4PILAR EDIT

Denpasar (Metrobali.com)-

Sebagai lembaga legislatif negara MPR RI terus berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme sesuai semangat proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Salah satunya dengan terus mensosialisasikan empat pilar kebangsaan yakni, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk itulah, generasi muda pasca reformasi perlu terus menerus diberikan pemahaman tentang empat pilar kebangsaan, sehingga untuk menghadapi masa depan bangsa ini akan lebih tegak dan kokoh dalam berbangsa dan bernegara menuju cita-cita proklamasi.

Kebebasan berpendapat memang menandai lahirnya era reformasi, tapi seringkali kebebasan tersebut dimaknai bebas tanpa batas. Kesalahan pemahaman tersebut menyebabkan kendurnya nilai-nilai agama dan nilai-nilai keakraban sosial. Tentu saja, hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sosialisasi empat pilar kebangsaan kali ini sebagaimana yang dilakukan anggota MPR RI Provinsi Bali, AA Bagus Adhi Mahendra Putra MH dilaksanakan di Balai Banjar Berawantangi Desa Tukadaya Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, pada Selasa (19/4) yang dihadiri oleh segenap komponen masyarakat ratusan peserta yang ada di Kecamatan Melaya ini, yang terdiri dari berbagai latar belakang, antara lain; kelompok tani, kelompok ternak, kelompok perikanan, perbekel, pekase dan lainnya. Dalam acara tersebut, AA Bagus Adhi Mahendra Putra yang biasa disapa Amatra (Adhi Mahendra Putra) ini sangatlah dekat dengan dunia petani dan nelayan ini, langsung menjadi narasumber dalam acara sosialisasi Empat Pilar MPR.

“Tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar dapat dipahami secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan ini nantinya diharapkan bisa menjadi dasar dalam mewujudkan visi dan misi Indonesia ke depan lebih maju dan bermartabat,” ungkap anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

Sosialisasi ini dilandaskan pada cita-cita Negara Indonesia dalam alinea IV UUD RI 1945. Salah satunya adalah untuk ‘Mencerdaskan kehidupan bangsa’, atas dasar itulah sosialisasi menjadi begitu penting. Karena melalui kegiatan ini dapat membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, maju, unggul, berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi sebagai modal utama dalam pembangunan bangsa.

Pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar negara harus selalu ditumbuh kembangkan dalam mewujudkan cita-cita masa depan indonesia yang lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera, adil, makmur serta menjadi negara yang berdaulat dan bermartabat, tegas Amatra.

Selain itu, menurut Amatra, melalui kajian akademisi juga pendapat masyarakat umum, sangat diperlukan untuk mencari solusi dalam menjawab tantangan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara secara kritis, komprehensif dan holistik.

“Kegiatan ini merupakan ikhtiar untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan bangsa, sekaligus juga merangkum dinamika yang ada di tengah masyarakat. Penyerapan aspirasi masyarakat sangatlah penting,” ujar Amatra.

Amatra mengatakan, sosialisasi empat pilar kebangsaan ini, selain membahas tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, juga mengusung tema Pentingnya Pokok Haluan Penyelenggaraan Negara atau GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Seperti diketahui, sejak dihapuskannya GBHN pasca reformasi, Indonesia menerapkan model rencana pembangunan nasional yang disusun berdasarkan Undang-undang melalui rencana pembangunan Nasional jangka menengah dan panjang, berdasarkan visi dan misi Presiden terpilih. Dengan model tersebut, sebagian besar elemen masyarakat sangat mengkhawatirkan inkonsistensi rencana pembangunan nasional setiap kali Presiden terpilih. Selain itu, dikhawatirkan terjadi ketidakselarasan rencana pembangunan antara pusat dan daerah. Hal-hal itulah yang menjadi perhatian serius masyarakat

Pokok Haluan Penyelenggaraan Negara, kata Amatra, ke depannya harus menjadi landasan utama pedoman penyelenggaraan negara, agar jelas target jangka panjang pembangunan nasional. Sehingga, meskipun kepala negara dan kepala pemerintahan berganti-ganti, tetapi pedoman pokok penyelenggaraan dan pembangunan negara tetap sama.

“Dengan begitu, target jangka panjang penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional bisa tercapai. Oleh sebab itu, dikarenakan reformulasi model GBHN menjadi salah satu aspek dalam rangka penguatan lembaga MPR, aspirasi masyarakat perlu dibahas secara khusus,” terang Amatra.

Sehingga, lanjut dia, apa yang terformulasikan adalah sebenar-benarnya sesuai dengan kehendak rakyat karena berdasarkan masukan dari rakyat tidak semata-mata hasil pemikiran elite. Beberapa hal krusial yang menjadi pokok wacana yang berkembang, di antaranya haluan negara sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan, integrasi sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kemudian, sistem pembangunan yang berbasis kedaulatan rakyat, aspek hukum dan politik sistem perencanaan pembangunan nasional, serta terkait peran MPR/DPR dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

“Pentingnya membumikan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Sehingga, kalimat empat pilar tidak hanya sekadar menjadi retorika tetapi dapat terinternalisasi oleh semua lapisan masyarakat,” jelas Amatra. JAK-MB