Denpasar (Metrobali.com)-

Seminar sehari, serangkaian Hut XX Denpasar, Rabu (22/2) bertempat di Taman Budaya Denpasar dengan pembicara Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN dan RB) Prof. Dr. Eko Prasojo, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Firmansyah, dan Dosen Fakultas Sastra Universitas Udayana Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra. Seminar ini bertujuan untuk memperluas pemahaman spektrum aparat dalam memahami visi untuk terciptanya Kota Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan. Demikian disampaikan Walikota I.B Rai Dharmawijaya Mantra saat membuka seminar sehari.

Lebih lanjut dikatakan visi ini diharapkan bukan sekedar sebagai jargon saja, namun bagaimana pelaksanaannya di masyarakat. Maka dari itu Pemkot Denpasar menetapkan  tema seminar yakni Tata Kelola Pemerintahan (Governance) Berbasis Kearifan Lokal untuk Penguatan Denpasar sebagai Kota Berwawasan Budaya”,  di mana penarapannya tidak saja dimasyarakat, tetapi dapat diterapkan di pemerintahan yang menjiwai moto  Sewaka Darma yakni melayani adalah kewajiban.

Seminar ini diharapkan dapat membedah lebih jauh terkait dengan kearifan lokal dalam pemerintahan. Disamping itu konsep berwawasan budaya tidak saja pada pembangunan fisik semata seperti pembanguan monumen, tetapi dapat lebih mengarah pada aplikasi secara menyeluruh baik sikap, perilaku dan pola hidup masyarakat Kota.

Sementara Prof. Dr. Eko Prasojo Wamen PAN dan RB dalam makalahnya menyampaikan yang berkembang saat ini dari Government (penyelengaraan pemerintahan) ke Governance di mana perubahan mode interaksi dari kekuasaan dan kontrol menjadi pertukaran informasi, komunikasi dan persuasi dengan penyediaan informasi kepada masyarakat untuk dapat mengawal pemerintahan. Dalam mewujudkan Governance, Trust (ke-percayaan) menjadi faktor penting dan secara global terus mengalami penurunan.

Dikatakan, saat ini masyarakat semakin skeptis dengan pemerintahan dan politik Ole karena itu,  kearifan lokal harus diperkuat untuk menjaga Trust dan Governability.

Seperti pelaksanaan seminar ini, menurut Eko Prasojo sebagai bentuk membangun Trust. Terdapat beberapa akar masalah Distrust masyarakat yakni penyalahgunaan wewenang, jauhnya pemerintah dengan masyarakat disertai pelayanan publik yang tidak memadai dan lemahnya partisipasi masyarakat.

Untuk meningkatkan public trust menurut Eko Prasojo, pemerintah memiliki keharusan melibatkan masyarkat, harus transparan, harus akuntebel , harus responsif, serta harus melayani. Seperti Denpasar dengan Moto Sewaka Dharma telah mampu mendekatkan konsep birokrasi bersih dengan melayani. Disamping itu juga ini merupakan seni pemerintah dalam pemanfaatan sejumlah nilai budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lokal .

Dia mengatakan, setiap daerah memiliki nilai budaya yang unik, Bali khususnya dan Denpasar umumnya memiliki tradisi Desa Adat, Subak, dan ketentuan awig-awig yang dapat diintegrasikan dalam pemerintahan. Menurut Eko Prasojo, Denpasar pantas mengangkat budaya sebagai pengembangan Kota, karena memiliki beragam kreatifitas dan seni seperti halnya kegiatan ogoh-ooh menjelang Nyepi.

Dalam kesempatan tersebut Wamen Eko Prasojo juga berkesempatan melaunching tampilan Website terbaru Pemerintah Kota Denpasar serta Pajak Online. (Pur/Humasdps)