Foto: Pengurus DPD Astana Mitra Pariwisata (ASMIPA) Provinsi Bali, NTB, NTT usai melakukan audiensi ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali.

Denpasar (Metrobali.com)-

Pengurus DPD Astana Mitra Pariwisata (ASMIPA) Provinsi Bali, NTB, NTT melakukan audiensi ke Dinas Pariwisata Provinsi Bali untuk memperkenalkan organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan ini. ASMIPA menjadi wadah untuk para pelaku pariwisata dan juga membantu mempopulerkan produk kepariwisataan serta memasarkannya ke seluruh Indonesia serta juga membantu menggeliatkan perekonomian UMKM.

“Kami memperkenalkan ASMIPA sekaligus meminta support DPD ASMIPA Bali, NTT, NTB. keberadaan kita sudah ada DPD di Bali, dan sudah berdiri satu tahun lalu dan kita sudah resmi ada SK Kesbangpol,” ungkap Ketua DPD ASMIPA Provinsi Bali, NTB, NTT Ida Ayu Putu Setiawati, S.T., didampingi sejumlah pengurus seperti Wakil Ketua Dr. Mardiki Supriadi S.T.,M.T., usai audiensi ke Dinas Pariwisata Bali pada Rabu 1 Maret 2023 yang diterima langsung Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayun.

Diungkapkan bahwa Astana Mitra Pariwisata (ASMIPA) merupakan organisasi pelaku pariwisata yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan pariwisata Indonesia. ASMIPA berkolaborasi untuk saling mendukung dan mempromosikan potensi wisata serta kegiatan pendukung yang ada di dalam kepariwisataan.

Kolaborasi dan kerjasama dalam ASMIPA diharapkan dapat mewujudkan dan menghadirkan pariwisata yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. “Kami ingin lebih sinergi dengan asosiasi lain dan pemerintah dalam memajukan pariwisata,” ujar Ida Ayu Putu Setiawati yang akrab disapa Dayu Setiawati.

ASMIPA berdiri demi kemajuan pariwisata Indonesia. ASMIPA secara nasional telah resmi sebagai organisasi berbadan hukum pada 7 Mei 2019. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-006125.AH.01.07. Tahun 2019.

Sejak saat saat berdirinya, ASMIPA terus melakukan kegiatan sehingga terus meningkat jumlah anggotanya hingga mencapai hampir 4000 anggota baik yang telah memiliki kartu anggota maupun yang belum memiliki kartu anggota. Hingga kini jumlah anggota ASMIPA terus bertambah dan saling mendukung dalam menggerakkan wisata.

“Kalau untuk di bali lebih dari 200-an anggota dan tentu kami terbuka bagi stakeholder pariwisata yang ingin bergabung di ASMIPA demi bersama-sama memajukan pariwisata Bali khususnya,” ungkap Dayu Setiawati.

ASMIPA memiliki visi mewujudkan sinergi dan kolaborasi para pelaku pariwisata Indonesia demi kemajuan kepariwisataan Indonesia yang berkelanjutan. Ada lima misi utama yang diemban ASMIPA.

Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pelayanan kepariwisataan. Kedua, mengembangkan kemampuan pelaku pariwisata agar memiliki daya saing yang tinggi dengan sistem pemasaran dan promosi yang berkelanjutan.

Ketiga, meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan di dunia pariwisata. Keempat, mengedukasi pelaku wisata dalam tata kelola potensi sampah/ limbah dalam lingkup kepariwisataan. Kelima, membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak demi keberlanjutan dunia kepariwisataan.

Divisi pelaku wisata ASMIPA terdiri atas perusahaan otomotif, persewaaan mobil, biro perjalanan, pengemudi, pusat oleh-oleh, rumah makan, hotel destinasi wisata. Anggota pelaku wisata ASMIPA terdiri atas biro & agent perjalanan wisata, hotel, penginapan dan sejenisnya, perusahaan operator bus & rental, restoran, rumah makan & pusat kuliner, pengelola & penyedia objek wisata, pemimpin tur & pemandu, pengemudi, pusat oleh-oleh, asuransi perjalanan, individu-individu peduli pariwisata, dan lain-lain.

Di sisi lain Dayu Setiawati mengungkapkan ASMIPA telah mengembangkan aplikasi ASMPI Bisnis. Fungsinya untuk menjaga tali silaturami diantaranya anggota dan stakeholder pariwisata serta sebagai salah satu kanal pemasaran termasuk membantu pemasaran produk para pelaku UMKM di Bali dan daerah lainnnya. Aplikasi ASMPI Bisnis sudah bisa diunduh di Google PlyaStore.

“Aplikasi ini mempersatukan antara UMKM, vendor-vendor seperti hotel dan restoran, objek wisata yang ada di Bali,” ungkap Dayu Setiawati seraya menegaskan ASMIPA adalah organisasi resmi dan sudah legal.

Saat ditanya mengenai program ASMIPA untuk Bali ke depannya, Dayu Setiawati mengungkapkan pihaknya tentu berkomitmen penuh membantu mengembangkan pariwisata Bali, agar pariwisata Bali bangkit dan pulih lebih cepat pasca pandemi Covid-19.

“Salah satunya banyak event yang akan kita adakan setiap minggunya dengan juga memperkenalkan produk para vendor. Intinya kita ingin besinergi berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder dengan membagkitkan pariwisa Bali setelah pandemi. Kalau ada job dari pemerintah agar kecipratan juga kepada anggota ASMIPA,” pungkas Dayu Setiawati.

Sementara itu Wakil Ketua DPD ASMIPA Bali, NTT, NTB Dr. Mardiki Supriadi S.T.,M.T.,menambahkanb ASMIPA merupakan asosiasi pelaku pariwisata yang peduli kemajuan pariwisata di Indonesia khususnya Bali. Penekanan program kerjanya adalah sinergi dan kolaborasi karena dalam ASMIPA anggotanya berbagai stakeholder pelaku pariwisata.

“ASMIPA sebgai wadah saling mempromosikan sehingga diciptakanlah aplikasi ASMIPA Bisnis. Misalnya ada promosi di hotel restoran, tour leader bisa tahu dan bisa memanfaatkannya,” ungkap Mardiki.

Di satu sisi ASMIPA peduli pada aspek pariwisata berkelanjutan untuk memajukan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya. Contohnya ada Desa Wisata Pinge, sangat luar bisa jika ada pelaku pariwisata mau mempromosikannya, terutama travel agent sehingga wisatawan bisa merasakan nuansa budaya Bali disana.

Mungkin disana lemah pemasaran, kata Mardiki, maka disinilah peran ASMIPA turut membantu mempromosikan desa wisata. Misalnya masuk dalam itinerary (rencana perjalanan) sehingga desa wisata maju, masyarakt maju dan menimbulkan multi flier effect.

“Disinilah peran ASMIPA melakukan komunikasi dan mendorong dinas terkait seperti Dinas Pariwisata agar mewajibkan punya trevel pattern baku yang wajib mengunjungi suatu destinasi. Misalnya saat saya ke Korea Selatana tidak ada dalam itinerary untuk kunjungan ke tempat peternakan dan pengolahan madu yang dikelola sejak zaman kerajaan, tapi saya diajak ke sana karena katanya sudah diatur diregulasi dan diwajibkan pemerintahnya,” pungkas Mardiki. (wid)