Jakarta (Metrobali.com)-

Bukan berita baru lagi, usai pemilu jumlah pegawaiPemerintah Daerah meningkat. Para politisi pastilah punya janji kepada pendukungnya untuk bisa membantu untuk menjadi pegawai di kantor pemerintahan.  Dan, membengkaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), disinyalir juga sarat muatan politik. Jumlah PNS semakin banyak, terutama pasca pemilu (terutama Pilkada). Apalagi, dengan syarat yang tidak jelas sehingga bisa diterima dan diangkat menjadi PNS.

“Nanti akan kita cek apakah ada sinyalemen (jumlah PNS, red) membengkak setelah pemilu,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di gedung DPR Jakarta, Kamis (25/8/2011).

Pihak-pihak terkait, lanjut politisi Golkar ini, harus bertanggungjawab dengan proses ini. Terutama, DPR akan mengejar siapa penguasa yang menjabat ketika itu. Sehingga mengakibatkan membengkaknya jumlah PNS. “Kalau ia, akan kita mintai pertanggungjawaban yang waktu itu menjabat,” pintanya.

Yang paling terlihat, adalah di daerah. Pasca Pilkada bergulir, penerimaan PNS membengkak. Sehingga, anggaran yang dikeluarkan pun semakin besar. “Tidak di pusat tapi di daerah atas nama Otoda (otonomi daerah, re). Kemarin Menpan coba mengkonsep, DPR gembira. Walau terlambat tapi di tata. Harus ada sterilisasi untuk masuk. Kemrin banyak yang masuk karena alasan yang kita tidak tahu,” jelasnya.

Moratorarium PNS ini memang dinilai perlu. Sebab, anggaran untuk pos ini saja sudah overload. Jumlahnya melebihi dari batas kewajaran. “Jumlah PNS di daerah membengkak. Saya khawatirkan negara pegawai negeri, negara birokratis. Kita cek dalam anggaran, membengkak dalam sektor ini. Sudah di luar batas layaknya negara demokrasi,” jelasnya.

Moratorarium ini, lanjutnya, akan diuji coba apakah akan membawa efek yang lebih bagus. Menurutnya, harus ada penyebaran PNS agar tidak hanya terpusat pada 1 instansi dan wilayah saja. “Kita uji apakah ini akan efektif. Termasuk PNS yang sudah masuk harus di lindungi, mereka harus di upgrade agar mencapai kualifikasi standar minimal. Tujuannya supaya pelayanan publik, kita inginkan PNS menjadi pelayan semkin baik. Birokrasi semakin responsif, tidak seperti dulu, kaku dan harus nyogok,” pungkasnya.[iaf]

Baca Juga :
Menhan: Tanggalkan ego sektoral bahas RUU Terorisme