Dewan Kritik Kinerja Gubernur

Denpasar (Metrobali.com)-

Gubernur Bali akan siapkan jawaban terhadap tanggapan DPRD mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah  Provinsi Bali akhir tahun 2013 yang dianggap kurang berhasil oleh dewan. Hal itu disampaikan Gubernur Bali, Made Mangku Pastika ketika diwawancarai wartawan setelah sidang paripurna DPRD dalam rangka mendengarkan laporan Panitia Kerja atas pembahasan LKPJ Kepala Daerah tahun 2013, Jumat (16/5).

“Ada hal-hal yang nantinya harus saya siapkan jawaban, karena sepertinya tidak ada yang berhasil selama lima tahun, agak aneh juga. Tapi okelah kita terima dan kita akan perbaiki apa yang salah,” tegas Pastika usai sidang. Ada beberapa kritikan yang disampaikan dewan seperti terlambatnya penyampaian LKPJ. Namun hal ini lebih disebabkan karena pada saat itu sedang berlangsung Pemilu Legislatif sehingga setiap akan digelar rapat, anggota DPR tidak pernah lengkap.

Gubernur juga menyampaikan mengenai angka kemiskinan yang diaggap meningkat itu  itu disebabkan karena garis angka kemiskinan yang dinaikan secara nasional, kemudian juga banyaknya pendatang yang masuk ke Bali diasumsikan miskin karena mereka tidak memiliki rumah. Pastika setuju untuk belajar ke daerah lain, seperti Jogjakarta untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan index pembangunan manusia (IPM). Terkait mengukur Gross Regional Happiness Index atau tingkat kebahagian masyarakat memang suatu yang sangat sulit dilakukan karena bagaimana cara mengukur suatu kebahagiaan seseorang. “Tetapi kita sudah pelajari juga apa yang telah dilakukan oleh negara Bhutan yang merupakan negara yang paling bahagia menurut laporan PBB,” pungkas Pastika.

Dalam rapat Paripurna mendengarkan  laporan Panitia Kerja atas pembahasan LKPJ Kepala Daerah tahun 2013 yang dibacakan oleh ketua Panja Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun 2013, Drs. Gede Kusuma Putra, ada beberapa yang menjadi catatan Dewan terhadap kinerja Kepala Daerah seperti keterlambatan LKPJ yang seharusnya sudah dilaksanakan paling lambat 31 Maret 2014 dan  adanya kekurang cermatan dalam penyajian angka-angka dalam LKPJ.

Selain itu Dewan juga mengkritisi beberapa hal seperti adanya SILPA yang mencapai 1,1 Triliyun juga dianggap kurang berprestasi. Pendapatan daerah yang melebihi target yaitu direncanakan hanya 3,7 Triliyun realisasinya mencapai 4,2 triliyun juga menjadi kritikan. Penghematan yang dilakukan Pemerintah dari rencana semula 4,5 Triliyun, realisasinya hanya 3,8 Triliyun juga menjadi catatan yang dianggap kurang bagus.

Dari 10 program prioritas pembangunan Pemprov Bali selama ini ada empat yang dianggap perlu mendapat pehatian lebih yaitu, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, infrastruktur wilayah, pertanian dan ketahanan pangan serta ketentraman dan ketertiban yang berstandar internasional karena itu terkait dengan dunia pariwisata. AD-MB