Jembrana (Metrobali.com)

Bencana banjir beberapa hari lalu yang terjadi di 35 titik bahkan merendam ratusan rumah warga membuat Partai Gerindra Jembrana, prihatin.

Keprihatinan Partai Gerindra disampaikan Fraksi Gerindra DPRD Jembrana dalam Sidang Paripurna saat agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap beberapa usulan Ranperda, Jumat (28/10/2022).

Dibacakan Ketut Astawa Putra, Fraksi Gerindra yang diketuai Ketut Sadwi Darmawan menyarankan agar Bupati Jembrana membentuk Tim Jaga Wana melibatkan KTH (Kelompok Tani Hutan) dan Pemda sebagai koordinator.

Tim gabungan ini nantinya melalukan pemantauan luas kerusakan hutan, sehingga nantinya dapat dialokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut. “Saran kami ini karena kami memaklumi minimnya personil kehutanan dalam melakukan pengawasan” ujarnya.

Pemberian izin pengelolaan hutan seluas 5.927 hektar are oleh kementrian kehutanan kepada kelompok masyarakat penyanding hutan, agar konservasi hutan dengan penanaman pohon (hasil hutan bukan kayu) dapat dipastikan pelaksanaannya di lapangan.

Faksi Gerindra juga mendorong agar Pemkab Jembrana melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali. Mengingat kewenangan kehutanan di Kabupaten Jembrana ada di Provinsi Bali. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dirasakan masyarakat Jembrana.

Sementara Fraksi Golkar yang dibacakan Made Sabda berharap agar Bupati Jembrana menganggarkan lebih biaya tidak terduga tanggap bencana di BPBD dalam penanganan dampak bencana alam.

Pemkab juga diharapkan dapat memaksimalkan program reboisasi hutan bekerja sama dengan KTH dan masyarakat. Juga melakukan pengawasan dengan memantau setiap bulan untuk menjaga pelestarian hutan dengan memanfaatkan drone.

Fraksi Golkar juga berharap agar pelaku perusakan hutan dapat ditindak tegas dengan sanksi berat (Komang Tole)