PutuWirataDwikora (8)

Denpasar (Metrobali.com)-

            Munculnya kembali wacana untuk mengangkat energi Geothermal Bedugul, seperti dilontarkan GM PLN Distribusi Bali, IB Mardawa Padangrata,dalam perbincangan di sebuah warung di Denpasar, Senin (3/2), dikecam dan dituding seperti pernyataan yang menganggap remeh aspirasi dan keputusan-keputusan sebelumnya dari berbagai eksponen masyarakat Bali, diantaranya penolakan dari PHDI, LSM lingkungan hidup, DPRD Bali,dan lain-lain.
Wacana itu seperti menganggap enteng proses sebelumnya dari berbagai eksponen masyarakat Bali, yang telah menolak eksplorasi Geothermal Bedugul, antara lain karena alasan sosial budaya dan keagamaan.            
Demikian penegasan Ketua Bali Corruption Watch, Putu Wirata Dwikora, menanggapi pernyataan Mardawa tersebut. ”Kami tidak habis pikir, setelah sebelumnya ada pernyataan Menteri ESDM Jero Wacik, sekarang muncul lagi pernyataan GM PLN Distribusi Bali, menyinggung-nyinggung Geothermal  Bedugul, tanpa menyebut sebersit pun adanya proses penolakan yang sangat intens selama beberapa tahun sebelumnya.
            ”Penolakan dan adanya Rekomendasi DPRD Bali serta Keputusan Gubernur Dewa Made Beratha,yang  menolak eksplorasi Geothermal Bedugul tersebut, merupakan puncak dari penolakan-penolakan berbagai elemen masyarakat Bali, sampai adanya delegasi Sulinggih dan Ormas Hindu ke DPD RI serta Kementerian ESDM di Jakarta. Kalaua sekarang ada pejabat yang bicara tentang potensi Geothermal Bedugul, dan menganggap sepi aspirasi dan keputusan-keputusan pejabat sebelumya, itu kami kira suatu penghinaan,”ujar Putu Wirata.
            Ia menuding pengabaian aspirasi dan kebijakan-kebijakan sebelumnya sebagai sikap yang menganggap remeh dan ”mengkorup” aspirasi masyarakat. Putu mengingatkan, para pejabat agar tidak sembarangan mencetuskan pernyataan, untuk sesuatu yang telah mendapat rekomendasi dari lembaga resmi seperti DPRD Bali serta Gubernur Bali.
            Berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, lanjut Putu Wirata, kronologi penolakan Geothermal Bedugul tersebut mulai memuncak sejak tahun 2005, katanya sembari memberikan data dimaksud. Sulinggih dan PHDI menolak karena kawasan Bedugul dan sekitarnya merupakan kawasan suci, dimana terdapat lebih dari 30  pura  yang disucikan. Sementara aktivis lingkungan hidup mengkuatirkan dampak buruknya terhadap lingkungan.
 
KRONOLOGI PENOLAKAN GEOTHERMAL BEDUGUL
1.       Forum Komunikasi Kelompok  Pelestarian Sumber Daya Alam Kab. Klungkung, Pernyataan 23 Agustus 2005
2.       Bendesa Adat Desa Wongaya Gede (Pengempon Pura Luhur Batukaru) dan Bendesa Adat Desa Jatiluwih (Pengempon Pura Luhur Petali), Kecamatan Penebel, Kab. Tabanan, Pernyataan Sikap Bersama tanggal 7 Agustus 2005. Pernyataan tersebut disertai tandatangan oleh Kelian Banjar, Pekaseh, Ketua Badan Permusyawaran Desa (BPD),  pernyataan tersebut
3.       Anggota DPD RI Provinsi Bali di Jakarta ( I Wayan Sudirta, SH, I Nyoman Rudana, Drs. Ida Bagus Agastia,Dra. Ida Ayu Mas, pernyataan tanggal 22 Agustus 2005.
4.       Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, penolakan dengan pernyataan tanggal 5 September 2005
5.       Penolakan  Ida Pandita Sri Bhagawan Dwija Warsa Nawa Sandhi, pernyataan 15 Desember 2004
6.       DPRD Provinsi Bali.semasa Ketua DPRD Ida Bagus Putu Wesnawa merekomendasikan penolakan Geothermal Bedugul,setelah menyerap aspirasi berbagai eksponen masyarakat Bali.
7.       Gubernur Bali semasa Gubernur Dewa Made Beratha,membuat Keputusan menolak Geothermal Bedugul, setelah memperhatikan Rekomendasi DPRD Bali, yang isinya meminta megaproyek tersebut dihentikan.

8.       Delegasi Bali untuk Penolakan Megaproyek Geothermal Bedugul, terdiri beberapa  Sulinggih, PHDI Bali, Pemuda Hindu, KMHDI Bali , WALHI Bali, KORdEM Bali, dan lain-lain, didampingi Anggota DPD RI Wayan Sudirta, menemui Pimpinan DPD RI, Wakil Ketua MPR RI dan Menteri ESDM, untuk meminta dukungan untuk menolak megaproyek Geothermal Bedugul, antara lain dengan alasan agama dan budaya, karena di sekitar Bedugul terdapat 36 Pura yang disucikan oleh umat Hindu. Delegasi juga mendatangi Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro. guna menyampaikan penolakan terhadap megaproyek Geothermal Bedugul tersebut.RED-MB