Oleh : I Dewa Putu Gandita Rai Anom, S.TP*

 

Pada tahun 2020-2021 perekonomian Bali mengalami keterpurukan mendalam sebagai dampak Pandemi COVID-19. Tidak hanya pada sektor kesehatan, juga perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat Bali. Tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan meningkat cukup tinggi dan pertumbuhan ekonomi Bali minus 9,31%. Banyak usaha tutup hingga ribuan karyawan kehilangan pekerjaan. Kenyataan ini menghantarkan pada kesimpulan, Bali memerlukan perhatian khusus agar dapat pulih dengan segera.

Upaya memulihkan perekonomian Bali bukanlah persoalan mudah. Diperlukan kajian, perhatian dan kerja keras serta dukungan dan kerjasama kolaboratif seluruh komponen dan pemangku kepentingan Bali. Tidak cukup hanya pemerintah. Tidak juga pebisnis. Semuanya harus bekerja keras untuk memulihkan kondisi yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah perekonoian Bali. Di sinilah reformasi birokrasi bagi aparatur pemerintah yang harus siap menghadapi ketidakpastian kondisi dan situasi diuji.

Pemerintah Provinsi Bali bekerjasama dengan Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan kajian mendalam, apa-apa saja yang harus disiapkan untuk memulihkan ekonomi Bali melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan astungkara, terumuskan sebuah hasil kajian jujur, bahwa Bali kini perlu melakukan transformasi ekonomi.

Selain untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, transformasi ekonomi diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat terlalu bergantungnya Bali pada pariwisata. Ketergantungan pada sektor pariwisata berdampak luas pada ketahanan ekonomi yang rentan guncangan eksternal maupun internal seperti teror, bencana alam seperti gunung meletus, dan pandemi. COVID-19 memberikan pelajaran sangat berharga bagi Bali.

Sektor pariwisata yang berkembang sangat pesat dalam empat dasawarsa, menjadikan sektor lainnya relatif “terabaikan”. Potensi sumber daya lokal seperti tradisi pertanian, kelautan/perikanan, dan industri kreatif berbasis budaya Bali tidak diupayakan secara optimal. Dalam upaya mewujudkan tercapainya pemulihan ekonomi Bali dalam jangka pendek dan transformasi perekonomian Bali dalam jangka menengah-panjang itu, Kementerian PPN/Bappenas didukung Pemprov Bali dan pemangku kepentingan pembangunan Bali lainnya telah menyusun Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh dan Sejahtera. Peta jalan ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo 3 Desember 2021 lalu.

Peta jalan ekonomi kerthi Bali disusun berlandaskan Visi Indonesia 2045, dan RPJMD 2018 – 2023 atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang bersumber dari nilai-nilai filosofi kearifan lokal Sad Kertih dan semangat ajaran Hindu Tri Hita Karana. Peta jalan ini menjabarkan strategi dan rencana aksi pemulihan ekonomi jangka pendek dan strategi transformasi perekonomian Bali dalam jangka menengah-panjang, serta mengakomodasi perubahan kehidupan pasca COVID-19 dalam penataan kembali perekonomian Bali dengan prinsip memanfaatkan berbagai sumber daya lokal Bali baik alam, manusia dan budayanya, secara optimal dan berkelanjutan.

Bapak Presiden berpesan, bahwa saat ini semua Negara sedang mengalami permasalahan. Semuanya dalam kesulitan. Untuk itu semuanya perlu bekerja keras dengan menyusun strategi dan rencana aksi keluar dari krisis. Namun, rancangan strategi dan susunan rencana aksi saja tidak akan menyelesaikan masalah jika tidak dilaksanakan. Karenanya keberanian untuk mengeksekusi rencana itulah yang jauh lebih hebat yang diperlukan saat ini.

Salah satu perubahan pasca COVID-19 adalah penerapan teknologi informatika, digitalisasi. Mempecepat automatisasi dan digitalisasi pada segala aspek aktivitas pembangunan, memperkuat sektor lainnya di luar pariwisata, mengembangkan pariwisata berkualitas serta penerapan prinsip pembangunan yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau adalah hal yang harus dilakukan Bali. Dengan begitu, ekonomi Bali diharapkan akan pulih lebih kuat, tidak hanya kembali ke lintasan perjalanan (trajectory) pertumbuhan seperti sebelum COVID-19, namun mampu tumbuh berkelanjutan dan bertransformasi menuju Bali yang lebih hijau, tangguh, dan sejahtera.

Disinilah komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan sinergi sangat diperlukan. Tingkatkan kepekaan. Dan waspadai, di tengah kesulitan ekonomi dan tetap tingginya tuntutan pelaksanaan aktivitas adat keagamaan serta pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang masih terbawa gaya hidup sebelum pandemi, berpotensi mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan lainnya melalui penjualan lahan. Karenanya perlu komunikasi, koordinasi dan sinergi dengan Subak, Desa Adat dan Desa Dinas untuk mendata lahan-lahan pertanian Bali.

 

Kementerian PPN/Bappenas sangat mendukung implementasi Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali Menuju Bali Era Baru: Hijau, Tangguh Dan Sejahtera, dalam kerangka terwujudnya cita-cita Indonesia Maju Tahun 2045 dan mengajak semua agen pembangunan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh budaya, masyarakat luas serta akademisi untuk bersama, mewujudkan Bali Era Baru.

 

Skenario Pemulihan

Ada dua skenario pemulihan perekonomian Bali. Pertama, pemulihan jangka pendek yang masih bergantung pariwisata. Upaya ini ditempuh dengan langkah-langkah mendukung pemulihan kesehatan dengan vaksinasi dosis pertama, kedua dan ketiga. Astungkara berkat kerja keras, kolaborasi dan kekompakan seluruh komponen mulai 7 Maret lalu pariwisata Bali membebaskan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dari karantina. Adanya turis asing dan kebijakan bebas karantina telah mengakifkan aktivitas bisnis serta capaian target penerimaan PAD Badung triwulan I Th 2022 melebihi target 25 milyar terealisasi 51 milyar lebih.

Namun demikian, semuanya harus satya wacana dan pageh, pemulihan ekonomi Bali yang sangat tergantung kecepatan pemulihan pariwisata harus disertai dengan meletakkan kerangka dasar untuk proses transformasi ekonomi dalam jangka panjang menuju Bali Era Baru yang Hijau, Tangguh, dan Sejahtera. Hal yang sesungguhnya telah diingatkan Gubernur Dewa Made Beratha dan Made Mangku Pastika dengan program Bali Provinsi Hijaunya.

Skenario kedua, Perekonomian Bali perlu tumbuh tinggi agar dapat kembali ke trajectory pertumbuhan sebelum COVID-19 untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan dengan skenario baseline, di mana ekonomi Bali tumbuh rata-rata 6,0% per tahun, belum dapat mengembalikan kepada trajectory pertumbuhan sebelum pandemi. Dengan rata-rata pertumbuhan 7,4%, barulah Bali dapat kembali pada trajectory pra-pandemi. Pertumbuhan itu sulit dicapai jika hanya bertumpu pada sektor pariwisata.

Diversifikasi ekonomi, penguatan keterkaitan antarsektor agar menciptakan peningkatan nilai tambah, dan pengembangan quality tourism menjadi kunci transformasi ekonomi Bali. Bappenas memperkirakan sektor pertanian akan tumbuh hingga 5,4% melalui strategi modernisasi/digitalisasi pertanian, pengembangan pertanian organik, dan penguatan keterkaitan sektor pertanian dengan sektor hilir. Keterkaitan antara sektor primer dan industri diprediksi akan menciptakan nilai tambah tinggi sehingga terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 7,1%. Untuk mencapai kontribusi tersebut, sektor industri pengolahan harus tumbuh hingga 8,0%, dengan didorong pengembangan industri hijau berbasis agro yang berorientasi pada pasar domestik dan luar negeri. Sektor pertanian dan industri pengolahan yang telah berkembang aan turut menunjang kinerja sektor jasa khususnya pariwisata.

Pariwisata Bali ke depan harus diarahkan kepada quality tourism, utamanya yang berbasis cultural tourism, traditional tourism, eco-tourism, education tourism, health tourism (medical, healing, wellness), dan digital tourism.

 

Penulis adalah Pejabat Fungsional  Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Bappeda Provinsi Bali