Tabanan (Metrobali.com)-

Tiga fraksi di DPRD Tabanan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD tahun 2013 untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut. Demikian terungkap ketika 27 anggota dewan menggelar sidang paripurna pimpinan Wakil Ketua DPRD Tabanan Nyoman Suarsedana, Senin (2/9) kemarin di Gedung DPRD setempat. Hadir dalam sidang paripurna dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi tersebut Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Wabup Komang Gede Sanjaya dan SKPD di Lingkungan Pemkab Tabanan.

Berbagai catatan dilontarkan ketiga fraksi di DPRD demi penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD tahun 2013. Diantaranya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan, bahwa terkait tentang pendapatan dan belanja daerah yang mengalami deficit anggaran sebesar Rp. 38,089 milyar lebih yang akan ditutupi dari pembiayaan neto SILPA tahun 2012, Ketua Fraksi PDI perjuangan I Made Dirga meminta kepada bupati dan jajarannya untuk lebih inovatif dan produktif dalam menggali potensi yang ada. “Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Saya harapkan kepada bupati dan jajarannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan lebih meningkatkan pengawasan pada sektor-sektor ekonomi yang menjadi obyek pendapatan daerah,” ungkapnya.

Terkait tentang pembangunan infrastruktur, Dirga menyatakan apa yang sudah dirancang hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga secara kualitas maupun kuantitas pembangunan infrastruktur dapat dipertanggungjawabkan. Dirga juga berharap pembangunan infrastruktur harus didukung dengan penataan drainase yang baik. “Pemkab harus mampu marangsang peran serta masyarakat untuk ikut membangun, manjaga dan memelihara infrastruktur yang ada sehingga masyarakat merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab,” katanya.

Untuk sektor pendidikan, Dirga mengatakan alokasi anggaran untuk sektor yang satu ini lebih besar daripada sektor lainnya. Untuk mendukung program nasional wajib belajar 12 tahun. “Kami mengharapkan Pemkab memperhatikan profesionalisme dari tenaga pendidik, serta penempatan tenaga pendidik harus dilakukan secara merata,” harapnya.

Untuk pos kesehatan, rencana penggunaan anggaran harus berdasarkan skala prioritas. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa tepat sasaran yaitu masyarakat kecil yang kurang mampu, tanpa mengurangi kualitas pelayanannya.

Sementara di sektor pertanian, ikon Tabanan sebagai lumbung beras dan pangannya Bali harus dijaga dengan membatasi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan yang saat ini sudah tidak terkendali lagi. Oleh sebab itu, pemberian ijin-ijin perumahan haruslah diperketat dengan kajian yang benar-benar mendalam dan menyeluruh.

Melalui kesempatan tersebut, Fraksi PDI Pejuangan menyatakan keprihatinannya atas kasus yang menimpa salah satu pejalan kaki di Tabanan yang menjadi korban. Untuk itu Dirga meminta kepada pemerintah agar anggaran untuk perawatan/ perbaikan drainase dan trotoar agar diprioritaskan. “kami meminta Pemkab agar didalam menata keindahan kota dibarengi dengan penerangan jalan, sehingga gemerlap lampu jalan menambah keindahan dan kenyamanan kota Tabanan,” tegasnya.

Keprihatinan juga diungkapkan oleh Sekretaris fraksi Demokrat ketut Yoga Bagia Asmara. Menurutnya Indahnya kota Tabanan penting didukung dengan berbagai perbaikan infrastruktur, khususnya perbaikan trotoar sehingga tidak memakan korban kembali.

Sementara Fraksi Partai Golkar yang diketuai oleh Ni Made Meliani menyatakan bahwa peningkatan pendapatan dalam rancangan APBD Perubahan tahun 2013 sebaiknya diarahkan untuk kegiatan social yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. “Saya harapkan kepentingan masyarakat menjadi prioritas dalam peningkatan pendapatan dalam rancangan perubahan APBD  tahun 2013,” harapnya.CAN-MB