Foto: Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang akrab disapa Gus Adhi saat Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jakarta (Metrobali.com)-

Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) yang akrab disapa Gus Adhi menyampaikan pandangannya mengenai masalah pertanahan saat Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di ruang Komisi II kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 25 Maret 2024.

Gus Adhi lantas mengapresiasi kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru satu bulan menjabat tapi sudah banyak program bisa dilaksanakan dimana dalam kurun waktu satu bulan sudah mampu menyelesaikan 3.753 kegiatan. Menurut Gus Adhi ini merupakan capaian kinerja yang luar biasa.

“Dengan melihat kegiatan yang begitu bagus, khususnya jajaran ini, saran saya terkait dengan SDM yang ada di Provinsi Bali jangan di geser dulu karena saat ini dan kedepan harapan saya Pak Menteri turun, ikut ke Bali, mereka sedang akan menjemput bola alih media ini,” kata Gus Adhi.

Di sisi lain Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu juga menyoroti program alih media sertifikat tanah dari kerta ke elektronik yang merupakan program dari Kementerian ATR/BPN yang sebenarnya bisa dibilang mudah namun juga bisa mendapatkan masalah krusial di masyarakat. Menurut Gus Adhi, alih media tersebut sudah kembali digiatkan dan Gus Adhi sendiri mengaku sudah ikut ambil bagian dalam program alih media ini yang menurutnya sangat membantu.

Disebutkan bahwa program alih media sertifikat tanah ini akan mengantisipasi praktik-praktik mafia tanah. Namun Gus Adhi menjadi inisiator lahirnya UU Provinsi Bali ini mengatakan bahwa ada satu hal yang masih menjanggal dalam program alih media ini.

“Ini kan prosedur tunggal, kenapa kok harganya Rp. 150 ribu? Mestinya sama dengan Roya hanya Rp. 50 ribu atau sama dengan turun waris, itu Rp. 50 ribu. Lebih konkretnya lagi Pak Menteri, ini menurut saya kondisi saat ini sebagai legacy Pak Menteri akan lebih bagusnya digratiskan. Kenapa PTSL yang berlembar-lembar kita berikan sertifikat, sedangkan ini satu lembar saja harus bayar Rp. 150 ribu? Ini sebaiknya digratiskan Pak Menteri. Akan bagus sekali legacy yang Pak Menteri bangun dalam awal tugas ini,” beber wakil rakyat yang dikenal rajin turun di masyarakat dan juga membantu menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan ini.

Terkait dengan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), politisi Golkar asal Jero Kawan, Kerobokan, Kabupaten Badung itu mengatakan seharusnya tidak perlu lagi ke analog, namun langsung ke sertifikat elektronik. Artinya tidak perlu lagi memberikan sertifikat hijau karena justru akan boros biaya.

Gus Adhi kemudian berharap dengan motto yang disampaikan Menteri Agraria dan Tata ruang /Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Diharapkan Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan AHY dapat menjadi benteng masyarakat di dalam kepastian hukum atas tanah mereka.

“Harapan saya dan saya berkeyakinan, dengan moto yang Pak Menteri sampaikan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Harapan saya dan saya yakin BPN dibawah kepemimpinan Pak Menteri saya yakin akan menjadi benteng masyarakat di dalam kepastian hukum atas tanah mereka,” harap Gus Adhi.

Wakil rakyat berhati mulia, gemar berbagi dan dikenal dengan spirit perjuangan “Amanah, Merakyat, Peduli” (AMP) dan “Kita Tidak Sedarah Tapi Kita Searah” ini lantas mendorong upaya bersama untuk terus dapat membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional. Lalu meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia, hingga memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah. (wid)