Jembrana (Metrobali.com)-

Ketimpangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sejumlah sekolah negeri di Jembrana kembali mendapat sorotan dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jembrana. BMPS menilai sekolah negeri telah melanggar kesepakatan sebelumnya, sehingga tahun ajaran ini swasta  kembali minim siswa.

Ketua BMPS Jembrana, Ketut Ridja belum lama ini mengatakan mengantisipasi adanya ketimpangan dalam PPDB, sebelumnya telah dibuatkan kesepakatan antara sekolah negeri dan swasta. Namun lantaran belum adanya payung hukum dan konsekuensi, kesepakatan tersebut bagaikan pepesan kosong. Padahal saat membuat kesepakatan juga melibatkan Dinas Dikporaparbud jembrana. “Kalau begini terus, percuma setiap tahun kita buat kesepakatan, kalau kesepatan itu tetap dilanggar” Ujar Ridja.

Menurutnya agar kesepakatan itu tidal lagi bagaikan pepesan kosong, sebaiknya dibuatkan aturan atau perda. Sehingga sekolah swasta tidak lagi merasa khawatir jelang tahun ajaran baru. Ia juga menekannkan agar setiap pelaksanaan PPDB isian rombongan belajar (rombel) pada sekolah negeri mengikuti standar sekolah nasional (SSN). Di mana untuk pemenuhan standar ini, tingkat SMP dan SMA maksimal 32 siswa hingga 36 siswa perkelas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dikatakannya pihaknya telah membentuk tim dan sudah turun kelapangan. Mereka nantinya mengecek apakah ada sekolah negeri yang menerima siswa melebihi kapasitas. Pasalnya dari laporan yang diterima, ada sejumlah sekolah swasta yang hingga sekarang baru 10 orang siswa yang mendaftar. 

Fenomena tersebut katanya selain akibat dari kesepakatan dilanggar juga akibat dari budaya titipan. Dan budaya tersebut diakuinya sulit dihilangkan. Padahal budaya titipan secara tidak langsung ikut andil dalam PPDB di sekolah swasta. “Kita sebenarnya sudah sering menyampaikan ke dewan. Tahun lalu juga demikian, malah langsung kita datangi ke dewan” Ujarnya.

Kalau bicara mutu dan kwalitas, kata Ridja, sekolah swasta tidak kalah bersaing. Buktinya tahun ini siswa sekolah swasta di Jembrana lulus 100 persen. Menurutnya minimnya siswa di sekolah swasta juga akan berdampak nasib guru dan tatausaha (TU). Pasalnya keberlangsungan sekolah swasta tergantung dari jumlah siswa yang diterima. MT-MB