrastruktur jalan sudah tidak memadai kalau ditambah lagi akan berat. “Berat kalau semuanya tidak seimbang, jenuh kita. Beban semakin berat, infrastruktur tidak memadai,” tambahnya.

Bahkan kata Alit kondisi diSelatan saat ini bukan lagi mengkawatirkan, namun sudah parah. “Bagaimana tidak, kebutuhan akan air tanah tidak lagi mencukupi, bahkan akibat dari pengeboran, air laut sudah mulai naik ke daratan,” ungkapnya.

Menurutnya beban daripada Kuta dan sekitarnya telah cukup tinggi, sehingga tanah atau daratan di Kuta juga sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh air laut. “Dampak beban berat yang ditanggung daerah Selatan sangat luat biasa,” lugas Alit yang diam diam mengikuti perubahan didaerah Selatan.

Lantas ia juga mengatakan, akibat dari kondisi yang ada sektor pariwisata pun terkena imbasnya. “Perang tarif antar hotel sudah terjadi, ini jelas kondisi yang tidak sehat bagi pariwisata kita,” katanya miris.

Namun demikian dengan adanya “Desakan” moratorium dari Kadin Bali, setidaknya akan menjadi perhatian Gubernur Pastika. “Ya paling tidak ini upaya Kadin agar Gubernur melihat situasi yang ada”, pungkasnya. AW-MB