Kawasan bukit Buluh Klungkung yang dikeruk untuk ngurug Proyek Pusat Kebudayaan Bali

Denpasar, (Metrobali.com)-

Aneh dan ajiab!! Pemugaran Besakih Rp 950 M dan Proyek PKB di Klungkung Rp 2,4 Triliun,Tidak Muncul di Musrenbang, Tapi Berhasil Lolos. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Pengamat publik Jro Gde Sudibya, Sabtu (15/4/23) saat menanggapi beredarnya berita Musrenbang Propinsi Bali memberikan beberapa catatan dan penekan penting agar rencana pembangunan dilakukan secara transparan dan menyentuh masyarakat bawah.

Menurut Jro Gde Sudibya, hasil Musrenbang Bali semestinya dijadikan rujukan pokok dalam penyusunan kebijakan pembangunan Bali dan alokasi anggaran yang tercermin dalam kebijakan fiscal Pemda Bali.

“Dari sumber yang dapat dipercaya, bahwa hasil Musrenbang tersbut tidak dijadikan rujukan pembangunan dan alokasi fiscal, diganti dengan proyek mercu suar yang merupakan ambisi gubernur,” kata Sudibya.

Buktinya, kata Sudibya proyek yang bernama pemugaran Besakih dengan nilai proyek total Rp.950 M, Rp.500 M berasal dari APBD Bali berhasil lolos. Demikian juga proyek PKB di Klungkung, yang untuk ganti rugi tanah dan pengurugan menelan biaya Rp.2.4 T dari pinjaman pemerintah pusat dan Bank BPD Bali.

“Timbul pertanyaan, apa dua proyek ini juga muncul dalam Musrenbang, yang merupakan usul masyarakat? Dari sumber yang ada, masyarakat secara umum tidak terlalu tahu tentang perencanaan proyek ini,” kata Gde Sudibya.

Menurut Jro Gde Sudibya, Adalah “aneh bin ajaib” dana PEN untuk pemulihan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi, dialokasikan untuk pembebasan tanah dan pengurugan di proyek PKB, yang semestinya dialokasikan untuk pelaku usaha pariwisata yang terdampak pandemi.

Dikatakan, dana negara jumbo untuk kedua proyek ini, proyeknya dikerjakan melalui penunjukan ke kelompok BUMN Karya, sehingga diperkirakan dampak ekonominya buat pengusaha lokal Bali terlalu sedikit. Sehingga tricle down efffect (dampak menetes ke bawah) buat pengusaha lokal dan masyarakat lokal menjadi kecil.

“Alokasi anggaran pertanian di APBD Bali tahun 2022 hanya 1.8 persen dari total anggaran, inipun termasuk gaji dan belanja rutin pegawai, sangat kecil. Padahal dalam strategi pembangunan Bali, pertanian menjadi prioritas pertama, sedangkan sektor pariwisata pada urutan ke 6,” katanya.

Menurutnya, timbul pertanyaan, apakah pemerintah daerah Bali serius merumuskan strategi pembangunan Bali dan konsisten dengan kebijakan fiscalnya?

Dikatakan, dari studi kebijakan pembangunan dapat diketahui, pemimpin yang terlalu banyak bicara, sarat dengan pernyataan dan himbauan normatif, tanpa program aksi yang jelas, terukur, lembaga pelaksana lapangan yang cerdas dan kredibel, adalah pemimpin yang gagal menjalankan amanah publik dan ingkar janji terhadap janji-janji kampanyenya. (Adi Putra)