Ket Foto :  Anggota Komisi II DPRD Badung saat mengikuti raker, Jumat (18/3/2022).

 

Badung, (Metrobali.com)

Dalam rapat kerja yang digelar Jumat (18/3), Komisi II DPRD Badung yang dikomando Gusti Lanang Umbara mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Salah satunya, Dinas Pariwisata yang diberi kesempatan untuk memaparkan program kerja yang akan dilakukan pada 2022 ini.

Diwakili Sekretaris Dinas Pariwisata AA Raka Yuda, Dinas Pariwisata Badung menyatakan, pemerintah pusat memberi sejumlah kelonggaran di sektor pariwisata. Salah satunya pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) tidak lagi harus menjalani karantina. Selain itu, pemerintah juga kembali menerapkan visa on arrival (VoA).

Menurut Raka Yuda, kebijakan ini menjadi angin segar bagi sektor pariwisata khususnya di Badung. Kondisi ini didukung oleh penerbangan langsung ke Bali makin bertambah. Dia mencatat, angka kunjungan sebelum kebijakan ini diterapkan hingga Januari 2022 masih bisa dihitung dengan jari. “Saat ini angka kunjungan wisman sudah mencapai 5.335 orang dan wisatawan domestik mencapai 123. 579 orang,” tegasnya sembari menambahkan, PAD dari sektor pariwisata pun mulai bisa diraih.

OPD lainnya Diskominfo melalui Kadisnya GN Jaya Saputra memaparkan soal jaringan wifi yang dipasang di wilayah Badung. Walau begitu, dia mengakui, khusus di objek wisata hanya terpasang 1 perangkat dengan jarak jangkau 30-40 meter saja.

Dikatakan juga, pihaknya tidak menanggung listrik untuk perangkat ini. Karena itu, terkadang listrik dimatikan sehingga perangkat wifi tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Kepala DLHK Wayan Puja memaparkan program prioritasnya adalah pengelolaan sampah serta pembuatan TPST3R. hal ini karena pada September 2022 mendatang TPA Suwung akan ditutup. “Saat ini Badung menghasilkan 400 ton sampah setiap harinya,” katanya.

Baca Juga :
Harga cabai rawit di Jember tembus Rp80.000

Dinas Perhubungan lebih banyak membahas soal lampu penerangan jalan (LPJ). Saat ini banyak LPJ yang mati dan dikeluhkan warga karena belum semua LPJ mati bisa langsung diganti walau sudah memperoleh alokasi anggaran. Dinas PUPR lebih banyak melakukan pemeliharaan fasilitas jalan. Sementara proyek yang perlu dilakukan menyangkut pedestrian di objek-objek wisata.

Setelah adanya paparan dari sejumlah OPD, Ketua Komisi II Gusti Lanang Umbara meminta Diskominfo untuk meninjau wifi dan CCTV yang ada. Saat ini, banyak keluhan terutama dari aparat keamanan. CCTV yang terpasang sesungguhnya bisa digunakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti kasus kejahatan yang ada. Namun ketika membuka CCTV dan ketika dizoom hasilnya tidak jelas ini karena fasilitas kurang bagus.

Wakil Ketua Komisi II Gusti Anom Gumanti menyoroti soal Badung memiliki 39 daerah tujuan wisata (DTW). Namun yang baru melakukan perjanjian kerja sama (PKS) hanya 13 DTW. “Ini harus cepat, semua DTW harus sudah menandatangani perjanjian kerja sama,” tegasnya.

Anggota Komisi II Nyoman Karyana meminta DLHK Badung memberi edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah. “DLHK harus memiliki program edukasi sehingga masyarakat menjadi sadar bahwa jika sampah diselesaikan di kelompok kecil seperti rumah tangga, penanganan sampah menjadi lebih ringan dan sempurna,” ungkapnya.

Anggota lainnya Nyoman Suka, selain menyoroti soal LPJ yang mati, juga meminta PUPR untuk memperhatikan saluran irigasi untuk pertanian di wilayah Petang. Saat ini, menurutnya, debit air sangat menurun. Karena itu, air sudah habis di pertengahan karena banyak saluran yang rusak. “Kami berharap saluran irigasi bisa mendapat perhatian untuk menggairahkan sektor pertanian di Petang,” ungkapnya. (RED-MB)