Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer.

Denpasar (Metrobali.com)-

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer menyayangkan di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster banyak proyek-prroyek mercuar tapi tidak berdampak banyak pada pemerataan pertumbuhan, pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Proyek mersucuar dinilai tidak banyak berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

Celakanya lagi, masa jabatan Gubernur Koster tinggal 8 bulan lagi sementara pengentasan kemiskinan di Bali masih banyak meninggalkan pekerjaan rumah yang seharusnya dikerjakan dengan serius. Bukan malah lebih fokus mengejar pembangunan proyek mercusuar untuk membangun citra dan kebanggaan semu seolah-olah kepemimpinan Gubernur Koster sudah sangat hebat dan berhasil tanpa cela.

“Saya titip pesan saja, mudah-mudahan nanti dalam 8 bulan ini Pak Koster sebagai Gubernur Bali mulai berpikir kepada pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Apalagi Pak Koster kan dari Bali Utara, dari Buleleng,” kata Demer.

Gubernur Koster jangan hanya membanggakan proyek mercusuar yang bisa jadi hanya kebanggaan semu, tidak dinikmati masyarakat Bali, tidak memberikan dampak pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejateraan rakyat Bali.

“Kalau proyek mercusuar itu seolah-olah nanti mengingatkan jabatan sekarang pernah dijabat oleh Pak Gubernur memang ada proyek mercusuar. Tapi yang tidak terlihat kan memang pengentasan kemiskinan belum terjadi,” kritik Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini.

Menurut Demer memang yang paling mudah bagi seorang pemimpin untuk mencitrakan dan mencatatkan kesan dalam sejarah bahwa kepemimpinannya bisa dianggap sukses dan wah adalah dengan membuat proyek mercusuar yang sebenarnya belum tentu mensejahterakan rakyat, belum tentu mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Sayangnya publik juga jarang yang kritis mengenai hal itu.

“Jarang orang orang yang berpikir bahwa tahun sekian saat dipimpin Gubernur itu masih ada kemiskinan yang tertinggal, tidak ada pemerataan. Itu mungkin tidak tercatat dan tidak pernah digaungkan. Tetapi saya melihat, itu akan menjadi, kalau tidak boleh bilang bukan dosa sejarah karena dia membentuk dosa sejarah dengan proyek mercusuar, tetapi mejadi catatan bagi teman-teman yang cerdas bahwa belum ada pemerataan dan belum ada pengentasan kemiskinan di Bali. Bahkan sebenarnya ada banyak cara untuk mengentaskan kemiskinan itu tapi malah menjadi proyek mercusuar,” papar Demer.

Anggota DPR RI empat periode ini mencontohkan salah satu proyek mercusuar yang dimaksud adalah megaproyek pembangunan Pusat Kebudayaan Bali atau PKB di Klungkung yang dana pembangunannya menggunakan pinjaman dari dana PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar 1,5 triliun rupiah.

Bagi Demer dana PEN sebesar itu semestinya bisa disebar ke seluruh Bali untuk membantu UMKM dan mengeliatkan perekonomian rakyat kecil seperti UMKM.  Bukan digunakan untuk pembangunan PKB yang belum jelas juga seperti apa akan mendatangkan pendapatan untuk Bali atau malah akan berpotensi menjadi megaproyek gagal dan mangrak serta sepi dari kunjungan wisatawan.

“Pembangunan PKB di Klungkung dengan dana PEN yang begitu besar 2,4 triliun adalah proyek mercusuar yang belum tentu berdampak pada pengentasan kemiskinan. Belum lagi ada pinjaman tidak hanya dari PEN yang berbunga murah tapi juga ada pinjaman komersial dari Bank BPD Bali,” kata Demer.

“Dana PEN jangan dijadikan proyek mercusuar. Harusnya itu benar-benar digunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Cari sumber ekonomi yang bisa membangkitkan perekonomian Bali utamanya UMKM. Harusnya pinjaman dana PEN menyebar ke seluruh Bali. Tapi sayang, selama ini pertumbuhan selalu di Bali Selatan,” sambung politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Buleleng ini.

Sekali lagi Demer berharap Gubernur Koster berpikir jernih menunda megaproyek mercusuar yang tidak berdampak signifikan bagi perekonomian Bali, paling tidak ditunda 2 hingga 3 tahun ke depan. Sehingga bisa lebih memberikan perhatian serius kepada UMKM yang merupakan pahlawan ekonomi di masa pandemi dan di masa krisis.

Demer juga kembali mengingatkan soal pemerataan pembangunan dan pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Bali. Tidak boleh lagi semuanya terkonsentrasi di Bali Selatan. Sekarang ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya pengentasan kemiskinan dan bagaimana caranya pemerataan pertumbuhan dan pembanguan di Bali.

“Ada pembangunan tol mengarah ke Bali Selatan. Hampir semua pembangunan mengarah ke Bali Selatan. Ayo bagaimana caranya sekarang membangun daerah-daerah yang tertinggal misalnya Buleleng dan Karangasem. Mestinya itu yang menjadi pokok bahasan bagi pejabat untuk mensejahterakan masyarakat. Itulah PR Gubernur untuk mensejahterakan masyarakat Bali dalam waktu yang tersisa ini,” urai Demer.

“Sayangnya pemerataan pertumbuhan untuk mensejahterakan rakyat Bali dan mengentaskan kemiskinan belum menjadi program utama dan PR utama. Itu belum saya lihat tanda-tandanya sampai saat ini. Kami menginginkan bukan proyek-proyek yang seolah-olah mercusuar dan hebat, tapi rakyat Bali masih miskin,” tegasnya lagi.

Demer juga mengingatkan proyek pembangunan infrastruktur yang ada saat ini di Bali bukan serta merta semua ada di era Gubernur Koster namun perencanaan dan pengerjaannya bahkan sudah ada jauh beberapa tahun lalu.

Dia mencontohkan misalnya proyek short cut di beberapa titik di Buleleng dan Jembrana sudah direncanakan dan dikerjakan bertahap sejak beberapa tahun lalu, jauh sebelum Koster menjadi Gubernur Bali.

“Saya zaman itu dengan Pak Jusuf Kalla sempat menginap di Bedugul untuk melihat kondisi jalan bersama Menteri PUPR dan mencetuskan rencana pembangunan short cut. Tapi saya tidak bicara itu keberhasilan saya, tapi adalah hasil kunjungan dan program dari pemerintah pusat,” tutup Demer. (wid)