Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Bali Ida Bagus Putu Sukarta, mengatakan, pihaknya memiliki komitmen yang besar terhadap kader perempuan. Gerindra juga diakuinya akan memberikan prioritas bagi kader-kader perempuan, tidak saja dalam struktur namun juga untuk tampil sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2014.
”Kalau memang banyak kader perempuan yang punya kapasitas, maka tidak harus pakai standar 30 persen keterwakilan perempuan. Tidak apa-apa jika harus lebih dari 50 persen. Itu sudah menjadi komitmen kami di Gerindra,” kata Sukarta, usai menerima Ketua KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Bali DAP Sri Wigunawati dan jajaran, di Kantor DPD Partai Gerindra Bali, Selasa (31/7).

Ia bahkan memberikan garansi bagi kader-kader perempuan yang potensial untuk masuk dalam daftar caleg yang nantinya akan disodorkan oleh Partai Gerindra. ”Prinsipnya, kami akan memberikan prioritas bagi kader-kader potensial. Jika banyak kader perempuan yang potensial, tentu akan kami prioritaskan,” tegasnya.

Sukarta juga menegaskan sikapnya terkait adanya aturan untuk 30 persen keterwakilan perempuan. Menurut dia, aturan tersebut sesungguhnya sangat diskriminatif, karena seolah-olah kapasitas perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. ”Itu sebabnya kami tidak terlalu terpaku pada aturan ini. Kalau bisa lebih dari itu, ya harus kita lakukan,” papar Sukarta, yang juga Wakil Ketua DPRD Bali.

Ia pun berharap, ke depan akan banyak bermunculan kader-kader perempuan yang memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin. ”Saya pribadi berharap, banyak perempuan yang bisa tampil sebagai pemimpin, tidak saja di Bali namun juga di kancah nasional,” ucapnya.

Sementara itu, komitmen Gerindra ini disambut baik oleh Ketua KPPI Bali DAP Sri Wigunawati. Ia berharap, seluruh partai politik di Bali memiliki komitmen yang sama. ”Harapan kita, itu nantinya tidak sebatas janji. Tetapi benar-benar dilakukan, baik di struktur kepengurusan partai maupun dalam hal pencalegan,” kata politisi Partai Golkar ini.

Ia mengaku, pihaknya di KPPI Bali akan terus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik di Bali. Ini penting dilakukan, agar partai politik betul-betul menjamin keterwakilan perempuan, baik dalam kepengurusan maupun penentuan caleg hingga calon kepala daerah.

Hingga saat ini, menurut Sri, KPPI Bali sudah melakukan audiensi dengan enam (6) partai politik di Pulau Dewata. ”Kita sudah bertemu dengan pimpinan PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura, dan Nasdem. Saat ini juga sudah kita lakukan dengan Gerindra. Nantinya partai-partai lain yang belum juga akan kita minta untuk beraudiensi,” papar Sri, yang didampingi politisi perempuan lintas partai lainnya seperti Putu Suprapti Santy Sastra, Luh Gede Heriyani dan lain-lain. BOB-MB