Paguyuban sopir truck Jawa-Bali dan suka duka air telaga sopir truck logistik Kabupaten Buleleng menemui para anggota DPRD Buleleng, pada Senin, (22/6/2020).

Buleleng (Metrobali.com)- 

Penyampaian aspirasi secara prosedur memang sudah menjadi harapan para anggota DPRD Buleleng. Seperti yang dilakukan paguyuban sopir truck Jawa-Bali dan suka duka air telaga sopir truck logistik Kabupaten Buleleng, pada Senin, (22/6/2020).

Kedua paguyuban ini, mengadakan audensi ke DPRD Buleleng terkait dengan diperketatnya proses keluar masuk orang dan mobil barang logistic, serta dicabutnya pembiayaan rapid tes. Mereka ini, diterima langsung Ketua DPRD Buleleng,
Gede Supriatna,SH didampingi Wakil Ketua III, Dra. M. Putri Nareni, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ketut Ngurah Arya, Ketua Fraksi Golkar I Nyoman Gede Wandira Adi,ST, H. Mulyadi,S.Sos.M.HI dan Ir. Gede Wisnaya Wisna.

Dalam penyampaian aspirasi tersebut, perwakilan Paguyuban Sopir Truk Jawa Bali Kadek Bagiarta mengungkapkan bahwa para sopir truck Jawa-Bali bekerja dengan penghasilan rendah.”Sekarang kami, harus mengeluarkan lagi biaya untuk rapid test di Gilimanuk sebesar Rp. 280.000 untuk 7 hari.” ujarnya.

Lebih lanjut diungkapkan untuk rapid test di Buleleng sebesar Rp. 350.000. Anehnya lagi, ucap Bagiarta kenapa di Kabupaten Jembrana biayanya hanya Rp. 15.000. “Kami perwakilan paguyuban Sopir Truk Jawa Bali meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk bisa mencarikan solusi terkait dengan biaya rapid test yang kami anggap sangat memberatkan.“ ucapnya tegas.”Kamipun berharap Pemkab Buleleng bisa mempertimbangkan biaya rapid tes untuk digratiskan bagi para sopir pengangkut logistik. Sehingga tidak mengurangi pendapatan kami sebagai sopir”ujarnya menambahkan.

Sementara itu pada sisi yang lain, Ketua Perwakilan Suka Duka Air Telaga Sopir Truck Logistik Kabupaten Buleleng. Ketut Sunarta menyampaikan keberatanya terhadap kebijakan Pemprov. Bali dalam hal biaya rapid test yang sangat mahal bagi penghasilan para sopir truk. Dan sekaligus juga meminta kepada Pemkab Buleleng agar mampu membenahi keamanan fasilitas bongkar muat (cargo) yang ada di Jalan Ahmad Yani Barat, Desa Baktiseraga. Karena menurutnya, kondisi keamanan di terminal bongkar muat barang sangat memperihatinkan, yang menyebabkan para sopir truk tidak berani meninggalkan trucknya, ketika menunggu antrian bongkar muat barang dan juga fasilitasnya sangat minim. “Kami hanya ingin kesepakatan yang sudah disepakati pada saat pemindahan terminal bongkar muat barang dari Kampung Tinggi ke Cargo di Jalan Ahmad Yani Barat Baktiseraga. Dimana keamanan fasilitas terminal dan waktu ijin bongkar masuk dalam kota bisa dilaksanakan sesuai kesepakatan” ujarnya tegas.

Baca Juga :
TP PKK se-Bali Bantu "Nak Lingsir" Karangasem Berdampak Covid-19

Terhadap penyampaian aspirasi para sopir truck ini, Ketua Dprd Buleleng Supriatna mengaku akan berkoordinasi dan berdiskusi dengan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dan Satgas covid-19 untuk bagaimana menyïkapi keluhan dari para sopir logistik Buleleng. “Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Yaaa, semacam kebijakan-kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak. Baik itu para sopir, para pelaku usaha dan pemerintah daerah. Mengingat kita juga harus menjaga kesehatan warga Buleleng lainnya. Dalam hal ini juga memikirkan para sopir truk, karena adanya tambahan biaya yang menjadi beban perekonomianbrumah tangganya” tandas Supriatna.

 

Pewarta : Gus Sadarsana
Editor : Whraspati Radha