Mangupura (Metrobali.com)-

             Eksekutif Kabupaten Badung menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014. Rancangan KUA, PPAS tersebut diserahkan Bupati Badung diwakili Kepala Bappeda dan Litbang Badung I Wayan Suambara kepada Ketua DPRD Badung I Nyoman Giri Prasta didampingi para Wakil Ketua I Ketut Suiasa dan I Made Sunarta di Ruang Ketua DPRD Badung, Puspem Badung, Selasa (11/6).

 Menurut Suambara penyerahan Rancangan KUA, PPAS TA 2014 dari eksekutif kepada legislatif ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku bahkan sudah tepat waktu. Berdasarkan Permendagri 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan penyerahan rancangan KUA, PPAS anggaran induk paling lambat Minggu ke-2 bulan Juni. Itu artinya penyerahan ini sudah tepat waktu. “Kami harapkan rancangan KUA PPAS ini segera mendapat pembahasan di DPRD,” tambahnya

 Selain itu Suambara menyampaikan bahwa, tema pembangunan Badung tahun 2014 adalah “Peningkatan Sinergitas Pengelolaan Potensi Daerah untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Serta Daya Saing Daerah”. Tema tersebut dijabarkan kedalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan tahun 2014. Dijelaskan, Plafon anggaran sementara APBD Badung tahun 2014, dimana pendapatan dirancang sebesar Rp. 2,6 trilyun lebih, meningkat Rp. 112 M lebih (4,49%) dari APBD Induk 2013 Rp. 2,4 trilyun lebih. Belanja Daerah dirancang sebesar Rp. 2,9 trilyun lebih, meningkat sebesar Rp. 110 M lebih (3,87%) dari APBD induk 2013 sebesar Rp. 2,8 trilyun lebih. Belanja daerah terdiri dari; belanja tidak langsung dirancang sebesar Rp. 1,443 trilyun lebih, jumlah ini menurun Rp. 21 M lebih (1,43%) dari induk 2013 sebesar Rp. 1,464 trilyun lebih. Sedangkan belanja langsung dirancang sebesar Rp. 1,5 trilyun lebih atau meningkat Rp. 131,5 M lebih dari induk 2013 Rp. 1,3 trilyun lebih.

 Pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah TA 2014 dirancang sebesar Rp. 394 M lebih atau menurun sebesar Rp. 84,9 M lebih (17,73) dibandingkan dengan APBD induk 2013 sebesar Rp. 479 M lebih. Pemerimaan pembiayaan daerah tersebut seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) TA sebelumnya yang diperkirakan mencapai Rp. 394 M lebih. Pada TA 2014 tidak ada pengeluaran pembiayaan daerah, sehingga terjadi penurunan Rp. 114 M (100%) dari tahun 2013. Pembiayaan netto 2014 dirancang Rp. 394 M lebih, meningkat Rp. 29 M lebih (7,95%) dibandingkan induk 2013 sebesar Rp.365 M lebih. Sementara sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan TA 2014 dirancang Rp. 30,4 M lebih atau meningkat (100%) dibandingkan Induk 2013.  PUT-MB

 

Baca Juga :
BI sudah gelontorkan Rp11,9 Triliun untuk stabilkan rupiah